Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
UNTUK menjadi dokter spesialis, seorang dokter harus menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Lama program ini berkisar 3-6 tahun, tergantung bidang spesialisasi yang dipilih. Di Indonesia, PPDS dijalankan oleh fakultas Kedokteran berbagai universitas. Model ini disebut berwahana universitas atau university base.
Akhir-akhir ini muncul banyak keluhan tentang PPDS. Katanya program ini diskriminatif; hanya menerima anak-anak dokter dan profesor. Biayanya juga mahal, kadang sampai ratusan juta. Proses pendidikannya kompleks dan kadang tidak manusiawi. Banyak peserta PPDS yang dipelonco oleh senior dan mengalami bully. Sudah itu, proses ujian dan kelulusan dipersulit. Yang lebih parah, peserta PPDS ini tidak dibayar. Padahal mereka bekerja penuh di rumah sakit bertahun-tahun. Durasi dan beban kerjanyaa bahkan melebihi beban staf kesehatan yang dibayar.
Baca juga: Mimpi Melindungi Seluruh Pekerja
Kompleksnya persoalan PPDS memantik munculnya gagasan untuk mengganti model PPDS. Model university base dianggap gagal menjalankan program PPDS secara tepat dan manusiawi. Muncul narasi untuk mengganti platform PPDS menjadi berwahana rumah sakit (hospital base). Lewat model ini, penanggung jawab PPDS adalah rumah sakit dan bukan lagi universitas. Sebagian bernarasi, model hospital base adalah model PPDS terbaik, yang akan mengeliminasi isu PPDS yang ada selama ini.
Sejatinya, mempertentangkan model university base dengan hospital base sama saja dengan menggiring diskursus narasi mundur kebelakang. Kedua model ini eksis dan established, dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hingga saat ini, berbagai negara-negara Eropa, Timur Tengah dan Asia menggunakan university base. Sementara hospital base banyak digunakan di Inggris, Amerika dan Kanada. Setiap negara tentu punya alasan dan justifikasi mengapa memilih university base atau hospital base. Prinsip ‘One Size Fits All’ tidak berlaku.
Berpuluh-puluh tahun, model university base telah menghasilkan lebih 40 ribu dokter spesialis yang sukses berkiprah didalam dan luar negeri. Sejauh ini tidak ada hambatan krusial. Meski demikian, tentu saja model ini tidak sempurna. Banyak lubang dan celah yang perlu diperbaiki. Banyak keluhan dan jeritan yang perlu didengarkan; sebagaimana banyak masukan dan input yang perlu dipertimbangkan untuk diperbaiki.
Bila dengan model ini, PPDS masih diskriminatif dan mahal; maka pemerintah perlu membuat aturan untuk membuatnya lebih baik. Bila masih banyak tindakan perpeloncoan, bully atau tindakan tidak manusiawi, saatnya Dekan Fakultas dan jajarannya untuk mengubahnya. Bila proses ujian benar sangat complicated dan berbelit, maka tugas Ketua Program Studi untuk membuatnya lebih feasible.
Bila peserta PPDS tidak dibayar padahal telah bekerja, tugas Menkes atau Mendikbud mengeluarkan instruksi membayar mereka. Artinya, sejumlah celah yang ada bisa ditambal dan diperbaiki dengan aturan, kebijakan atau tindakan koreksi lain, tanpa harus mengganti model PPDS dari university base ke hospital base.
Sederhananya, kalau atap rumah bocor atau jendela rumah pecah, maka yang perlu diperbaiki cukup atap dan jendela rumah. Jangan karena atap bocor dan jendela pecah, satu rumah ingin diganti. Selain tidak mudah, tidak efisien dan tidak ekonomis, tidak ada jaminan bahwa rumah baru akan bebas selama-lamanya dari atap bocor atau jendela pecah.
Pimpinan DPR diklaim telah mengetahui nama calon bubes tersebut. Tetapi sosok itu belum bisa diungkap ke publik.
Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak antikritik terhadap pendapat publik. Pemerintah terbuka dan siap memperbaiki diri jika mendapat kritik dari publik.
Nasir juga mengapresiasi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang legawa dengan putusan Presiden Prabowo.
DIM RUU KUHAP tersebut sehingga hanya tinggal menunggu pembahasan selanjutnya bergulir di parlemen.
Papua Tengah masih menempati urutan kedua tertinggi dalam tingkat buta huruf di Indonesia.
Langkah membantu pemerintah merupakan salah satu wujud kepedulian PKS,
NUO memahami pentingnya inovasi dalam pengelolaan wakaf agar mampu memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan, khususnya bagi sektor pendidikan.
Program pelatihan dari International Center for Land Policy Studies and Training (ICLPST) bukan sekadar pendidikan kebijakan pertanahan dan pajak, melainkan perjalanan lintas budaya.
Dukungan tersebut sejalan dengan pandangan AHY mengenai perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, terutama di kalangan pemuda.
THE principal’s role is not a career promotion from teaching, but a fundamentally different responsibility requiring leadership of the whole system (Michael Fullan, 2014).
DI tengah gempuran rutinitas dan tuntutan administratif yang tak kunjung surut, dunia pendidikan kerap kali kehilangan nyawanya: kesadaran penuh dalam proses mendidik.
WAKIL Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq mengatakan bahwa kemajuan teknologi menjadi hal yang tak terelakkan di dunia saat ini, tak terkecuali dalam dunia pendidikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved