M endagri Minta B awaslu Lawan Kampanye Hitam di Medsos Iriawan Jaga Netralitas ASN

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Penjabat Gubernur Jawa Barat Komisaris Jenderal Mochamad Iriawan menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan memastikan pelaksanaan Pilkada 2018 di Provinsi Jawa Barat berjalan aman dan lancar.

“Saya harap Penjabat Gubernur Jawa Barat yang hari ini dilantik dan diambil sum­pah jabatannya bisa menjaga netralitas para ASN dan ikut menyukseskan pemilihan gubernur-wakil gubernur serta bupati/wali kota yang kurang dari 10 hari lagi,” kata Tjahjo di Gedung Merdeka, Bandung, kemarin.

Menurut dia, Penjabat Gubernur Jawa Barat memiliki dua tugas pokok, yakni mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 yang definitif.

“Dalam rangka untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Barat, penjabat gubernur harus segera membangun komunikasi yang intensif dengan DPRD provinsi serta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah,” lanjut Tjahjo.

Ia menambahkan, pelan­tikan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat tidak melanggar undang-undang. Nama Iriawan sebelumnya sempat mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat pada Januari 2018.

“Kan enggak mungkin dong saya mengusulkan orang kemudian menjerumuskan Pak Presiden, kan enggak mungkin. Saya sesuai aturan dan UU karena nama yang saya usulkan saya kirim kepada Pak Presiden,” lanjut Tjahjo yang juga mantan Sekjen PDIP itu.

“Sekarang Komisaris Jenderal Iriawan sudah tidak menjabat lagi di struktural Mabes Polri. Beliau sekarang di Lemhannas. Beliau adalah pejabat eselon satu sestama Lemhanas atau setara dirjen atau sekjen di kementerian,” timpal Kapuspen Kemendagri Bahtiar.

Status Komjen Iriawan, lanjut Bahtiar, sama dengan status Irjen Carlo Tewu yang diangkat menjadi Penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Saat itu, Carlo Tewu tidak menjabat di posisi struktural Mabes Polri, tapi menjabat di Kemenko Polhukam.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono, menambahkan seseorang dapat diangkat sebagai penjabat gubernur jika telah menduduki jabatan sipil, seperti direktur jenderal, inspektur jenderal, sekretaris utama, dan sekretaris jenderal.

“Sesuai aturan saya kira sah. Pak Iriawan diangkat sebagai penjabat gubernur bukan karena profesi, tetapi karena jabatannya sebagai sekretaris Lemhannas,” tutur Sumarsono.

Kedekatan
Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa telah melaporkan sejumlah hal kepada Penjabat Gubernur Jawa Barat M Iriawan. Mereka pun sepakat untuk pelayanan publik dan roda pemerintahan prinsipnya tidak ada jeda, terus berjalan.

“Kami dengan Pak Iriawan sudah cukup lama berkoordinasi. Pak Iriawan menjadi sosok penting saat Polda Jabar menyetujui proses pembayaran STNK bisa dilakukan via ATM atau dikenal dengan layanan Samsat elektronik,” kata Iwa.

Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode (2008-2013 dan 2013-2018) Ahmad Her­yawan atau yang akrab disapa Aher ikut hadir dalam pelantikan Iriawan. Dalam sam­butannya, Aher memaparkan sejumlah prestasi yang telah diraih Provinsi Jawa Barat di bidang infrastruktur. (BU/EM/Ant/P-3)