Proteksi Hak Pilih di Papua Minim

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menetapkan tiga provinsi yang dikategorikan memiliki kerawanan paling tinggi dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2018. Ketiganya meliputi Papua, Kalimantan Barat, dan Maluku. Hal itu terungkap dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2018 yang dirilis Bawaslu, kemarin.

"Kerawanan tinggi pada pemilihan Gubernur Papua ditentukan dimensi partisipasi, yakni partisipasi pemantau pemilu dan perlindungan terhadap hak pilih yang minim. Sementara itu, kerawanan tinggi pilgub Maluku ditentukan dimensi penyelenggaraan, terutama berkaitan dengan integritas dan profesionalitas penyelenggara," tutur koordinator Divisi Pencegahan dan Sosialisasi Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam peluncuran IKP Pilkada 2018, di Hotel Sahid, Jakarta, kemarin.

Penyebab kerawanan tinggi pada pilgub Kalimantan Barat terdapat pada dimensi kontestasi yang disebabkan maraknya politik identitas, penggunaan isu SARA, dan politisasi birokrasi.

Sebuah provinsi dikategorikan tinggi kerawanannya jika memiliki indeks 3,00-5,00. Provinsi yang mendapat indeks 2,00-2,99 masuk kategori sedang. Untuk kategori rendah, skornya 0 sampai 1,99.

Selain tiga provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi, terdapat 14 provinsi yang masuk kategori kerawanan sedang (lihat gafik). Provinsi tersebut yaitu Sumatra Utara (2,86), Sulawesi Tenggara (2,81), Kalimantan Timur (2,76), Maluku Utara (2,71), Nusa Tenggara Timur (2,70), Jawa Timur (2,68), Sumatra Selatan (2,55), Nusa Tenggara Barat (2,54), Sulawesi Selatan (2,53), Jawa Barat (2,52), Riau (2,46), Lampung (2,28), Bali (2,19), dan Jawa Tengah (2,15).

Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan IKP dibuat sebagai langkah pemetaan dan mengetahui sistem deteksi dini dalam wilayah-wilayah yang dianggap rawan, identifikasi ciri karakterisitik, dan kategori kerawanan serta referensi dalam menentukan strategi dan langkah antisipasi terhadap kerawanan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam kesempatan tersebut mengapresiasi kerja Bawaslu. Kemendagri memiliki target agar ada kenaikan partisipasi pada Pilkada 2018. Hal itu memerlukan langkah yang tepat dalam mengantisipasi kerawanan pilkada.

"Pada 2015 (tingkat partisipasinya) 70%, pada 2017 lalu 74%. Target kami dengan KPU untuk pilkada tahun depan 78%," terang Tjahjo. Tjahjo mengingatkan pilkada tahun depan kental aroma kosolidasi memasuki pileg dan pilpres. Kondisi itu bisa memengaruhi tingkat partisipasi pilkada.

Bersikap dewasa

Di tempat berbeda, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta politisi dan kontestan untuk bersikap dewasa dengan tidak menggunakan isu-isu yang memancing perpecahan dan mengoyak persatuan bangsa.

"Tolong jangan gunakan isu-isu yang rentan terhadap perpecahan bangsa, jangan korbankan keutuhan bangsa ini apalagi untuk kepentingan sektoral, pribadi," kata Tito sebagai pembicara kunci dalam penutupan Konvensi Nasional Humas (KNH) 2017 di Kota Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Tito menyebutkan sudah banyak kejadian yang dapat menjadi contoh pembelajaran ketika persatuan dan kesatuan bangsa terkoyak, seperti kasus di Ambon dan Poso. Peristiwa-peristiwa itu menjadi pengalaman pahit yang tidak boleh terulang lagi.

"Ribuan orang jadi korban meninggal. Jangan terulang lagi karena belum tentu kita bisa membendungnya," kata Tito. Kapolri menyatakan penegakan hukum pun harus tegas. Pelanggaran yang berisiko mengusik keutuhan bangsa dapat ditindak. (DD/Ant/P-1)