Merintis Jalan Kebudayaan Bagi Pembangunan Papua

MENUTUP 2022 kita membuka jalan kebudayaan sebagai jalan baru pembangunan. Jalan kebudayaan dikonseptualisasi sebagai jalan yang lapang bagi perbaikan pembangunan Indonesia kontemporer. Upaya pemerintah untuk menemukan jalan baru dalam pembangunan, khususnya di Papua sedang terus dilakukan. 

Jalan kebudayaan di Papua ditawarkan Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid (9/11). Sebagai jalan baru, ia memerlukan proses awal yang merangkul sebanyak mungkin pihak. Tahap merintis jalan kebudayaan punya tantangan tersendiri.

Hemat penulis, tantangan utama adalah konteks paradigmatik. Jalan kebudayaan belum dikenal luas oleh pembuat kebijakan dan perancang pembangunan. Jalan kebudayaan harus menunjukkan keampuhannya dibanding jalan lainnya. Dibandingkan dengan jalan pembangunan berbasis kesejahteraan (welfare approach), atau pendekatan keamanan (security approach).
 
Lalu, tantangan penetapan target dan indikator guna mengukur keberhasilan pembangunan Papua dengan jalan kebudayaan juga perlu diperhitungkan. Tidak sepenuhnya target dan indikator bersifat matematis yang bisa dihitung secara kuantitatif. Target dan indikator pembangunan di jalan kebudayaan umumnya bersifat kualitatif yang sulit diukur dengan angka-angka.

Tantangan koordinasi birokrasi lintas kementerian dan lembaga di pemerintah pusat dengan pemerintah di provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa di Papua. Panjangnya rentang kendali dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan menjadi tantangan yang tak mudah ditaklukan. Potensi munculnya bias pemaknaan dalam menterjemahkan program ke dalam kegiatan dan dukungan anggaran nasional maupun daerah Papua, menjadi tantangan teknokratisnya. Keseluruhan tantangan ini perlu disadari dan diantisipasi bersama.

Memilih jalan

Pengertian kebudayaan menurut UU No. 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Kita simak konsep utuh 'Jalan Kebudayaan Pembangunan Papua' yang dipaparkan Dirjen Kebudayaan dalam rapat lintas kementerian dan lembaga. Sejumlah regulasi menjadi landasan berpikir untuk memilih jalan ini. Di antaranya, Perpres No. 18/2020 tentang RPJMN, yang memuat pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, modal sosial budaya, dan transformasi digital.

Selain itu, Inpres No. 9/2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang memuat tata kelola dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik; pendekatan sosial budaya, wilayah adat, zona ekologis; pendekatan dialog, dan; partisipasi masyarakat. Perpres No. 114/2022 tentang Strategi Kebudayaan, menggariskan orientasi dari kebudayaan yang inklusif, kebudayaan tradisional, kebudayaan untuk kesejahteraan, dan kebudayaan untuk bumi lestari.

Lebih lanjut, dijelaskan krisis multidimensional berupa pangan, energi, dan finansial sebagai konteks. Presiden Jokowi menegaskan perlunya visi dan aksi untuk great transformation (pidato G20, 22/11/2022). Tidak mungkin bersandar pada intervensi dan kekuatan eksternal, karena itu harus mengandalkan kekuatan dari dalam atau endogenous. Pembangunan yang endogenous itu bukanlah resep, melainkan continuous process of adaptation and innovation, starting from within the local community. "Bekerja bersama rakyat, bukan bekerja untuk mereka," tegas Dirjen Kebudayaan (9/11).

Kerangka kerja baru untuk Papua, tertuang dalam RPJMN 2020-2024, Buku IV yang mengutamakan pendekatan budaya dan kontekstual Papua. Pendekatan berbasis ekologis dan tujuh wilayah adat. Penguatan dan pemberdayaan orang asli Papua berlandaskan budaya dan adat. Juga pengembangan wilayah adat dalam mendukung perekonomian wilayah. 

Lalu, Inpres 9/2020, memuat pentingnya peningkatan dan pelestarian kualitas lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon sesuai kearifan lokal, zona ekologis, dan penataan ruang dengan memperhatikan kearifan lokal. Deklarasi Manokwari 2018 tentang provinsi konservasi juga menguatkan jalan kebudayaan.

Yang menjadi fokus jalan kebudayaan dalam pembangunan Papua ini, Dirjen Kebudayaan merujuk Inpres No. 9/2020 yang sudah cukup komprehensif. Tapi tanpa analisis untuk merumuskan isu dan menetapkan langkah strategis, dikhawatirkan menjadi business as usual. Beberapa agenda dalam draft rencana induk percepatan pembangunan Papua (RIPPP) masih generik dan sumber dayanya menyebar. Dipandang perlu penajaman fokus berbasis bukti, agar terjadi percepatan pembangunan di Papua. 

Dari sisi subyek dan obyeknya, orang asli Papua menjadi sasaran utama program. Orang asli Papua, mesti menjadi subyek penentu arah, sasaran, dan tujuan dari seluruh perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Papua. Studi kasus yang diangkat adalah pembangunan berbasis kawasan mangrove, yang luasnya di Indonesia mencapai 3,36 juta hektare. Di Papua terdapat 1,05 juta ha (31,3%) dan Papua Barat 479 ribu ha (14,2%). Sekitar 10% luasan mangrove dunia berada di Papua. Ada ancaman perubahan iklim, konversi lahan, penebangan kayu, dan perburuan spesies kunci yang berlebihan. Mangrove bisa menjadi obyek yang dilirik bersama oleh pemerintah bersama masyarakat.

Pada bagian akhir, Dirjen Kebudayaan menjelaskan unsur penggerak jalan kebudayaan, yakni Inpres No. 9/2020 menginstruksikan Mendikbudristek, untuk; (1) Membangun, mengelola, dan memperkuat Papua Youth Creative Hub yang bisa diperluas menjadi Cultural Hub, atau sanggar, (2) Mengembangkan sekolah sesuai dengan kondisi geografis wilayah, (3) Menerapkan kurikulum kontekstual Papua dan mengoptimalkan penggunaan TIK atau e-learning, dan (4) Membangun pusat kajian bertaraf internasional terhadap keanekaragaman hayati yang bisa diperluas untuk biocultural diversity.
 
Di luar Kemendikbudristek, kerja sama lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berbasis jaringan sanggar, satuan pendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, pusat kajian, dan juga organisasi masyarakat sipil (CSOs). Kolaborasi menjadi jurus kuncinya.

Menyiapkan jalan

Setelah menyimak konsep utuh jalan kebudayaan, kita pikirkan persiapan pembangunan jalan baru bagi pembangunan Papua (dan Indonesia). Seorang guru mengingatkan; 'bangunlah jalan sambil berjalan', menjadi proses tepat. Pihak pemerintahan, juga akademisi, praktisi, dunia usaha, CSOs, media, dan lainnya bahu membahu mematangkan konsep jalan kebudayaan ini. 

Berbagai tantangan di atas, menjadi kesempatan memperluas perspektif dalam penyusunan kebijakan pembangunan di Papua. Pemerintah sudah punya regulasi dan kebijakan bahkan dana otonomi khusus yang fantastis, tinggal dimaknai sebagai komitmen bersama memajukan Papua dan mensejahterakan manusia di pulau Cendrawasih itu.

Hal ini bukan sekadar legacy bagi pemerintahan Jokowi. Ia legacy bangsa yang telah menjadikan kebudayaan sebagai jalan pembangunan untuk manusia sebagai subyek utamanya. Hentikan penggunaan senjata yang militeristik dalam penanganan Papua. Kedepankan pedekatan persuasif yang mensejahterakan. Jalan kebudayaan menjadikan warga yang adil-makmur-sejahtera sebagai tujuan akhir. Jalan yang menempatkan emansipasi dan partisipasi warga sebagai syarat sukses pembangunan.
    
Konsepsi jalan kebudayaan di Papua ini layak menginspirasi jalan baru pembangunan Indonesia. Untuk itu, perlu pengkajian antropologi, sosiologi, dan psikologi mengenai status dan perkembangan kebudayaan Indonesia di nusantara. Jalan pembangunan Indonesia di masa depan, idealnya berbasis kebudayaan yang beraneka ragam. Selamat jelang tahun baru 2023.