PERANG Ukraina yang dimulai pada 24 Februari terus memakan korban rakyat sipil dan kehancuran infrastruktur. Sudah lebih dari satu juta rakyat Ukraina mengungsi ke negara tetangga untuk menghindari pembombardiran mesin perang Rusia. Sanksi ekonomi UE dan NATO yang sangat keras, yang bertujuan melemahkan kemampuan perang Rusia, belum berhasil memaksa Kremlin menarik pasukannya.
Bagaimanapun sanksi-sanksi itu tidak hanya memukul ekonomi Rusia, tetapi juga membawa dunia ke ambang resesi. Harga BBM dunia telah melejit tak terkendali dan pasokan pangan dunia mengecil. Penyebabnya, Rusia ialah salah satu produsen minyak dan gas terbesar di dunia dengan 40% kebutuhan energi Eropa dipasok negara ini. Bersama Ukraina, Rusia juga merupakan pemasok gandum terbesar di dunia. Kalau nanti AS berhasil membujuk sekutu UE dan NATO menghentikan seluruh impor minyak dan gas mereka dari Rusia guna memaksa Moskow menghentikan agresinya, ekonomi seluruh negara Eropa akan juga terpukul hebat. Itu karena pasokan energi dan pangan dari luar Rusia akan menjadi jauh lebih mahal dan merepotkan. Resesi menyeluruh di Eropa dengan sendirinya akan melumat ekonomi dunia.
Kendati sanksi UE dan NATO jelas membuat ekonomi Rusia berdarahdarah, Rusia akan melanjutkan operasi militer di Ukraina sampai target perangnya tercapai, yaitu memastikan Ukraina tidak menjadi anggota NATO. Memang perang ini dipicu oleh persepsi geopolitik Rusia, kengototan NATO untuk mengakomodasi keinginan Ukraina bergabung dengannya dipandang bisa menghadirkan ancaman keamanan bagi Rusia. Hal itu telah lama diwanti- wanti Presiden Rusia Vladimir Putin. Terlebih bila Ukraina lolos menjadi anggota NATO, tak tertutup kemungkinan Belarusia– tetangga Rusia yang lain–akan mengikuti jejak Ukraina.
Dengan begitu, Rusia akan dikepung NATO, kekuatan militer terbesar di dunia yang sejak dulu dicurigai Rusia. Sebelum menggunakan instrumen militer berupa invasi skala penuh ke Ukraina, Putin terlebih dahulu membuka ruang diplomasi untuk menyelesaikan isu ini secara damai. Namun, NATO tak cukup fleksibel untuk mengakomodasi tuntutan Rusia agar NATO memberikan pernyataan tertulis untuk tidak mengintegrasikan Ukraina ke dalam keanggotaannya. Progres militer Rusia di Ukraina saat ini yang berjalan lambat, terutama dalam upaya menduduki ibu kota Kyiv. Hal itu dipandang sebagai indikasi salah perhitungan Kremlin atas kekuatan militer Ukraina. Padahal, itu memang strategi Rusia untuk memberi jalan pada diplomasi. Putin tak ingin hanya menang pertempuran di Ukraina, tetapi juga harus memenang i perang. Artinya, Rusia tak ingin menghadirkan kehancuran masif di Ukraina yang akan mempersulit Rusia memenangi hati rakyat Ukraina pascaperang.
Kita bisa melihat kesediaan Rusia berunding dengan Ukraina di Belarus yang saat ini telah memasuki putaran ketiga. Sayangnya, perundinganperundingan itu belum membawa hasil karena Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sejauh ini tidak bersedia mengakomodasi desakan Putin agar Ukraina menjadi negara netral sehingga menjadi buffer zone bagi Rusia. Biar begitu, Putin tetap membuka pintu bagi peran negara ketiga dalam menyelesaikan perang. Sayangnya, Presiden AS Joe Biden tak tertarik berbicara dengan Putin saat posisi perang Rusia masih sangat kuat. Pemimpin negara-negara UE, seperti Prancis dan Jerman, sejauh ini juga gagal membuat terobosan dalam diplomasi mereka vis a vis Putin karena tak bersedia menampung aspirasi minimal Rusia.
Misi Israel
Pada 5 Maret, Putin menyambut kedatangan PM Israel Naftali Benett untuk misi perdamaian. Hubungan baik Rusia-Israel memang terpelihara dalam konteks perang Ukraina. Kendati mengecam invasi Rusia dan menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Ukraina, Israel menolak memasok senjata ke Kyiv sesuai permintaan Zelensky yang merupakan seorang Yahudi. Menjaga hubungan baik dengan Rusia merupakan opsi strategis terkait konflik Israel dengan Iran dan Hizbullah pro-Iran di Suriah.
Kita tahu dalam perang saudara Suriah sejak 2011, Kremlin mengirim bantuan militer ke Suriah untuk menyokong rezim Presiden Basar al-Assad melawan pemberontak yang didukung Barat. Dalam konteks itu, terbangun kesepahaman antara Rusia dan Israel terkait keberadaan militer Iran dan Hizbullah di Suriah yang juga bertujuan membantu rezim Assad. Karena tak mau Iran membangun basis militer di Suriah dan mencegah negara itu menggunakan Suriah untuk memasok senjata ke Hizbullah, Israel secara reguler membombardir situs-situs militer Iran dan Hizbullah di Suriah dengan persetujuan Rusia.
Di luar itu, Naftali Benett ingin mendapat credit point kalau berhasil menghentikan perang. Putin pun memberi kesempatan pada Israel memainkan peran perdamaiannya mengingat kedekatan Israel dengan AS dan UE. Sayang, ruang diplomasi Israel tak cukup luas untuk menawarkan solusi yang mengakomodasi kepentingan Rusia. Sebelum terbang ke Moskow, Benett terlebih dahulu menghubungi AS dan Prancis yang tentunya memasang garis merah dalam konsep perdamaian yang tak boleh dilewatinya.
Kegagalan Benett mendorong Putin berpaling pada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang sebelum perang meletus pun sudah memainkan peran perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Pada 9 Maret, Erdogan menjadi mediator dalam perundingan antara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dalam forum diplomatik di Turki.
Memang pada momen ini Turki memiliki bobot paling besar jika dibandingkan negara lain dalam upaya menghentikan perang Ukraina karena dipercaya Rusia dan Ukraina. Selama memimpin Turki dalam dua dekade terakhir, Erdogan menjalankan politik luar negeri yang independen dari NATO kendati Ankara ialah anggotanya. Itu terlihat dari resistensi Turki terhadap tekanan NATO untuk tidak membeli sistem pertahanan canggih S-400 dari Rusia, sistem pertahanan rudal yang tak bersesuaian dengan alat utama sistem persenjataan NATO.
Kedekatan Turki dengan Rusia tak lepas dari kebijakan diskriminatif UE terhadap Turki yang belum juga menerima lamaran Turki menjadi anggota UE. Selain itu, Turki membutuhkan pasokan gas dari Rusia melintasi Laut Hitam dan peningkatan kerja sama ekonomi kedua negara. Terkait isu Kurdi dan geopolitik, Turki juga butuh kerja sama dari Rusia.
Dalam perang saudara di Suriah, posisi Ankara berseberangan dengan Moskow. Namun, dalam forum Astana bersama Iran, Turki mencapai kesepahaman dengan Rusia untuk menyelesaikan perang saudara Suriah secara diplomatik dengan mengakomodasi kepentingan Turki. Itu sebabnya, Rusia tidak meneruskan serangannya ke Provinsi Idlib, provinsi terakhir yang dikuasai pemberontak dukungan Turki. Proses politik untuk menghentikan perang saudara di Suriah yang melibatkan Rusia, Turki, dan Iran masih berjalan.
Yang juga penting, Turki menjaga kerja sama darengan Rusia terkait keberadaan milisi bersenjata Kurdi di Suriah (YPG) yang dicap teroris oleh Turki karena dianggap berafiliasi dengan PKK, gerakan separatis Kurdi di Turki yang sejak 1984 meng angkat senjata melawan Ankara. Kendati ikut melabeli PKK, gerakan kiri, sebagai organisasi teroris, AS menolak membubarkan YPG yang dipersenjatainya sebagaimana desak an Turki karena berjasa membantu AS menghancurkan ISIS di Suriah. Karena itu, kerja sama dengan Rusia penting untuk mengimbang sikap AS.
Dalam hal perang Ukraina bereskalasi, Rusia dan Ukraina membutuhkan Turki yang berbagi perbatasan maritim dengan mereka di Laut Hitam. Terlebih Turki menguasai Laut Dardanela dan Selat Bosporus yang menghubungkan Laut Hitam dengan Laut Tengah. Rusia membutuhkan pelayaran aman bagi kapal perangnya dari pangkalan di Rusia ke pangkalan di Tartus, Suriah, yang merupakan satu-satunya pangkalan angkatan laut Rusia di Laut Tengah.
Dalam konteks perang Ukraina, kendati menolak invasi Rusia dengan menyebutnya sebagai perang, Turki ogah menerapkan sanksi dan mengizinkan pesawat Rusia menggunakan langit Turki ketika UE dan NATO melakukan sebaliknya. Sementara itu, beberapa hari setelah perang meletus, Turki menutup Selat Bosporus dan Dardanela bagi semua kapal perang negara yang terlibat perang.
Tindakan Turki itu sesuai dengan Konvensi Montreux 1936 yang memberi hak kepadanya mengatur lalu lintas maritim melalui Laut Hitam. Dalam hal perang terjadi, Turki berhak menutup Selat Bosporus untuk semua kapal perang. Hal ini merugikan Rusia yang tentunya ingin selat yang memisahkan Turki dengan benua Eropa itu tetap tebuka bagi kapal perangnya, terutama bila perang meluas ke seluruh Eropa yang melibatkan Rusia dan NATO. Melihat perkembangan perang Ukraina yang tidak menguntungkan semua pihak, bahkan berpotensi memicu perang nuklir bila NATO tergoda membantu Ukraina lebih jauh, peluang keberhasilan Turki memediasi perundingan Lavrov dan Kuleba cukup menjanjikan. Apalagi, Erdogan tak terikat posisi NATO sehingga memiliki ruang diplomasi yang luas untuk mendamaikan keduanya.
