Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KABAR mundurnya Abdullah Azwar Anas dari bakal calon wakil gubernur Jawa Timur yang berpasangan dengan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjadi perhatian dan spekulasi banyak pihak.
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam menanggapi isue mundurnya Azwar Anas dari pencalonan Pilkada Jawa Timur itu menegaskan bahwa PDI Perjuangan sebagai partai pengusung tidak terpikir untuk mengganti Anas.
"PDI Perjuangan telah mengambil keputusan secara seksama, melalui pertimbangan yang matang, dan tahapan-tahapan yang jelas dan terukur. Sekali keputusan politik diambil, Partai kokoh dan konsisten atas keputusannya, sebab keputusan diambil berdasarkan prinsip sebagai Partai yg menjabarkan ideologi Pancasila,” ujarnya.
Untuk diketahui kabar mundurnya Azwar Anas ini ramai diperbincangkan di media sosial. Bahkan Gus Ipul sendiri mengatakan bahwa kabar pengunduran diri Anas itu juga membuat dirinya sangat terkejut.
"Nanti yang akan menjelaskan kemungkinan Mas Anas secara langsung," kata Gus Ipul kepada wartawan di Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis (4/1) malam.
Lebih lanjut Hasto menambahkan ketika partai mengambil atas pertimbangan ideologis, maka paslon yang diusung didedikasikan untuk rakyat, bangsa dan negara.
“Gus Ipul dan Anas lahir dari kultur NU, dan keduanya memiliki kinerja yang baik dan membanggakan. Keduanya memiliki wawasan yang luas dan hadir sebagai representasi kepemimpinan profesional dengan akar dukungan rakyat yang sangat kuat. Karena itulah PDI Perjuangan tidak pernah memiliki pemikiran sedikitpun untuk mengganti paslon tersebut,” imbuh Hasto.
Dia pun mengingatkan bahwa dalam alam politik kekuasaan menang-menangan yang sering diterapkan “pihak sana”, pihak yang memuja kekuasaan, dan dengan demikian melupakan etika dan moral, memang ada kecenderungan menghalalkan segala cara.
Menurut Hasto pasangan Gus Ipul dan Azwar Anas yang telah direkomendasi PDI Perjuangan dan punya potensi menang tengah digoyang oleh pihak-pihak yang tidak suka terhadap pasangan ini.
"Tentu saja secara sengaja dan sistematis dicoba diturunkan elektabilitasnya. Isu yang sering dipakai adalah masalah moral, melalui rekayasa pelanggaran moral; isu korupsi; dan berbagai isu lainnya termasuk ujaran kebencian dan memecah belah antara calon dan parpol pengusungnya," ucap Hasto.
Menyikapi berbagai dinamika politik Pilkada Jatim yang sudah memanas itu tersebut Hasto meminta kepada seluruh paslon untuk tetap teguh pada jalan kepemimpinan untuk rakyat.
“Perubahan hanya bisa terjadi melalui force majure, misal calon berhalangan tetap, atau mengundurkan diri karena tidak diijinkan oleh keluarga dekatnya, atau karena kepentingan yang lebih besar sebelum batas akhir pendaftaran,” pungkasnya.(OL-3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved