KPU Diminta Awasi Pemilih Siluman Lintas Daerah

komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) berharap penyelenggara Pilkada bisa memperhatikan persoalan data pemilih, salah satunya potensi hadirnya pemilih siluman terutama yang bukan penduduk dari daerah pelaksana Pilkada.

Pemilih siluman itu, menurut Sekjen KIPP Kaka Suminta, berpotensi hadir dalam Pilkada karena kaburnya sinkronisasi data pemilih yang dimiliki panitia pemungutan suara (PPS) dengan penerbitan surat keterangan dan KTP-E oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat.

"Potensi pemilih siluman akibat penerbitan KTP-E dan suket yang tidak benar serta tidak dikoordinasikan dengan KPU dan Bawaslu. Adapun potensi pemilih siluman pemilih lintas batas karena terkait libur nasional di semua daerah perbatasan antara daerah yang melaksanakan Pilkada dan yang tidak melaksanakan Pilkada," kata Kaka dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/6).

Permasalahan data pemilih ini masih menjadi satu sisi yang hingga saat ini mayoritas ditemukan oleh pemantau dari KIPP.

"Keluhan warga yang belum mendapatkan form C6 masih terus mengalir dari berbagai daerah. Bahkan upaya pemerintah melalui pelayanan pembuatan KPT elektronik dan penerbitan suket jika tidak dilakukan dengan cermat, malah bisa menjadi kontra produktif," tuturnya.

Daftar pemilih yang masih bermasalah terjadi hampir di semua daerah yang melaksanakan Pilkada. KIPP masih mendapat temuan adanya warga yang berhak memilih tidak ada dalam daftar pemilih dan warga yang seharusnya tidak berhak memilih karena meninggal, pindah, tidak diketahui keberadaanya masih terdaftar di daftar pemilih.

KIPP juga menyoroti terpenuhinya hak pemilih untuk para tahanan di lapas, rutan, rutan KPK, rutan Kepolisian, warga binaan panti sosial dan pasien rumah sakit, khususnya di kota-kota besar.

"Sebab, selain rawan manipulasi dan penyalahgunaan hak pilih, suara-suara pemilih di lokasi-lokasi tersebut juga rawan mobilisasi,".(OL-2)