Membaca Peta Jalan Indonesia Digital

PRESIDEN Joko Widodo menyebut perkembangan ekonomi digital di Indonesia merupakan yang tercepat di Asia Tenggara. Indonesia disebut Presiden telah memiliki sekitar 2.193 perusahaan rintisan atau startup. 

Sebagai orang awam yang tidak pernah mengikuti perkembangan ekonomi, apalagi ekonomi digital, saya cuma bertanya di dalam hati, apa iya?  Sebab dunia perinternetan kita masih menghadapi banyak masalah.
 
Saat memberikan sambutan secara virtual pada pembukaan pameran dagang Hannover Messe 2021 yang ditayangkan melalui YouTube Sekretariat Negara, Senin (12/4), Presiden Jokowi mengungkapkan Indonesia kini sudah punya lima startup berpredikat unicorn atau memiliki valuasi lebih dari US$1 miliar. Kemudian satu startup berpredikat decacorn, dengan nilai valuasi mencapai US$10 miliar.
 
Perkembangan ekonomi digital dan industri 4.0 Indonesia merupakan yang tercepat di Asia Tenggara dan akan menjadi kekuatan tersendiri bagi Indonesia untuk mewujudkan visinya. Industri 4.0 diperkirakan akan berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB) Indonesia dengan jumlah mencapai US$133 miliar pada 2025. Begitu kata Jokowi.
 
Sebagai manusia konsumtif yang selama ini sekadar membeli barang ala kadarnya dari toko daring atau melakukan transfer antarbank lewat aplikasi di HP, saya tentu penasaran, apakah orang model seperti saya ini yang ikut menggerakkan perekonomian?

Pasalnya kalau bicara soal digital, saya hanya mengenal istilah 'jejak digital' yang berkonotasi negatif dan kalau tidak hati-hati menggunakan jempol, bisa berakibat fatal. Masuk penjara.
 
Dilatarbelakangi keawaman saya soal itulah, maka ketika Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menggelar diskusi yang membahas soal itu secara virtual lewat acara Forum Diskusi Denpasar 12 di rumah dinasnya, Rabu (14/4/2021), saya berusaha menjadi pendengar yang baik untuk menambah pengetahuan saya terkait ekonomi digital, meskipun tetap  saja plonga plongo.  
 
Tema atau topik yang diusung membuat saya penasaran, yaitu 'Peta Jalan Indonesia Digital 2024: Arah dan Kebijakan'. Ada banyak narasumber yang berbicara dalam forum diskusi tersebut, Semuanya menguasai persoalan yang akan dikupas.
 
Dengan pemahaman saya yang (maaf) terbatas, saya coba menuliskan apa yang dibicarakan dalam forum tersebut di  sini sesuai dengan pengetahuan baru yang saya peroleh. Semoga tidak keliru dan bermanfaat buat para pembaca.
 
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengklaim bahwa kita sudah membuat peta jalan ekonomi digital. Peta ini, menurut dia, sedang dibahas lintas sektoral untuk menyiapkan payung hukumnya. Ada rencana menjadikan 45 negara sebagai acuan atau benchmark.
 
Presiden sendiri, menurut Plate, sudah memberikan arahan guna menjadikan ekonomi digital di negeri ini semakin eksis dan bisa menghasilkan dampak tumbuhnya ekonomi yang pada masa pandemi ini anjlok. Dalam rangka itu, perluasan akses internet pastinya harus dipercepat, termasuk di dalamnya infrastruktur digital. Layanan internet harus diperbaiki dengan memperkecil disparitas internet antarwilayah.
 
Rencana menghadirkan pusat data nasional mau tidak mau harus dipercepat. Plate menyebut sekarang ini di Indonesia punya 2.700 pusat data, namun baru 3% yang berstandar global. Aplikasi digital ada 2.470 buah dan akan dikembangkan menjadi super aplikasi. Konsekuensinya sumber daya manusianya (SDM) harus disiapkan.
 
Menurut saya, percuma infrastruktur digital serba canggih jika manusia-manusianya sampai saat ini hanya membangga-banggakan masa lalu agar kelihatan sebagai pemenang dan seolah-olah hebat yang sebenarnya cuma halusinasi. Plate mengatakan, dalam waktu dekat ini Indonesia membutuhkan setidaknya 9.000.000 digital talent.
 
Target pencapaian ekonomi digital Indonesia hingga 2024, sebagaimana diungkap Plate, adalah US$130 miliar. Konsekuensinya, para pelaku ekonomi, termasuk usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) harus didorong masuk ke market place.
 
Dari 46 juta pelaku UMKM, Plate menyebut, yang sudah on boarding sebanyak 11 juta. Artinya masih jauh. Ke depan para petani dan nelayan selayaknya juga harus go online. Ini memang kerja besar, apalagi Presiden Jokowi sudah mencanangkan kita harus bangga dengan produk dalam negeri.
 
Artinya, jangan sampai dunia ekonomi digital kelak setelah mapan, yang eksis justru produk UMKM negara-negara lain. Kita lagi-lagi cuma bangga sebagai penikmat dan tidak pernah bangga menjadi pembuat.
 
Produser digital

Karena itu benar apa yang dikatakan anggota DPR Muhammad Farhan bahwa kita harus melakukan transformasi dari hanya sebagai konsumen produk digital menjadi produser digital. Jika infrastruktur digital telah tertata, kita membutuhkan perusahaan kreator video game.
 
Video game? Recehan? Nanti dulu. Farhan mengingatkan, video game jangan dianggap sesuatu yang sepele di era digital seperi saat ini. Pasalnya, menurut dia, produk video game punya nilai ekonomi yang sangat tinggi.
 
Bila dulu bermain video game dianggap sebagai hal yang membuang-buang waktu, ternyata saat ini bermain video game punya dampak besar untuk menggerakkan ekonomi. Presiden Indonesia E-sports Premier League (IESPL) Giring Ganesha dua tahun lalu blak-blakan soal data pemain game di Indonesia. Di Indonesia, kata dia, ada 43,7 juta pemain game aktif. Kalau dinilai secara ekonomi, nilainya mencapai  US$879,7 juta.
 
Farhan optimistis bahwa Indonesia akan menjadi 10 negara besar. Mau tidak mau kita harus siap dan mau melompat dan bergerak bersama. Pemerintah harus memberikan contoh, dalam artian pelayanan pemerintah ke depan harus serba digital agar lebih mudah, cepat, dan lebih baik. Ibarat dunia penyiaran (televisi), tidak bisa lagi menggunakan siaran analog.
 
Lagi-lagi untuk menuju ke sana, infrastruktur digital dan layanan internet harus dibenahi. Di forum yang sama, Co-Founder dan Komisaris Utama Modal Rakyat Wafa Taftazani mengingatkan pemerintah harus mengupayakan agar sebanyak mungkin penduduk Indonesia bisa mengakses internet yang stabil, reliable (dapat diandalkan), dan harga terjangkau.
 
Belum juara

Sayang memang dalam soal itu, menurut saya, Indonesia belum bisa menjadi juara. Jaringan sering tidak stabil. Begitu mendung dan hujan datang, jaringan kerap menghilang. Reliable seperti kecepatan internet juga masih jadi sekadar barang dagangan, bukan layanan. Demikian pula harga yang kalau dihitung-hitung jatuhnya mahal.
 
Konsumen mana yang tidak kecewa jika kita membeli paket data misalnya 10 GB dengan syarat dan ketentuan berlaku, yaitu diklaster menjadi 4 GB untuk siang dan 6 GB untuk malam. Usut punya usut jam malam yang diberlakukan ternyata dimulai pukul 01.00 hingga pukul 04.00. Lha, siapa yang kuat internetan pada malam hari jika waktunya ditetapkan saat kita harus tidur? Kenapa kita tidak mencontoh India, yang menurut Wafa, berinternet di negeri ini gratis.
 
Mengikuti Forum Diskusi Denpasar 12 yang berlangsung sekitar tiga jam itu, setidaknya saya mendapat gambaran bahwa ekonomi digital akan menyelamatkan bangsa. Namun, dua perempuan narasumber Inaya Rakhmani (dosen ilmu komunikasi UI) dan Lathifa Al Anshori (ketua DPP Partai NasDem Bidang Pemilih Pemuda dan Milenial) mengingatkan bahwa kita tetap harus hati-hati manakala kita nantinya benar-benar telah memasuki era ekonomi digital.
 
Inaya mengatakan pertumbuhan ekonomi yang naik lazimnya juga diikuti dengan kesenjangan sosial yang juga tinggi. Ada yang semakin kaya tapi ada pula yang semakin miskin yang memunculkan sentimen politik identitas, sosial, ras, agama, suku, dan sebagainya.
 
Melesatnya pertumbuhan ekonomi, menurut Inaya, secara makro bisa mengatasi defisit anggaran. Namun, majunya ekonomi digital, juga membuat masyarakat tidak leluasa bersapa secara fisik. “Kita tidak bisa lagi dadah-dadah,” katanya.
 
Kemajuan digitalisasi, menurut Lathifa, juga bisa dimanfaatkan para penjunjung paham radikalisme dan intoleran untuk melakukan aksi terorisme. Konkretnya, menurut Muhammad Imran, Founder Data Driven Asia, jangan sampai bonus demografi berubah menjadi bencana demografi, karena digitalisasi berkonsekuensi terhadap pengurangan tenaga kerja. Semoga sih tidak.