Nasib Khofifah di Tangan Presiden

NIAT Menteri Sosial Khofi fah Indar Parawansa maju di Pilkada Jawa Timur 2018 sudah bulat. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut Presiden Joko Widodo tak akan melarang Khofi fah ikut pilkada. JK belum tahu perihal surat yang dikirim Khofi fah kepada Sekretariat Negara karena surat itu ditujukan kepada Presiden.

"Tapi tentunya Presiden tidak bisa melarang orang untuk ikut pilkada," kata Kalla. Seusai aturan, Khofi fah dinilai tak perlu mundur jika ingin maju ke pilkada Jawa Timur. Namun, JK mengingatkan tugas seorang menteri berat.

Seorang menteri tak hanya sibuk secara birokrasi, tapi juga kerap berurusan langsung dengan masyarakat. Tugas itu tentu akan terganggu jika Khofi fah sibuk kampanye. Meski begitu, JK menyerahkan nasib Khofi fah sepenuhnya kepada Presiden. JK mengaku belum berkomunikasi dengan Jokowi terkait dengan pencalonan Khofifah. Komunikasi terakhir saat Khofi fah menyampaikan secara lisan niat untuk maju. JK pun yakin Presiden akan membahas nasib Khofifah ke depan karena yang bersangkutan membutuhkan waktu penuh untuk berkonsentrasi di pilkada Jatim.

"Ini demi Khofifah sendiri juga supaya intensif waktunya. Kan sisa 8 bulan ya, 7 bulan pilkada, kalau tidak intensif 7 bulan bisa sulit." Mensesneg Pratikno mengakui telah menerima surat dari Khofi fah dan surat itu sudah dikirimkan kepada Presiden. Namun, Pratikno mengaku belum tahu apakah surat tersebut sudah di tangan Presiden atau belum. Ia juga tak tahu isi surat tersebut karena sifatnya pribadi.

Jika akhirnya Khofifah mundur dari kabinet, PDI Perjuangan menginginkan kursi itu. Saat ini PDIP sudah memiliki lima menteri, yakni Pramono Anung (Seskab), Menko PMK Puan Maharani, Menkum dan HAM Yasonna Laoly, Mendagri Tjahjo Kumolo, serta Menkop dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.

"PDIP punya kader yang cukup dan siap menjalankan tugas apabila ditugaskan Presiden (menjadi menteri sosial)," kata Ketua DPP PDIP Andreas, Senin (27/11). Menurut Andreas, sosok pengganti Khofi fah mesti memiliki kemampuan yang sama baik untuk menjadi bahan pertimbangan. "Kita berharap mensos itu orang yang punya human dan sosial yang kuat, dan juga perlu mempunyai mobilitas yang tinggi. Saya kira selama ini Khofi fah sudah jalankan tugas yang baik," ujarnya. Andreas menilai setelah memutuskan maju di pilkada Jatim, Khofi fah mesti fokus dan mundur dari kabinet.

"Dengan demikian tidak mengganggu konsentrasi sebagai cagub dan mensos. Yah kalau terjadi overpenugasan itu, yah bisa terjadi penyalahgunaan wewenang dan lain-lain yang bisa merugikan negara." Partai Demokrat dan Golkar telah menerbitkan surat rekomendasi resmi bagi Khofi fah-Dardak sebagai calon gubernur dan wakil. Tiga partai lain, yaitu PPP, NasDem, dan Hanura, akan menyusul.