Kamis 03 November 2022, 05:05 WIB

Aksesibilitas Beras dan Kemiskinan

Razali Ritonga Pemerhati Fenomena Sosial-Kependudukan, Alumnus Georgetown University, AS, dan Lemhannas RI angkatan ke-46 | Opini
Aksesibilitas Beras dan Kemiskinan

Dok. Pribadi

 

RILIS Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (17/10), mengumumkan produksi beras dalam setahun terakhir meningkat sebesar 2,29%, yaitu dari 31,36 juta ton pada 2021 menjadi 32,07 juta ton pada 2022.

Peningkatan produksi beras itu antara lain disebabkan bertambahnya luas panen dan meningkatnya produktivitas hasil panen. Luas panen bertambah sebesar 0,43% dan produktivitas hasil panen meningkat sebesar 0,44% selama 2021-2022. Secara faktual, meningkatnya produksi beras itu memberikan harapan akan terwujudnya swasembada beras di Tanah Air.

Namun, pengalaman menunjukkan bahwa meski swasembada beras tercapai, hal itu belum menjamin seluruh penduduk, terutama penduduk miskin memiliki kemampuan dalam memenuhi konsumsi beras secara layak. Itu karena terpenuhinya swasembada pangan belum menjamin harga beras turun, sementara rendahnya daya beli penduduk miskin belum cukup mampu mengakses beras di pasaran.

Padahal, kemampuan penduduk miskin dalam memenuhi konsumsi beras berpengaruh besar terhadap status kemiskinan. Hal itu mengingat kontribusi beras yang cukup besar terhadap garis kemiskinan (GK). Hal serupa disampaikan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah tentang Pengendalian Inflasi (14/9) yang menyebutkan konsumsi beras memengaruhi kemiskinan yang utama. Tercatat, pada Maret 2022 kontribusi beras terhadap GK di perdesaan sebesar 23,04% dan di perkotaan sebesar 19,38%.

Dalam konteks itu, tingginya kontribusi beras terhadap GK di perdesaan daripada di perkotaan pararel dengan tingkat kemiskinannya. Angka kemiskinan pada Maret 2022 di perdesaan sebesar 12,29%, sedangkan angka kemiskinan di perkotaan 7,50%. Hal itu sekaligus mengisyaratkan, semakin tinggi kontribusi beras terhadap GK di suatu daerah cenderung semakin tinggi pula tingkat kemiskinannya di daerah itu.

Selain berpotensi meningkatkan angka kemiskinan, semakin tinggi kontribusi beras terhadap GK cenderung memperdalam kedalaman dan keparahan kemiskinan. Hal itu termanifestasi dari indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan di perdesaan yang lebih tinggi daripada di perkotaan. Indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2022 di perdesaan sebesar 2,125, sedangkan di perkotaan sebesar 1,187. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan pada Maret 2022 di perdesaan sebesar 0,542, sedangkan di perkotaan sebesar 0,286.

 

Mendistorsi kualitas SDM

Pada tahap lanjut, tingginya angka kemiskinan yang disertai dengan memburuknya kedalaman dan keparahan kemiskinan akibat kontribusi beras yang besar terhadap GK, berpotensi menurunkan kualitas SDM. Hal itu bisa terjadi karena kian besar kontribusi beras terhadap GK akan semakin menurunkan kualitas pangan yang dikonsumsi serta menurunkan porsi pengeluaran pendidikan dan kesehatan.

Pada aspek pangan, meningkatnya kontribusi beras terhadap GK mengakibatkan menurunnya kualitas pangan yang dikonsumsi. Hal itu terjadi karena semakin besar porsi pengeluaran untuk beras akan menurunkan porsi pengeluaran untuk kebutuhan pangan lainnya, khususnya pada pemenuhan protein.

Sementara itu, pada aspek nonpangan, semakin besar porsi pengeluaran untuk beras kian menurunkan porsi pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan. Padahal, pendidikan dan kesehatan merupakan elemen dasar kapabilitas penduduk dan komponen penting dari kualitas SDM dan pembangunan manusia.

Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir akibat dampak covid-19 yang menyebabkan menurunnya derajat kesehatan penduduk, pengeluaran untuk kesehatan perlu mendapatkan perhatian serius. Menurunnya derajat kesehatan itu antara lain termanifestasi dari berkurangnya pencapaian usia harapan hidup. Laporan terbaru UNDP tentang pembangunan manusia menyebutkan, umur harapan hidup penduduk di Tanah Air mengalami penurunan dari 71,7 tahun pada 2019 menjadi 67,6 tahun pada 2021.

 

Aksesibilitas beras

Atas dasar itu, meningkatnya produksi beras sepatutnya dapat menjadi momentum dalam meningkatkan aksesibilitas beras, terutama bagi penduduk yang tidak memperoleh bantuan raskin. Hal itu antara lain dapat dilakukan dengan menurunkan harga beras sehingga memperkecil porsi pengeluaran untuk beras dan memperbesar porsi pengeluaran untuk kebutuhan lainnya, khususnya protein, pendidikan, dan kesehatan.

Namun, disadari bahwa menurunkan harga beras akan mengurangi pendapatan petani. Untuk itu, pemerintah perlu memberlakukan bantuan terhadap petani. Adapun bantuan yang dapat diberikan kepada petani terutama berupa subsidi terhadap input pertanian, seperti bibit dan pupuk. Hal itu mengingat petani kerap menemui persoalan ketika memulai masa tanam, yaitu meningkatnya harga bibit dan pupuk sehingga meningkatkan biaya produksi dan mengurangi pendapatan petani.

 

Diversifikasi pangan

Meski demikian, jika pemerintah dapat mewujudkan diversifikasi pangan, peningkatan produksi, dan aksesibilitas beras barangkali bukan menjadi persoalan yang serius. Itu karena ketersediaan keragaman pangan akan mempermudah masyarakat untuk menentukan pilihan jenis pangan yang dikonsumsi sesuai dengan kemampuan daya belinya.

Namun, sangat disayangkan, meski diversifikasi pangan telah diupayakan sejak lama, pencapaiannya masih belum cukup memuaskan. Sebagian masyarakat, terutama yang berkecukupan malah mengonsumsi makanan jadi yang bukan berupa pangan lokal.

Dalam konteks itu, pemerintah barangkali perlu melakukan penelitian, misalnya, apakah kekurangberhasilan dalam mewujudkan diversifikasi pangan itu karena status mengonsumsi beras lebih tinggi daripada mengonsumsi jenis pangan lainnya?; atau kadar gizi dari jenis pangan lainnya lebih rendah dari kadar gizi beras?; atau harga jenis pangan lainnya beda tipis dengan harga beras?

Baca Juga

MI/Duta

Kesetaraan Hak Berkota Kaum Difabel

👤Nirwono Joga Pusat Studi Perkotaan 🕔Sabtu 03 Desember 2022, 05:05 WIB
SETIAP 3 Desember masyarakat dunia memperingati Hari Disabilitas Internasional (HDI), berdasarkan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)...
Dok. Pribadi

Pemuda dan Perubahan Iklim dari Corong COP 27 Mesir

👤Budy Sugandi Delegasi Indonesia COP 27; Co-Chair Y-20 Indonesia; alumnus PhD jurusan education leadership and management, Southwest University, Tiongkok. 🕔Sabtu 03 Desember 2022, 05:00 WIB
Oleh karena itu, pemuda memiliki andil terbesar dalam krisis...
Dok. MI

Kereta Demokrasi Kita

👤David Krisna Alka Deklarator Jaringan Intelektual Berkemajuan (JIB) dan Peneliti Senior Maarif Institute for Culture and Humanity 🕔Jumat 02 Desember 2022, 05:10 WIB
ADA cerita di penghujung era Orde Baru. Saat itu, guru bangsa dari Nahdlatul Ulama, KH Abdurrahman Wahid, ditanya...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya