Reuni 212 Sulit Lepas dari Agenda Politik

AKSI reuni 212 yang akan berlangsung besok di Lapangan Monas, Jakarta dinilai sulit dilepas dari unsur politik. 

Hal itu dilihat dari orang-orang yang menggagas kegiatan tersebut sudah terafiliasi pendukung salah satu pasangan capres dan cawapres di Pemilu 2019.

Analis politik dari Lembaga Survei KedaiKopi, Hendri Satrio, mengatakan sejarah adanya aksi 212 pada 2016 lalu tidak bisa dipisahkan dari unsur politik. Perkataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dinilai menista agama dan diprotes melalui aksi 212 pun tidak bisa dilepas dari unsur politik.

“Sejarah berdirinya gerakan ini juga ada unsur politik ya walaupun itu atasnama agama, karena saat itu masuk agenda poltik (Pemilihan Gubernur),” kata Hendri di acara diskusi bertajuk Seberapa Greget Reuni 212 di kawasan Menteng, Jakarta, Minggu (1/12).

Baca juga: Ketua GNPF Ulama Ditantang Bersumpah Reuni 212 Bebas Agenda Politik

Terjadinya polemik terkait Reuni 212, kata Hendri juga tidak lepas dari persepsi politik. Mereka dari Persaudaraan Alumni (PA) 212 sebagai penggagas dan eks alumni 212 yang menentang agenda itu juga memiliki persepsi politik masing-masing.

“Kalau pak Razman (Nasution) dan Kapitra Ampera ini bertentangan banget, karena ada persepsi politik mendukung salah satu paslon di Pilpres. Lalu Ada persepsi itu acara besok merupakan gerakan yang mendukung Prabowo-Sandiaga,” ujarnya.

Ia pun mengingatkan agar penyelenggara bisa mengantisipasi agenda tersebut ditunggangi kelompok tertentu yang memiliki kepentingan di Pilpres 2019.

“Besok bagaimana teman-teman menjaga. Kalau besok ada teriak-teriak 2019GantiPresiden, teriak hidup Prabowo, itu sudah dipastikan agenda politik,” ujarnya. (OL-3)