KEBENARAN, kata Michel Foucault (2002), adalah kekeliruan tak terbantah yang telah mengeras lewat proses sejarah. Dalam politik, juga politik internasional, kebenaran, kekeliruan, dan kebohongan kerap sulit dibedakan. Krisis Ukraina sekarang ialah buah serangkaian kekeliruan dan kebohongan para pemimpin dunia. Indonesia harus bersikap strategis.
Kebohongan NATO
Menurut John Mearsheimer, profesor ilmu politik Universitas Chicago, pengarang buku Why Leaders Lie, the Truth about Lying in International Politics (2011), kebohongan ialah bagian dari politik antarnegara. Ada kebohongan selfish, dilakukan demi keuntungan personal. Ada kebohongan strategis, dilakukan atas nama kepentingan suatu bangsa.
Kebohongan strategis juga bermacam-macam. Yang pertama kebohongan literal, pernyataan yang bertentangan dengan fakta. Contoh, pada 1990, ketika Perang Dingin nyaris berakhir, di bawah kendali AS, Barat berjanji kepada Pemimpin Soviet keturunan Ukraina Mikhail Gorbachev, bahwa NATO tak akan memperluas wilayah “satu inci pun” ke Eropa Timur.
Kita tahu, NATO didirikan untuk menghadapi Uni Soviet. Pada 1991 Uni Soviet bubar. Presiden Rusia Boris Yeltsin usul agar negaranya masuk NATO, suatu niat yang juga pernah disampaikan Mikhail Gorbachev. Tapi Barat menolak. Lalu?
Pada 1999, NATO memasukkan Polandia, Republik Ceko, dan Hongaria sebagai anggota. Pada 2004, Rumania dan negara-negara Baltik eks anggota Soviet juga ditarik masuk NATO. Di akhir KTT Bucharest pada 2008, NATO bahkan menjanjikan keanggotaan bagi Georgia dan Ukraina.
Rusia merasa dibohongi dan dilecehkan. NATO telah terang-terangan ingkar janji soal ekspansinya ke Eropa Timur, bahkan bergerak kelewat jauh. Putin bersumpah akan menggagalkan rencana NATO atas Ukraina. Ekspansi NATO ke Timur hingga perbatasan langsung Rusia bagi Putin ialah ancaman eksistensial negaranya.
Dalam nalar perimbangan kekuatan, tindakan AS sebagai pengendali NATO bukan cuma kecerobohan, melainkan juga kesombongan luar biasa. Berdasarkan Doktrin Monroe, AS pun mutlak melarang kekuatan asing mendekati wilayahnya, Western Hemisphere. Itulah yang terjadi dalam krisis Cuban Missile 1962, ketika AS memaksa pangkalan rudal Soviet di Kuba ditarik. Soviet hanya setuju setelah AS juga mau menarik pangkalan rudalnya di Turki. Negara adidaya memang selalu mencemaskan setiap potensi ancaman terhadap kekuatannya.
Usul Rusia untuk masuk NATO ditolak berkali-kali, tapi tetangga Rusia justru ditarik masuk NATO satu per satu. Apa artinya? Pada 2007 Putin menyatakan NATO sengaja melakukan provokasi keamanan. Jika pada 1999 NATO menyerang sepihak Yugoslavia dan Kosovo tanpa kecaman PBB, Putin pun menyerang Georgia pada 2008 meski dikecam DK PBB.
Krisis Ukraina
Krisis Ukraina sekarang punya akar panjang dan kompleks. Pada 2004 Revolusi Oranye meletus, dipicu oleh demonstrasi besar-besaran menentang kemenangan Yanukovych, kandidat Presiden Ukraina yang pro-Rusia dengan alasan kecurangan pemilu. Yushchenko, kandidat pro-AS kemudian diangkat menjadi presiden dan berbuntut protes keras dari etnik Rusia di wilayah Timur Ukraina.
Konflik ini tak pernah benar-benar reda, dan kembali meletus pada 2014 ketika Yunukovych kembali naik dan kembali digulingkan. Terjadilah Revolusi Eromaidan. Rusia pun mencaplok Krimea dari Ukraina dengan dalih melindungi etnik Rusia yang hampir sepertiga populasi Ukraina. Dalih itu pula, yang dipakai Putin untuk melakukan invasi sekarang.
Bagi Kremlin, perluasan keanggotaan NATO, integrasi Eropa Timur ke Uni Eropa dan rekayasa Revolusi Oranye berdalih promosi demokrasi ialah serangkaian taktik sistematis Barat untuk menghabisi Rusia. NATO bahkan terus menambah lagi anggota dari negara-negara Eropa Timur pada 2009 dan 2017, hingga semuanya ada 13 negara (Time 4/4/19).
Ini yang membuat Putin benar-benar berang. “Kesalahan Rusia ialah terlalu percaya pada Barat dan kesalahan Barat ialah mencoba mengambil keuntungan dari kepercayaan itu,” katanya.
Concealment dan spinning
Pihak-pihak yang bertikai sekarang sama-sama melakukan kebohongan. Joe Biden, para pemimpin, dan media Barat hanya mengangkat otoritarianisme dan brutalitas Putin, dan menyamakan pemimpin Rusia itu dengan Hitler. Jelas, Putin itu otokratik, korup, dan kerap menghabisi lawannya dengan segala cara. Rakyat Rusia pun makin banyak yang melawannya, seperti tecermin dari meluasnya demonstrasi. Termasuk, aksi viral produser TV pemerintah yang mendadak pasang poster antiperang secara live.
Dalam krisis Ukraina, Barat meletakkan semua kesalahan di pundak Putin. Bagaimana dengan kebohongan dan kesalahan NATO yang terus ditutup rapat? Inilah concealment, tindakan menutupi kebenaran dengan mengangkat hanya hal-hal yang menguntungkan sambil mengubur hal-hal yang merugikan.
Klaim Putin bahwa invasinya ialah demi melindungi etnik Rusia juga ialah concealment. Tindakan playing victim oleh Putin sambil menutupi machiavelinismenya yang kerap menghabisi lawan dengan segala cara. Termasuk, menyerang target perang secara membabi buta hingga telah mengakibatkan terbunuhnya lebih dari 1.000 warga sipil Ukraina sekarang ialah juga concealment.
Jenis kebohongan ketiga ialah spinning, pelintiran kebenaran, yaitu cerita, fakta, dan pernyataan yang sengaja dirancang untuk menggiring agar publik menarik kesimpulan yang tak sesuai kenyataan.
Jika perlawanan rakyat Palestina terhadap Israel selalu dipelintir sebagai gerakan terorisme, tindakan AS di balik NATO di Eropa Timur selalu dibingkai sebagai proyek demokrasi.
Dengan dalih mengusung demokrasi, intervensi AS di negara lain, dari rekayasa politik di Ukraina hingga kekerasan militer seperti di Afganistan dan Timur Tengah selalu dipandang mulia. Intervensi lawan AS di negara lain dilihat sebagai kejahatan yang tak boleh dibiarkan.
Betapa pun kebohongan hanya bisa ditutup kebohongan yang lebih besar, sampai akhirnya meledak. Itulah yang terjadi di Ukraina.
Sikap Indonesia
Indonesia perlu bersikap kritis dan strategis. Belasan ribu tentara telah tewas di kedua belah pihak. Kota-kota di Ukraina luluhlantak, termasuk bangunan tempat tinggal, rumah sakit, sekolah, dan berbagai fasilitas umum hancurlebur. Selain menghadapi bombardir tentara Rusia yang masih terus berlangsung, para warga Ukraina yang bertahan harus hidup tanpa listrik, saluran air, bahkan dengan pasokan makanan dan obat-obatan yang sangat minimal. Jelas, nestapa lebih besar lagi ialah pemulihan dari kehancuran dan trauma kehilangan jiwa-raga yang harus disandang jutaan penyintas yang kini tak tentu nasibnya.
Perang harus segera diakhiri. Dunia wajib bekerja sama mengatasi krisis kemanusiaan tak terperi, termasuk 4 juta lebih pengungsi Ukraina yang tersebar di berbagai negara, mayoritas ialah perempuan dan anak-anak.
Ketika kepentingan negara besar jadi pertaruhan, resolusi PBB hanya sebatas seremonial diplomasi nyaris tanpa makna. Apa pun kata dunia, Rusia tak akan mendengar dan segera menggunakan hak vetonya. Seperti tiap kali menghadapi pembelaan buta AS atas Israel dalam krisis Palestina, PBB tak bisa berbuat apa-apa.
Indonesia lebih baik mendorong supaya Ukraina menjadi negara netral. Jika Ukraina berkeras masuk NATO seperti disampaikan Presiden Zelensky dan sesuai keinginan Barat, Rusia akan terus memorak-porandakan negara itu. Ketika Ukraina lumpuh, ia akan gagal jadi anggota NATO. Tentu, korban paling menderita pada akhirnya ialah rakyat Ukraina.
Pada 2021 AS telah membantu militer Ukraina sebesar $1 miliar. Pada 15/3 kemarin Joe Biden kembali meneken bantuan $800 juta sehingga total ada $1 miliar lagi bantuan militer AS untuk Ukraina tahun ini dalam bentuk berbagai sarana perang dan senjata supercanggih. Namun, AS menghindari konflik langsung dengan Rusia supaya konflik tidak meluas, kata Menlu Antony Blinken. Ragu? Selain Ukraina bukan anggota NATO, ia juga bukan wilayah strategis AS kecuali untuk menjepit Rusia.
Sementara itu, ancaman mendatang yang lebih besar ialah kekuatan Tiongkok. Untuk itu, AS butuh dukungan Rusia. Jika sekarang AS salah langkah, Rusia akan dirangkul Tiongkok. Posisi AS bisa sangat lemah jika itu yang terjadi. Itulah sebabnya, AS kini mati-matian menekan agar Tiongkok tak sampai membantu Rusia.
Dalam konfrontasi dan koalisi internasional ideologi hanya justifikasi, penentunya ialah kepentingan. Makanya, dalam Perang Dunia II, AS-Rusia bersekutu memerangi Jerman. Namun, dalam Perang Dingin AS-Jerman bersekutu melawan Rusia. Krisis Ukraina bisa membawa dunia menuju bahaya lebih besar akibat polarisasi Barat lawan Rusia sekarang, tapi konstelasi juga bisa berubah total di masa mendatang.
Bersama komunitas internasional, Indonesia perlu mengambil peran strategis dengan merevitalisasi Gerakan Non-Blok untuk menciptakan keseimbangan kekuatan. Indonesia, tak perlu terseret arus besar dan memperuncing polarisasi. Karena itu, mencoret Rusia dari daftar pertemuan G-20 mendatang bukanlah tindakan bijak. Kita, termasuk ormas seperti Nahdlatul Ulama (NU) perlu mendorong agar negosiasi Ukraina-Rusia yang sudah dimulai di Turki terus bisa ditindaklanjuti guna menemukan solusi damai lewat jalan diplomasi.
Kehadiran Putin di Indonesia dalam pertemuan G-20 bisa dimanfaatkan sebagai momentum ke arah itu. Dengan peran strategis ini, Indonesia bisa kembali berkontribusi dan menjadi aktor penting di panggung global. Kita tak perlu terkecoh narasi bahwa krisis Ukraina ialah konflik kekuatan kebaikan melawan kejahatan. Itu ialah pelintiran kebenaran, kekeliruan yang jika dibiarkan bisa mengeras, dan akhirnya sulit dibantah akibat manipulasi sejarah.
