Polda Sulsel Antisipasi Ujaran Kebencian

KEPOLISIAN Daerah Sulawesi Selatan mulai turun menelusuri kemungkinan penyebaran ujaran kebencian yang disebar melalui media sosial. HLangkah tersebut sebagai antisipasi dalam pelaksanaan pilkada serentak 2018.

Kapolda Sulsel Irjen Muktiono menegaskan para pelaku penyebar ujaran kebencian akan ditindak tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Penyidik siber Polda Sulsel sedang menangani tiga kasus ujaran kebencian sepanjang 2017. Jumlahnya dapat bertambah hingga tahapan kampanye dan jelang pungutan suara pada Pilkada 2018," ungkap Muktiono.

Ia menyatakan para pelaku bakal ditindak tegas agar penyelenggaraan pilkada lebih kondusif. Di Susel, ada 13 daerah yang menggelar Pilkada 2018, termasuk pemilihan gubernur.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel Kombes Yudhiawan Wibisono menyebutkan, sejak awal 2017 hingga saat ini, Polda Sulsel menerima pengaduan hingga 100 kasus soal ujaran kebencian. Namun, dari jumlah itu, hanya tiga laporan yang resmi disidik lantaran memenuhi unsur pidana.

"Yang lain kebanyakan persoalan pribadi dan pribadi saja sehingga kita lebih mengupayakan penyelesaiannya di antara sendiri," jelas Yudiawan.

Tiga pelaku terjerat UU ITE. Pertama, Iwan Alek Efendi, 30. Warga Bali itu ditangkap belum lama ini lantaran mengunggah video provokasi dan ujaran kebencian terhadap polisi lalu lintas.

Kasus kedua melibatkan Nur Rahmat Saleh, 23, penyebar teror bom hingga meresahkan warga Kabupaten Kepulauan Selayar di penghujung 2016. Ia diringkus kepolisian setempat pada 3 Januari 2017. Pelaku merupakan mahasiswa semester 8 perguruan tinggi swasta di Makassar.

Kasus ketiga, Sultan Daeng Liwang, 51, penebar tweet kebencian yang dinilai menyinggung tokoh pahlawan Bone di media sosial 5 Februari 2017.