Pesta Demokrasi Mesti Dirayakan dengan Sehat

MENDAGRI Tjahjo Kumolo meminta masyarakat bersikap tegas dengan melaporkan fitnah dan ujaran kebencian di dunia maya pada gelaran pilkada serentak 2018 mendatang.

"Di dunia maya saat ini ada dua masalah yang menjadi perhatian pemerintah yaitu fitnah dan ujaran kebencian. Terlebih lagi menjelang pilkada 2018, politik SARA diprediksi meningkat dan mengalahkan politik uang," jelas Mendagri seusai menghadiri akad nikah putri Menteri Sekertaris Negara Pratikno, Anisa Firdia Hanum di Jogja Expo Center (JEC) Jumat (29/12).

"Jangan sampai gara-gara pilkada persaudaraan di masyarakat rusak," sambungnya.

Sebagai antisipasi, Mendagri telah berkomunikasi dengan aparat keamanan terutama Kepolisian untuk lebih meningkatkan pengawasan pada dunia komunikasi di dunia maya.

Tjahjo berharap kepolisian bisa tegas menindak berbagai model kampanye hitam. Di sisi lain, masyarakat juga harus proaktif mengadukan kepada kepolisian apabila mengetahui pasangan calon yang berkampanye dengan ujaran kebencian dan fitnah.

"Kami juga meminta sikap tegas masyarakat. Jika memang ada fitnah atau ujaran kebencian dinilai membuat resah maka segera laporkan sebagai delik aduan ke pihak berwenang," jelas Mendagri.

Ia berharap momen pesta demokrasi bisa dirayakan secara sehat tanpa memunculkan keretakan hubungan antarmasyarakat di daerah.

"Seperti di Yogyakarta sajalah. Kalau setiap kampanye ingar-bingar, tetapi setiap hari (hubungan masyarakat) tidak ada masalah," kata dia.

Di kesempatan sama, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menilai masyarakat saat ini sudah bersikap dewasa dalam menyingkapi fitnah dan ujaran kebencian dalam proses politik.

"Terlebih lagi kondisi masyarakat madani di Indonesia masih sangat tinggi, sehingga ini menjadi modal kuat menjaga persatuan dari fitnah dan ujaran kebencian," tuturnya.

Haedar menambahkan sekarang ini kunci menjaga persatuan Indonesia terletak di tangan elite politik. Karena itu, elite diharapkan juga tidak lagi memainkan politik keras dan isu-isu primordialisme. "Kalau terus dimainkan dapat berakibat perpecahan dalam masyarakat."

Haedar juga meminta siapapun terpilih sebagai pemenang di Pilkada nanti betul-betul bertanggung jawab dalam memajukan masyarakat dan daerahnnya.

Jangan sampai pemimpin terpilih terikat kontrak politik yang ujung-ujungnya mengadaikan kemajuan masyarakat serta sumber daya alamnnya.

"Bagi saya tidak akan menjadi masalah dalam pilkada nanti yang bertarung bukan asli putra daerah dan ini malah menjadi kata kunci yang kembali memperekatkan bangsa," lanjut Haedar.

Kehadiran pemimpin yang bukan asli daerah, menurut dia, akan mencairkan suasana kedaerahaan yang sangat tinggi saat ini dan membahayakan kehidupan berbangsa.

Haedar memastikan Muhammadiyah sebagai organisasi akan mengawal inklusive gerakan partai politik untuk menjaga peradaban asli Indonesia. (AU)