Pilkada 2024 Torehkan Catatan Pemilih Protes Tinggi

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) 2024 menorehkan catatan dengan protest voter atau pemilih protes yang tinggi. Di sejumlah daerah, angka protest voter itu bahkan di atas 7%. Protest voter dapat digambarkan sebagai pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS), tapi membuat surat suara menjadi tidak sah karena tidak memilih salah satu calon yang ditawarkan.

Menurut pengajar hukum pemilu dari Universitas Indonesia Titi Anggraini, protest voter lahir dari kesadaran masyarakat mengenai kondisi demokrasi dan politik Tanah Air yang sudah tidak kondusif. Salah satu bentuknya adalah kekecewaan masyarakat atas pencalonan kepala daerah terlalu dikontrol oleh segelintir elite.

"Masyarakat kita sebenarnya juga menangkap fenomena demokrasi dan politik hari ini. Contohnya, ini pilkada yang menyertakan ekspresi protest voting paling dominan," kata Titi dalam diskusi publik bertajuk Pilkada 2024: Apatisme atau Normalisasi? di Komunitas Utan Kayu, Jakarta, Jumat (13/12).

Di sejumlah provinsi, Titi menuturkan, angka protes voter melampaui angka 7%, misalnya Kalimantan Selatan (10,2%), Kepulauan Bangka Belitung (9,4%), Jambi (8,9%), DKI Jakarta (7,7%), Jawa Tengah (7,4%), dan Sumatra Selatan (7%). Bahkan, angka protest voter di Kota Bandar Lampung mencapai 12,9%.

"Ini modalitas. Ini kelompok orang-orang yang sadar bahwa dia punya hak suara. Dia harus bergerak ke TPS supaya suaranya tidak dicurangi, tapi dia tidak bisa dipaska, dia punya otonomi, dia punya kemerdekaan, dia punya pendirian politik," papar Titi. (J-2)