Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MASA-masa Pemilihan Gubernur dan Kepala Daerah 2018 akan menunjukkan wajah sesungguhnya dari tiap-tiap Partai Politik. Menurut pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), J. Kristiadi, jiwa ksatria dan sikap legowo dari parpol terutama yang kalah dalam pilkada kali ini, menunjukkan identitas dirinya sebagai negarawan yang bermartabat.
Bagaimana sikap yang ditunjukkan dari para pemenang dan pihak yang kalah, kata Kristiadi, tentu menyiratkan tujuan sesungguhnya dari pencalonan mereka sebagai pemimpin bangsa ini. Menurutnya, sikap yang benar dari parpol adalah menerima dengan lapang dada hasil Pilkada serentak tersebut.
"Mereka harus legowo, salah satu fungsi parpol adalah mendidik kader-kader politiknya dalam arti harus menanamkan nilai-nilai, tingkah laku dan karakter untuk bisa menjadi negarawan yang bermartabat. Karena itu, mereka harus sadar bahwa apa yang dilakukan semata-mata adalah untuk kepentingan masyarakat," ujar Kristiadi kepada Media Indonesia, Minggu (8/7).
"Bagi parpol yang menang, mereka harus menjadikan kemenangan mereka sebagai kemenangan masyarakat karena mereka dipilih oleh rakyat. Sebaliknya, bagi partai yang kalah, mereka harus lebih lapang dada dan berpikir sportif bahwa kekakalahan itu hanyalah kemenangan yang tertunda dan mereka akan terus memperjuangkan cita-cita partai kedepannya," tandas kristiadi.
Dia menambahkan, parpol sejatinya harus memiliki cita-cita yang jelas. Pasalnya, kiblat utama parpol, adalah alat perjuangan para elit politik untuk memperjuangkan cita-cita sesuai perspektif mereka. Cita-cita yang mereka usung pun harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan Negara Republik Indonesia.
"partai yang cuma maunya berkuasa dan hanya banyak bicara, itu namanya bukan partai, melainkan gerombolan pemburu kekuasaan. Kalau memang mereka parpol yang memang sedang berkompetisi dalam hal politik maka tunjukkanlah jiwa sportifitas dan ksatria, ini tidak , kalau pun kalah mengaku menang itu namanya politik tidak bermartabat," cetus Kristiadi.
"Lihatlah para petinju di atas ring, mereka habis bertarung pada akhirnya saling merangkul, harus seperti itu, jangan mengumbar kebencian, menyebar hoax dan segala macamnya," lanjutnya.
Menurut dia, jika parpol memang tak menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilkada dan Pilgub oleh KPU, mereka harus bertindak sesuai aturan yang berlaku.
"Bagaimana aturan main yang sudah ditetapkan bersama? misalnya kalau mau protes, apakah maju ke pengadilan, ke PTUN atau ke Mahkamah Konstitusi misalnya, jadi engga usah ribut-ribut. Intinya partai ini adalah pesemaian anak muda Indonesi auntuk menjadi penguasa yang berkarakter, dan mereka harus mencontohkan itu," pungkasnya. (OL-5)
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved