Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

Kemenko Polhukam Ingatkan adanya Pihak yang Menunggangi Reuni 212

Akmal Fauzi
01/12/2018 15:35
Kemenko Polhukam Ingatkan adanya Pihak yang Menunggangi Reuni 212
(ANTARA FOTO/zarqoni maksum)

STAF Ahli Menko Polhukam, Sri Yunanto, mengingatkan agar aksi Reuni 212 tidak ditunggangi kepentingan politik. Pihaknya telah menunjukkan kelompok-kelompok yang berpotensi menunggangi reuni 212 kepada penyelenggara acara tersebut.

“Kami sudah mengingatkan, artinya apa yang saya sampaikan di satu sisi kita negara demokrasi, negara yang junjung tinggi HAM keberadaan warga negara berkumpul, tapi harus lihat konteksnya tadi. Ini kan tahun pemilu rawan, tidak perlu besar-besaran secukupnya,” kata Yunanto di acara diskusi bertajuk Seberapa Greget Reuni 212, di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (1/12).

Menurutnya ada dia kelompok yang berpotensi menunggangi aksi tersebut. Ia mencontohkan, pada Aksi Bela Tauhid yang digagas Persaudaraan Alumni (PA) 212 beberapa waktu lalu terbukti ditunggangi kelompok tertentu.

“Ada bukti kelompok yang menunggangu, pertama kelompok liar yang memperjuangan khilafah dan kelompok yang tidak suka Presiden Jokowi,” tambahnya.

Bukti itu, kata Yunanto, berupa video yang dilihat langsung dan telah diberikan ke ketua PA 212, Slamet Ma’arif. Ia pun mengingatkan agar hal itu tidak terjadi pada aksi Reuni 212 besok.

 

Baca juga: Polisi Akan Pisahkan Dua Kubu Saat Reuni 212

 

Menurutnya, penyelenggara reuni 212 untuk berhati-hati dengan kelompok yang ingin mengubah Pancasila dengan khilafah. Selain itu, reuni 212 juga rentan untuk ajang politik lantaran bertepatan dengan pemilu serentak 2019.

“Kami hanya mengingatkan forum yang suci ini jangan ditunggangi," ujarnya.

Ia menegaskan, Polri akan menangkap pihak-pihak yang ingin menunggangi reuni 212 untuk menegakkan khilafah di Indonesia. Apalagi, pemerintah telah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Karena itu memang tugas negara," tegasnya. (OL-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Dwi Tupani
Berita Lainnya