Pendamping Emil Harus Memiliki Karakter Antikorupsi dan Religius

KANDIDAT yang pantas mendampingi Ridwan Kamil dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat ialah mereka yang mampu menjawab pelbagai isu antikorupsi serta memiliki karakter religius. Kedua hal itu dipandang amat berguna untuk meraih simpati masyarakat demi mendulang suara kemenangan.

Demikian dikatakan Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, di sela-sela diskusi 'Pilkada Jabar: Melihat Figur Santri dan Antikorupsi', di D Hotel, Jalan Sultan Agung, Menteng, Jakarta, Senin (20/11).

"Orang yang pas adalah yang bisa menjawab problem isu antikorupsi. Jabar walaupun bertetanggaan dengan Jakarta, kan tidak tersentuh dengan isu-isu reformasi birokrasi," ujar Donal.

Selain dilihat dari perspektif antikorupsi, sambung dia, calon pendamping Emil --panggilan akrab Wali Kota Bandung tersebut-- juga harus bisa memunculkan politik identitas untuk memantulkan isu suku, agama, ras, dan antargolongan. Maklum, tidak menutup kemungkinan isu SARA masih digunakan dalam pelaksanaan Pilkada Jabar.

"Selain itu diperlukan basis loyalis. Nah, Ridwan Kamil belum punya basis itu, seperti basis Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) di Pilkada Jakarta. Basis loyalis ini nantinya bertugas untuk menahan isu-isu yang dianggap kurang pas."

Donal menjelaskan, kasus korupsi yang terjadi di Jawa Barat kurun 2010-2016 mencapai 176 kasus dengan kerugian negara sekitar Rp1,991 triliun. Rincian titik rawan kasus tersebut berupa penggelapan anggaran, penggelembungan pengadaan, penyalahgunaan anggaran, serta suap dan gratifikasi.

Bahkan, modus-modus korupsi paling banyak ialah di sektor keuangan negara, kemudian pendidikan dan kesehatan.

"Di catatan Pilkada 2013, salah satu isu santer adalah masuknya dana-dana bansos (bantuan sosial) di kantong-kantong posyandu di saat krusial jelang pilkada."

Kasus yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto juga perlu diperhitungkan, apalagi Partai Golkar hendak mengusung kadernya untuk mendampingi Emil. Penetapan Novanto sebagai tersangka kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e) di KPK jelas menjadi titik lemah dan berimplikasi bagi pengurus Golkar di level pusat maupun daerah.

Jika Golkar ingin memenangkan perhelatan pilkada, imbuh dia, jajaran pengurus di daerah harus mendorong pergantian terhadap pucuk pimpinan partai berlambang beringin tersebut.

"Kenapa? Karena narasi-narasi antikorupsi yang diusung Golkar pasti sulit diterima masyarakat, khususnya bagi kader yang akan maju di pilkada. Ini bakal menjadi bencana bagi pengurus yang tidak mendesak untuk pergantian pimpinan," kata dia.

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menambahkan, saat ini telah muncul fenomena yang menjadi kabar baik bagi proses politik di tingkat lokal, yakni figur bakal calon kepala daerah bukan berlatar kader partai.

"Contohnya, Ridwan Kamil di Jabar, Khofifah di Jatim, dan Nurdin Abdullah di Sulsel. Track record mereka baik dan tidak punya masalah. Mereka adalah orang baru, selain bukan dari parpol tapi justru populer. Inilah yang perlu menjadi bahan evaluasi bagi parpol," ujar dia.

Dengan melihat parameter tersebut, sambung dia, diprediksi akan sangat sulit bagi kader yang berasal dari tingkat pusat untuk berlaga di daerah. Regenerasi di level daerah merupakan kabar baik yang sedianya perlu diikuti oleh jajaran elit masing-masing parpol.

Senada dikatakan Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta. Menurutnya, Jabar memiliki keunikan yang tidak bisa disetarakan dengan Jakarta. Artinya, isu pilkada yang pernah digunakan di Jakarta dipastikan tidak bisa diterapkan di Jawa Barat. (OL-2)