Elektabilitas versus Kualitas Capres 2024?

PENDAFTARAN pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol untuk pemilihan presiden (pilpres) mendatang dijadwalkan pada September 2023. Sekitar 12 bulan dari sekarang dan hanya lima bulan sebelum hari pencoblosan pilpres 14 Februari 2024.

Namun, genderang perang pilpres telah ditabuh dua tahun belakangan ini. Sejumlah aspiran capres, baik dari parpol maupun luar parpol, mulai naik gelanggang. Kemunculan dini para aspiran capres sangat baik untuk proses pendewasaan demokrasi. Itu karena rakyat mendapat kesempatan luas dalam menilai kualitas personal dan platform politik para aspiran capres. 

Tantangannya ialah dominasi survei elektabilitas yang hanya merekam persepsi publik dan hasil survei sering kali tidak berbanding lurus dengan kualitas dan rekam jejak aspiran capres. Hal tersebut disebabkan berbagai faktor; seperti terbatasnya informasi tentang aspiran capres dan rendahnya literasi politik masyarakat sehingga mudah tertipu politik pencitraan.

Budaya feodalisme yang menjadi lahan subur pemilih sosiologis juga menjadi faktor determinan. Dukungan ceruk pemilih sosiologis umumnya terbentuk dari sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan. Tidak ada kaitannya dengan kualitas personal aspiran capres.

Faktor lain yang sangat menentukan dinamika elektabilitas capres, yaitu politik elektoral padat modal yang diperparah praktik politik tranksaksional. Selain itu, para pihak yang mestinya berperan sebagai agen pendidikan politik, termasuk parpol, media massa, kelompok masyarakat sipil, kaum intelektual, dan agamawan, ikut bertangung jawab atas sengkarut politik elektoral.

Tidak sedikit dari mereka terkooptasi uang dan jabatan, tersandera (narasi) politik identitas, dan terkecoh politik pencitraan. Semua faktor penentu dinamika elektabilitas tersebut tidak lepas dari pengaruh dan cengkeraman oligarki dengan modal tak terbatas dalam memoles citra capres yang didukung atau sebaliknya, mencoreng kredibilitas capres yang tidak diinginkan.

Keluar dari jebakan elektabilitas dan mencari titik keseimbangannya dengan aspek kualitas, capres membutuhkan dua variabel idealisme politik; kebutuhan politik (<political necessity) dan kredibilitas politik (political credibility). Kedua variabel tersebut membantu proses pilah dan pilih tipe pemimpin politik secara rasional dan objektif.

Empat tipe pemimpin politik

Setidaknya terdapat empat tipe pemimpin politik dalam realitas politik Indonesia saat ini. Pertama, pemimpin dengan gagasan besar, tetapi sebatas retorika tanpa kemampuan menerjemahkannya ke dalam pilihan kebijakan. Ia lebih tepat disebut pemimpi (dreamer) daripada pemimpin (leader).

Kedua, pemimpin yang cakap pada tataran teknis operasional. Tipe <i>ordinary leader ini memiliki karakter administrator dan manager yang menonjol, tapi minus gagasan dan visi sehingga memimpin tanpa arah. Ketiga, pemimpin yang terkesan sederhana dan merakyat, tetapi defisit gagasan, inkompeten, dan berwatak predatoris. Meminjam istilah Daron Acemoglu dan James A Robinson (2012), tipe pemimpin ini identik dengan ignorant leader yang mengutamakan kemasan daripada isi.

Keempat, pemimpin yang memiliki gagasan besar dan visi kebangsaan, serta mampu menerjemahkan gagasan ke dalam pilihan kebijakan. Ia juga kapabel menggerakkan seluruh potensi dan sumber daya untuk mengeksekusi kebijakan. Atribut penting lainnya, tipe pemimpin extraordinary ini berani membongkar sistem dan berhadapan dengan elemen ekstraktif dalam sistem. Ia bisa disebut pemimpin autentik--paling ideal untuk memimpin Indonesia.

Keseimbangan elektabilitas dan kualitas capres

Berdasarkan empat tipe pemimpin tersebut, para (aspiran) capres 2024 dapat diidentifikasi. Selanjutnya, dipersandingkan dengan kondisi objektif Indonesia dan diperbandingkan di antara mereka menggunakan variabel kebutuhan politik dan kredibilitas politik. Variabel kebutuhan politik membantu menemukenali dan menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia untuk dipersandingkan dengan kualitas aspiran capres.

Perlu dicatat, tantangan utama yang dihadapi Indonesia tidak terletak pada aspek teknis-teknokratis pembangunan, tetapi lebih pada sistem politik ekstraktif. Sistem politik yang tidak sehat ini berkelindan dengan kapitalisme palsu (pony capitalism) versi Joseph Stiglitz (2015). Hasil persilangannya menjadi lahan subur oligarki--penguasaan kekayaan negara di tangan segelintir orang.

Menurut Jeffrey Winters, seorang ilmuan politik Amerika Serikat, oligarkilah yang paling berkuasa di Indonesia karena memiliki uang yang lentur dan serbaguna. Uangnya dapat dimanifestasikan ke dalam bentuk kekuasaan lainnya, seperti jual-beli produk hukum-politik dan jabatan. Para oligarki di Indonesia, ungkap Winters, sangat ekstraktif dengan menguasai dan membiayai parpol, media massa, perguruan tinggi, lembaga riset/<i>think tank, organisasi masyarakat dan keagamaan, serta lain-lain.

Monopoli penguasaan sumber daya ekonomi dan politik berakibat pada stagnasi kemiskinan dan ketimpangan multidimensi-sosial, ekonomi, dan politik. Ketiga aspek ketimpangan ini saling memengaruhi secara negatif dan pada gilirannya memberikan ruang terhadap menguatnya oligarki dan korupsi. Begitu seterusnya seperti lingkaran setan.

Dus, untuk mengurai politik benang kusut tersebut, dibutuhkan tipe pemimpin autentik yang tidak saja cakap pada tataran operasional, tetapi juga memiliki visi besar dan mampu menerjemahkannya ke dalam pilihan kebijakan. Ia juga punya tekad politik kuat mengoreksi sistem yang tidak berkeadilan. Pada dirinya, melekat kesadaran etis untuk menjaga jarak dari kepentingan oligarki--akar berbagai masalah struktural di Indonesia.

Namun, pertimbangan kebutuhan politik tidak cukup kecuali dibarengi pelacakan kredibilitas politik. Variabel ini membantu proses selisik catatan politik aspiran capres. Aspiran capres yang sarat catatan negatif (komorbid politik) terhalang dari keberanian politik untuk melawan arus-sistem politik ekstraktif di bawah tekanan oligarki. Besar kemungkinan terseret arus, bahkan ia bisa menjelma menjadi episentrum praktik kebijakan koruptif.

Sebaliknya, aspiran capres dengan rekam jejak kredibel dan terbukti mampu mengendalikan agenda oligarki, tidak akan terseret arus. Proyek reklamasi belasan pulau di Teluk Jakarta yang dibatalkan Gubernur Anies Baswedan ialah contoh agenda besar oligarki yang berpotensi mengorbankan kepentingan dan masa depan rakyat banyak.

Karena itu, membangun prakondisi lahirnya presiden yang memiliki atribut paling dekat dengan tipe pemimpin autentik butuh pertimbangan elektabilitas dan kualitas sekaligus. Peta elektabilitas diperoleh dari survei, sementara aspek kualitas dapat dibedah menggunakan instrumen analisis kebutuhan politik dan kredibilitas politik.