Rindu Enggan Dikaitkan Pilpres

PEMENANG Pemilu Gubernur Jawa Barat 2018 versi hitung cepat Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) enggan mengaitkan kemenangannya dengan persiapan Pemilu Presiden 2019.

Meski diusung partai pendukung Presiden Joko Widodo, menurutnya terlalu dini jika dirinya disebut akan mendongkrak elektabilitas kader PDI Perjuangan tersebut. "Saya belum bisa berkomentar terkait pilpres," katanya.

Dia beralasan, saat ini konstelasi pemilu presiden masih dinamis, meski akan digelar tahun depan. Partai politik selaku kuasa tiket perhelatan demokrasi ini pun masih tarik ulur dalam menentukan kandidat yang akan diusung. "Siapa yang mau maju presiden belum jelas," katanya.

Dia pun membantah jika sudah menyatakan dukungan kepada Presiden Joko Widodo pada ajang demokrasi yang akan digelar tahun depan. Hingga saat ini, dia mengaku belum memutuskan akan mendukung siapa.

"Itu saya klarifikasi, mungkin salah penerjemahan. Yang saya maksud ialah, jika berkaca ke partai pengusung (di Pilkda Jabar 2018), tentu arahnya ke Pak Jokowi. Tapi, saya pribadi belum memutuskan. Akan menyampaikan di waktu yang tepat. Itu statement saya, tolong dijaga.''

Kang Emil menyebut hingga saat ini tidak ada satu pun partai pengusung yang memin-tanya berkonsolidasi untuk memenangkan Joko Widodo di Jawa Barat.

"Sampai sekarang belum ada permintaan. Semua masih berkonsentrasi mengurusi quick count," katanya seraya menyebut pemilihan demokrasi ini berhubungan erat dengan figur yang diusung, tidak hanya partai pengusung.

Meski begitu, dia menghormati adanya penilaian-penilaian yang menyebut ia akan berkonsolidasi untuk kemenangan Joko Widodo di Jawa Barat.

"Saya kira analisis bisa macam-macam. Tapi, menurut saya terlalu awal untuk meyakini (kemenangannya) ini berhubungan langsung dengan pilpres.''

Ingin wapres

Calon Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 yang juga Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya secara resmi meminta DPP Partai Golkar segera menetapkan Airlangga Hartarto sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo.

Menurutnya penetapan Ke-tua Umum Partai Golkar ini sangat penting terutama dari aspek kepartaian karena Pemilu Presiden 2019 berbarengan dengan pemilu legislatif. "Kami hari ini sudah kirim surat ke DPP untuk segera menggelar rapimnas," katanya.

Sebagai partai terbesar kedua yang memiliki 14% kursi di DPR, Golkar memiliki peran strategis sehingga berhak mengajukan kadernya untuk menjadi calon wakil presiden. Justru, ini akan menjadi ironi jika partainya tidak mengusung kader. "Kang Emil enggan dikaitkan dengan pilpres. Jadi cawapres ini suatu keharusan. Golkar harus segera rapimnas," imbuhnya.

Dedi menilai ketua umumnya itu memiliki kapabilitas untuk maju menjadi calon wakil presiden. Selain posisi-nya sebagai ketua umum, pengalaman dan latar belakang Airlangga lainnya cukup untuk diperhitungkan. (P-1)