UNTUK menjadi dokter spesialis, seorang dokter harus menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Lama program ini berkisar 3-6 tahun, tergantung bidang spesialisasi yang dipilih. Di Indonesia, PPDS dijalankan oleh fakultas Kedokteran berbagai universitas. Model ini disebut berwahana universitas atau university base.
Akhir-akhir ini muncul banyak keluhan tentang PPDS. Katanya program ini diskriminatif; hanya menerima anak-anak dokter dan profesor. Biayanya juga mahal, kadang sampai ratusan juta. Proses pendidikannya kompleks dan kadang tidak manusiawi. Banyak peserta PPDS yang dipelonco oleh senior dan mengalami bully. Sudah itu, proses ujian dan kelulusan dipersulit. Yang lebih parah, peserta PPDS ini tidak dibayar. Padahal mereka bekerja penuh di rumah sakit bertahun-tahun. Durasi dan beban kerjanyaa bahkan melebihi beban staf kesehatan yang dibayar.
Baca juga: Mimpi Melindungi Seluruh Pekerja
Kompleksnya persoalan PPDS memantik munculnya gagasan untuk mengganti model PPDS. Model university base dianggap gagal menjalankan program PPDS secara tepat dan manusiawi. Muncul narasi untuk mengganti platform PPDS menjadi berwahana rumah sakit (hospital base). Lewat model ini, penanggung jawab PPDS adalah rumah sakit dan bukan lagi universitas. Sebagian bernarasi, model hospital base adalah model PPDS terbaik, yang akan mengeliminasi isu PPDS yang ada selama ini.
Sejatinya, mempertentangkan model university base dengan hospital base sama saja dengan menggiring diskursus narasi mundur kebelakang. Kedua model ini eksis dan established, dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hingga saat ini, berbagai negara-negara Eropa, Timur Tengah dan Asia menggunakan university base. Sementara hospital base banyak digunakan di Inggris, Amerika dan Kanada. Setiap negara tentu punya alasan dan justifikasi mengapa memilih university base atau hospital base. Prinsip ‘One Size Fits All’ tidak berlaku.
Berpuluh-puluh tahun, model university base telah menghasilkan lebih 40 ribu dokter spesialis yang sukses berkiprah didalam dan luar negeri. Sejauh ini tidak ada hambatan krusial. Meski demikian, tentu saja model ini tidak sempurna. Banyak lubang dan celah yang perlu diperbaiki. Banyak keluhan dan jeritan yang perlu didengarkan; sebagaimana banyak masukan dan input yang perlu dipertimbangkan untuk diperbaiki.
Bila dengan model ini, PPDS masih diskriminatif dan mahal; maka pemerintah perlu membuat aturan untuk membuatnya lebih baik. Bila masih banyak tindakan perpeloncoan, bully atau tindakan tidak manusiawi, saatnya Dekan Fakultas dan jajarannya untuk mengubahnya. Bila proses ujian benar sangat complicated dan berbelit, maka tugas Ketua Program Studi untuk membuatnya lebih feasible.
Bila peserta PPDS tidak dibayar padahal telah bekerja, tugas Menkes atau Mendikbud mengeluarkan instruksi membayar mereka. Artinya, sejumlah celah yang ada bisa ditambal dan diperbaiki dengan aturan, kebijakan atau tindakan koreksi lain, tanpa harus mengganti model PPDS dari university base ke hospital base.
Sederhananya, kalau atap rumah bocor atau jendela rumah pecah, maka yang perlu diperbaiki cukup atap dan jendela rumah. Jangan karena atap bocor dan jendela pecah, satu rumah ingin diganti. Selain tidak mudah, tidak efisien dan tidak ekonomis, tidak ada jaminan bahwa rumah baru akan bebas selama-lamanya dari atap bocor atau jendela pecah.
