Khofifah Lebih Populer dari Gus Ipul

MESKI belum resmi berkampanye, popularitas calon Gubernur Jawa Timur di Pilkada 2018, Khofifah Indar Parawansa, mulai menyalip cagub Saifullah Yusuf. Khofifah yang kini menjabat sebagai menteri sosial itu dinilai memiliki popularitas mencapai 96,8% alias unggul dari pesaingnya, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, yang hanya 94%. Data-data itu diperoleh melalui survei yang dilakukan oleh Surabaya Survey Centre di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur pada kurun waktu 25 November - 8 Desember 2017. Survei itu dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan 940 responden. Tingkat kepercayaan dari hasil itu sebesar 95% dengan margin of error 3,2% .

“Dari angka yang masuk, Khofifah tampaknya mulai meninggalkan Gus Ipul. Dalam popularitas, Khofifah memang sangat tinggi. Padahal, Gus Ipul masih memimpin. Namun, perlahan Khofifah naik ke permukaan walaupun kampanye belum dimulai,” kata peneliti dari SSCM Viktor Tobing di Surabaya, Kamis (14/12). Selain kedua nama itu, muncul juga nama artis yang juga anggota DPR, Anang Hermansyah, dengan 77,3% diikuti oleh Azwar Anas yang memperoleh 75,1%, serta Mahfud MD di posisi kelima dengan 69%.
Bahkan, cawagub yang akan mendampingi Khofifah, yakni Emil Elistianto Dardak, juga masuk dalam 10 besar survei tersebut, tepatnya di posisi keenam dengan perolehan 66,6%.

Selain popularitas, dari segi akseptabilitas pun nama Khofifah memiliki nilai sangat tinggi dengan perolehan sebesar 81,2%. Secara berurutan, Gus Ipul memperoleh 80,9%, Anang Hermansyah 35,6%. Setelah ketiga nama tersebut, muncul Azwar Anas dengan 60,9%, Mahfud MD mengantongi 65,6%, serta Emil Dardak 59,6%. Viktor menjelaskan bahwa popularitas dan akseptabilitas merupakan faktor penting bagi para calon sebagai modal keterpilihan cagub dan cawagub.

Pendaftaran
Di hari yang sama, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Timur juga mulai melakukan sosialisasi tahapan pencalonan dengan stakehoder pemerintah dan partai politik di Jatim. Salah satu hal yang disosialisasikan terkait dengan kewenangan rekomendasi partai ke salah satu calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018. “Melalui PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) yang baru, rekomendasi dukungan partai yang diterima KPU harus dari DPP, bahkan DPP partai bisa mendaftar calonnya secara langsung,” kata Komisioner KPU Jatim, Choirul Anam, di Surabaya, kemarin. Untuk mengantisipasi kecurangan, KPUD Jatim telah merancang sebuah aplikasi bernama sistem informasi pencalonan. Dengan sistem tersebut, baik pelaksana maupun peserta pemilu tidak bisa melakukan kecurangan karena seluruh tahapan proses pencalon­an akan dipublikasikan kepada masyarakat agar bisa diawasi bersama.

“Jadi, nanti seluruh tahapan proses pencalonan akan kami publikasikan ke masyarakat sehingga tidak ada lagi peluang bagi peserta dan penyelenggara untuk melakukan manipulasi atau kecurangan,” tandasnya. Sementara itu, Komisioner KPU Jatim, Muhammad Arbayanto, mengatakan KPUD Jatim juga sudah menyosialisasikan tahapan pilgub di beberapa kabupaten/kota di Jatim. Bahkan pihak KPUD sudah melakukan rapat koordinasi (rakor) persiapan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dalam Pilgub Jatim 2018 yang rencananya dilangsungkan pada 8-15 Januari 2018. “Persiapan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon dalam Pilgub 2018 mendatang tentunya dengan mengundang instansi yang kompeten di bidangnya,” kata Arbayanto. (P-5)