Imbauan Sukar Cegah Ujaran Kebencian

UJARAN kebencian akan muncul dan makin marak setiap kali memasuki periode pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) ataupun pemilu. Langkah konkret untuk mengantisipasi dan membangun prakondisi agar ujaran kebencian tidak merebak di masyarakat lebih dinantikan.

“Bukan hanya imbauan ja­ngan melakukan ujaran kebencian saja, tapi lebih konkret lagi para elite, aktor, pemimpin di semua jenjang pemerintahan, tokoh masyarakat,” terang peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Sebelumnya diberitakan, Munas Alim Ulama 2017 di Pondok Pesantren Darul Falah, Mataram, NTB, menyepakati ujaran kebencian perbuatan tercela sehingga haram untuk kepentingan apa pun, termasuk dakwah.

Menurut Siti, imbauan ataupun fatwa yang melarang ujaran kebencian belum cukup. Setidaknya para elite, pemimpin, ataupun tokoh masyarakat harus memberi teladan bertutur kata yang baik dan tidak menimbulkan kebencian kepada orang lain atau kelompok tertentu.

“Negara ini sedang butuh panutan, kepemimpinan. Tidak hanya pemimpin yang secara formal di lingkup pemerintahan, tapi juga informal seperti tokoh adat, tokoh agama, atau tokoh masyarakat.”

Bukan hanya elite, pengamat politik dari Universitas Paramadina Toto Sugiarto mengatakan semua pihak berperan untuk mencegah ujaran kebencian merebak pada momen pilkada dan pemilu. Publik mesti disadarkan politik bukan untuk dilakukan dengan segala cara. “Politik harus dilakukan dengan santun.”

Caranya, partai politik mengingatkan pasangan calon yang diusungnya dan tim sukses untuk tidak menggunakan ujaran kebencian. Kedua, penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu harus membuat regulasi terkait sanksi bagi penyebar ujaran kebencian.

Ketiga, tokoh masyarakat juga mempunyai tanggung jawab untuk menjelaskan kepada masyarakat untuk berpolitik yang benar. “Terakhir, masyarakat juga harus bisa mengerem diri kalau ada ujar­an kebencian, mereka tidak ikut menyebarkannya,” tandas Toto. (Nur/P-1)