Pacu Ekspor, Jaga Stabilitas Rupiah Melalui Program LCS

LANGKAH tepat dan adaptif program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang diluncurkan sejak 2020 mulai membuahkan hasil cemerlang. Untuk pertama kalinya sejak pandemi covid-19 merebak di awal 2020, ekonomi mampu berbalik arah dan tumbuh positif di triwulan II 2021. Kondisi ini sekaligus meruntuhkan pesimisme dan stigma zona resesi bagi Indonesia. 

Bahkan, pertumbuhan ekonomi triwulan II 2021 yang mencapai 7,07% (yoy) tersebut tercatat lebih unggul dibandingkan beberapa negara seperti Vietnam sebesar 6,6 % (yoy) dan Korea Selatan 5,9 % (yoy). Perbaikan ekonomi tersebut ditopang oleh kinerja positif seluruh komponen permintaan dan lapangan usaha, termasuk peningkatan kinerja ekspor.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan ekspor tumbuh sangat tinggi, mencapai 31,78% (yoy). Selain dipengaruhi oleh kenaikan permintaan negara mitra dagang utama, peningkatan ekspor juga tercapai berkat sinergi yang kuat pemerintah dengan otoritas terkait, termasuk Bank Indonesia.

Upaya Bank Indonesia dalam mendorong ekspor dilakukan melalui sejumlah penguatan program kerja sama antara pemerintah maupun pelaku ekonomi. Salah satunya berupa penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi perdagangan internasional, atau local currency settlement (LCS). 

Dengan LCS, settlement transaksi perdagangan Indonesia dengan negara mitra dapat dilakukan dengan rupiah atau mata uang negara mitra tanpa harus menggunakan mata uang jangkar. Artinya, importir Indonesia dapat membayar tagihannya menggunakan mata uang negara mitra. Sebaliknya, eksportir Indonesia juga dapat menerima pembayaran dalam rupiah. Bagi pelaku usaha, skema ini akan mengurangi biaya transaksi perdagangan, karena terjadi direct quotation antara kedua mata uang lokal. 

Selain efisiensi akibat biaya yang lebih rendah, LCS juga dapat menyokong stabilitas rupiah. Penggunaan dolar AS yang dominan dalam perdagangan Indonesia dengan negara-negara mitra di kawasan Asia maupun di luar Asia, menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap ketersediaan dolar AS sebagai settlement currency. 

Akibatnya, volatilitas sangat tinggi dan berdampak negatif pada stabilitas harga serta kemampuan pelaku usaha. Hasil riset Brent Ranalli di 2013 menyimpulkan mata uang hard currency sangat terbatas dan mengalami apresiasi. 

Sementara, penggunaan mata uang lokal dapat mendorong aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong ekspor. Kondisi tersebut menjadi argumen utama bagi Bank Indonesia bersama pemerintah dan otoritas terkait untuk mendorong kerja sama LCS yang berdampak positif terhadap stabilitas nilai rupiah.
 
Mulai dari tetangga dekat

Kerja sama LCS diinisiasi pertama kali dengan negara tetangga terdekat, yaitu Thailand dan Malaysia di 2018. Awalnya memang tak mudah, minat terhadap penggunaan LCS ini sangat terbatas mengingat para pengusaha di kedua negara umumnya memahami dan mengantisipasi kebutuhan valuta asing untuk settlement transaksi perdagangan internasional. 

Namun seiring dengan komunikasi yang terus dibangun, transaksi LCS meningkat. Penggunaan LCS dengan Malaysia naik hingga tiga kali lipat dibandingkan 2018 dan mencapai 4,1% dari total perdagangan kedua negara di 2021. Nilainya mencapai ekuivalen US$48 juta atau sekitar 2,8% dari total perdagangan ekspor impor. 

Keberhasilan program tersebut kemudian merambah ke Jepang, sebagai mitra strategis perdagangan Indonesia di 2020. Pemanfaatan LCS di periode awal yang hanya 0,1% pada September-Desember 2020, meningkat menjadi 3,4% pada Januari-Mei 2021 dengan nilai transaksi mencapai ekuivalen 87 juta dolar AS per bulan.

Terkini, Indonesia dan Tiongkok telah menandatangani MoU sejak tahun lalu dan mulai melakukan finalisasi aspek-aspek teknis termasuk pemenuhan persyaratan bank-bank appointed cross currency dealer (ACCD). Bank ACCD merupakan bank yang ditunjuk oleh otoritas kedua negara untuk memfasilitasi pelaksanaan LCS di negara masing-masing. 

Hingga kini, kerja sama LCS Indonesia-Malaysia telah menggandeng 6 bank asal Indonesia dan 5 bank asal Malaysia, jumlah ini akan ditingkatkan lagi. Adapun kerja sama LCS Indonesia-Jepang dioperasikan oleh 7 bank asal Indonesia dan 5 bank asal Jepang. 

Dengan potensi keuntungan bagi kedua negara, kerja sama LCS perlu diperluas dan menggandeng lebih banyak mitra dagang. Saat ini, Bank Indonesia tengah menjajaki kerja sama LCS dengan India, Korea Selatan, Filipina, dan Arab Saudi.

Potensi LCS terus berkembang sejalan dengan peningkatan transaksi perdagangan global. Di awal Agustus 2021, Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia menyepakati penguatan kerja sama LCS, dari yang semula hanya meliputi transaksi perdagangan diperluas mencakup investasi langsung (foreign direct investment/FDI) dan income transfer (termasuk remitansi). 

Juga pelonggaran aturan transaksi valas, antara lain terkait perluasan instrumen lindung nilai dan peningkatan threshold nilai transaksi tanpa dokumen underlying sampai US$200 ribu per transaksi. Tak lama berselang, Jepang pun menyusul. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Jepang (JMOF) sepakat melakukan pelonggaran aturan transaksi valas dalam kerangka LCS, antara lain perluasan instrumen lindung nilai, pelaksanaan hedging atas dasar proyeksi perdagangan dan investasi, peningkatan fleksibilitas transfer atas rekening rupiah di Jepang, dan peningkatan threshold nilai transaksi tanpa dokumen underlying sampai dengan US$500 ribu per transaksi. 

Perkembangan ini dinilai cukup cepat dan diyakini akan lebih terakselerasi di tengah kondisi pandemi. Bahkan, Bank Indonesia telah menyiapkan langkah baru, yakni membolehkan bank ACCD untuk melakukan transaksi domestic non-deliverable forward (DNDF) mengikuti kerangka kerja sama LCS dengan negara mitra tertentu. Selain itu BI juga melakukan penguatan-penguatan kerja sama dengan negara mitra.

Momentum bagi pengembangan pasar keuangan

Setiap transaksi memiliki risiko. Transaksi dengan skema LCS juga memiliki risiko yang mesti dikendalikan, yakni risiko nilai tukar. Namun risiko ini terbilang lebih rendah jika dibandingkan dengan transaksi menggunakan dolar AS, karena volatilitas rupiah terhadap mata uang negara-negara mitra lebih rendah dibanding terhadap dolar AS. Lagi pula risiko tersebut dapat dimitigasi dengan instrumen hedging. 

Pada akhirnya, LCS turut mendukung pendalaman pasar keuangan, terutama pasar valas. Pasalnya, LCS akan mendorong para pelaku usaha untuk melakukan transaksi spot, forward, swap atau yang lainnya, dalam rupiah terhadap mata uang negara mitra, untuk keperluan hedging dengan eligible underlying berupa perdagangan barang/jasa. 

Selain itu, pelaku usaha juga dapat menginvestasikan dana hasil perdagangan dan FDI mereka di pasar keuangan. Karenanya, BI menyertakan LCS sebagai bagian dari strategi pendalaman pasar keuangan. 

Insentif untuk pelaku usaha

Pengembangan LCS sejatinya menjadi bagian dari program pemerintah dalam mendukung PEN. Sebagai instrumen PEN, diperlukan sinergi berbagai pihak untuk mendorong terbentuknya ekosistem yang berkelanjutan untuk LCS. Ekosistem tersebut tentu dapat berjalan dengan baik bila para pelaku usaha mampu beradaptasi serta memiliki kesadaran dan minat tinggi terhadap LCS. 

Diakui, saat ini kesadaran para pelaku usaha masih rendah, tapi minat mereka tinggi. Hal ini menjadi perhatian BI dalam menyusun strategi penguatan LCS. 

Menjadi sebuah tantangan untuk membuat LCS semakin menarik di mata para pelaku usaha. Untuk itu, kementerian/lembaga terkait perlu memberikan kemudahan, fasilitas, insentif, dan percepatan layanan ekspor impor bagi perusahaan yang melakukan transaksi LCS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Saat ini, sejumlah kementerian tengah menyiapkan inisiatif-inisatif untuk mendukung LCS. Optimisme terhadap pemulihan ekonomi memang terasa semakin kuat. Penggunaan LCS dapat menjaga stabilitas nilai rupiah sejalan dengan berkurangnya tekanan permintaan terhadap mata uang jangkar. 

Selain itu, sinergi berbagai pemerintah dan otoritas terkait termasuk BI dalam ekosistem LCS, akan mendorong kinerja ekspor yang semakin baik. Selain itu juga mampu memberikan kontribusi yang semakin besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.