Nurdin Halid Sarankan Novanto Legawa

KETUA Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid berharap Setya Novanto legawa melepas jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Nurdin mengatakan, ia akan berkomunikasi dengan pelaksana tugas (Plt) Ketum Golkar Idrus Marham untuk membujuk Novanto.

"Saya kira Plt Pak Idrus Marham akan segera saya sampaikan supaya menemui Pak Setya Novanto untuk legawa, berbesar hati, kemudian lebih mengedepankan kepentingan umum. Salah satu asas Partai Golkar mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan," ujar Nurdin di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, hari ini.

Nurdin meyakini, Novanto merupakan seorang negarawan yang mampu bersikap bijak menyikapi tantangan yang dihadapi Golkar saat ini. "Kalau beliau bisa legawa, memahami keadaan dan saya yakin dengan pendekatan kekeluargaan nanti Plt Pak Idrus Marham bisa meyakinkan Pak Setya Novanto. Golkar perlu konsolidasi," imbuh Nurdin.

Novanto saat ini berstatus tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga mengarsiteki megakorupsi proyek pengadaan KTP elektronik. Meskipun begitu, Novanto enggan melepas jabatannya baik sebagai Ketua Umum Golkar maupun sebagai Ketua DPR RI. Upaya praperadilan pun ditempuh.

Lebih jauh, Nurdin mengatakan, terlepas dikabulkan atau tidaknya gugatan praperadilan yang diajukan Novanto, Golkar bakal tetap mengadakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Pasalnya, elektabilitas Golkar terus tergerus. "Harusnya dengan melihat elektabilitas Golkar yang terus menurun, maka tidak ada pilihan kecuali mencari pemimpin baru untuk meningkatkan kinerja partai," tuturnya.

Hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan bahwa elektabilitas Golkar saat ini disalip Partai Gerindra. Jika dibandingkan hasil survei sebelumnya, Golkar turun ke peringkat ketiga dengan elektabilitas 10,9% sedangkan Gerindra naik ke posisi kedua dengan elektabilitas 13,6%. Posisi puncak ditempati PDI-Perjuangan dengan elektabilitas 23,4%.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR sepakat munaslub menjadi salah satu jalan paling efektif bagi Golkar untuk mendongkrak elektabilitas dan meraih kembali kepercayaan publik. Diakui Hanta, status Novanto sebagai tahanan KPK salah satu alasan elektabilitas Golkar terus melorot.

"Ini kan ketua umum. Ini simbol. Kalau ada kader Golkar, mungkin pemakluman publik tinggi. Tapi, kasus (Novanto) ini memberi dampak secara elektoral. Jadi beban elektoral bagi Golkar," ujarnya.

Ditambahkan Hanta, munaslub juga penting digelar sebagai ajang menjaga kesolidan di internal partai. Tanpa munaslub, potensi turbulensi antarfaksi di tubuh Golkar bakal tetap besar dan bisa menjadi pemicu perpecahan.

"Saling memojokkan, menggunting dalam lipatan dan sebagainya. Potensi turbulensi antarfaksi tidak akan hilang kalau tidak ada arena baru untuk kontestasi kepemimpinnan. Setidaknya dengan munaslub pertarungan itu bisa dilembagakan. Dan saya rasa tidak perlu menunggu (putusan) praperadilan," imbuhnya.

Ketua DPP Partai Golkar (PG) bidang Pengawasan Pembangunan Melchias Markus Mekeng berharap munaslub digelar paling lambat pertengahan Desember 2017. Dengan begitu, Golkar punya lebih banyak waktu untuk berkonsolidasi mempersiapkan Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.

"Tahun depan sudah ada pilkada. Tahapan pilkada sudah dimulai diawal tahun. Kalau berlama-lama, bisa-bisa Golkar terancam tidak ikut Pilkada. Waktu persiapan pemilihan legislatif atau Pilpres pun sangat singkat kalau ditunda-tunda," kata Mekeng.

Terkait calon potensial, Mekeng mengatakan, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (AH) merupakan salah satu kandidat yang paling mumpuni menggantikan Novanto. "Dari kiri-kanan, atas-bawah, dukungan ke pak AH sudah sangat besar. Pak AH punya punya kemampuan dan pengalaman. Dia sangat tepat pimpin Golkar," ujar Mekeng. (OL-7)