Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
DEMOKRASI sejatinya bukan hanya sebuah konsep, melainkan terkandung sejumlah nilai fundamental yang sangat penting untuk membangun bangsa yang mapan (establish). Nilai-nilai tersebut, antara lain kebersamaan, bersaing secara sehat, saling menghargai, saling menghormati, menjunjung keadilan, melaksanakan hak dan kewajiban (rights and duties) dengan baik, dan sebagainya.
Nilai-nilai tersebut tentu tidak hanya sekadar untuk diketahui, melainkan harus dapat diaktualisasikan secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai diri sendiri, keluarga, masyarakat, hingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hermann (1972) pernah mengatakan bahwa "...value is neither taught nor cought, it is learned." Maknanya ialah bahwa substansi nilai tidaklah semata-mata ditangkap dan diajarkan, tetapi lebih jauh nilai dicerna dalam arti ditangkap, diinternalisasi, dan dibakukan sebagai bagian yang melekat dalam kualitas pribadi seseorang melalui proses belajar.
Dalam konteks nilai demokrasi, sejatinya nilai-nilai demokrasi itu tidak cukup hanya disampaikan secara lisan atau tulisan melalui berbagai modus kegiatan, melainkan jauh lebih penting melalui berbagai bentuk kegiatan pengamalan langsung (direct experience).
Pilkada merupakan wahana strategis bagi warga negara untuk dapat mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi secara bertanggung jawab. Sekurang-kurangnya ada empat alasan yang mendasari pendapat penulis itu. Pertama, melalui pilkada warga negara menyampaikan suaranya secara bebasa, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih calon pemimpin yang sesuai dengan ekspektasinya.
Kedua, warga masyarakat belajar saling menghargai pilihan masing-masing karena kebebasan memilih merupakan salah satu hak demokrasi yang melekat (inhern) dalam setiap diri warga negara.
Ketiga, dalam menentukan pilihan, warga masyarakat seyogianya menggunakan berbagai pertimbangan yang sungguh-sungguh atas kriteria calon pemimpin, terutama menyangkut kualitas pribadi pemimpin yang diharapkan (desired personal quality), baik pengetahuan, keterampilan, dan lebih-lebih sikap yang mumpuni.
Keempat, melalui pilkada, masyarakat belajar tentang bersaing secara sehat sesuai dengan aturan main (rule of the game) yang telah disepakati. Sementara pada sisi lain, aparatur negara pun patut memberikan keteladanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kepercayaan (trust) masyarakat terhadap pemerintah.
Jika hal-hal tersebut itu dilakukan secara konsisten, dan bertanggung jawab oleh setiap warga masyarakat. Maka, nilai-nilai demokrasi telah diejawantahkan dengan baik secara bertahap atau berproses melalui pengalaman langsung yang sangat berdampak terhadap pengembangan living democracy, yakni pengalaman nilai demokrasi oleh warga masyarakat dalam konteks kehidupan riil. Khususnya, melalui pilkada yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan.
Tentu kita sadar benar, bahwa living democracy hanya akan dapat dikembangkan dengan baik, manakala diawali dari kesadaran personal warga negara. Tanpa itu, sulit rasanya mewujudkan living democracy tersebut dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Momentum pilkada, dapat dijadikan sebagai ajang bagi warga negara untuk menguji kematangan berdemokrasi dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi dengan baik. Meskipun disadari, ada sejumlah rintangan yang dihadapi dalam konteks pengembangan living democracy melalui pilkada itu, antara lain potensi konflik, terutama saat ini dipicu oleh beredarnya berita-berita yang tidak benar, atau menyesatkan (hoaks), terkait dengan pilkada, kampanye hitam (black campaign), politik uang (money politic), dan sebagainya.
Berbagai rintangan tersebut, akan dapat dilewati, tatkala setiap warga negara memiliki moralitas yang baik, sebagai wujud dari living democracy yang dimanifestasikan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, sesuai dengan rambu-rambu rule of the game yang berlaku.
Teknologi artificial intelligence yang semula sekadar alat yang bersifat pasif --semacam kalkulator yang menunggu instruksi-- menjadi AI yang bertindak sebagai kolaborator sejati.
Tidak ada makan siang gratis di dalam politik. Bantuan elite dan oligarki tentu menuntut balasan.
Pahit getir pembentukan negara tidak bisa dilepaskan pula dari derita luka dan sengsaranya rakyat. Nyawa rakyat lebih banyak musnah dibandingkan nyawa elite selama berjuang.
Empat langkah krusial tetap dibutuhkan agar kebijakan tidak berhenti sebagai respons sesaat.
Fenomena penghujat di masyarakat bukan hal baru. Dalam psikologi sosial ini disebut negativity bias: kecenderungan manusia lebih cepat melihat kesalahan ketimbang kebaikan.
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved