Terus Melangkah Di Bayang Resesi

BERBAGAI tajuk media sedang ramai memberitakan resesi ekonomi Indonesia usai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto dalam siaran persnya merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan II 2020. 

Dalam siaran pers tersebut disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk triwulan II 2020 terhadap triwulan II 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32% (year on year/YoY). Angka minus yang sangat tinggi bahkan jauh dari ekspektasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II 2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,19%. Hal ini merupakan bukti nyata pandemi covid-19 menorehkan ‘prestasi’ karena berhasil mengguncang perekonomian Indonesia. 

Bagaimana tidak, masuknya virus korona di Indonesia mampu melumpuhkan semua aktivitas yang ada, termasuk kegiatan perekonomian yang membuat roda perekonomian tersendat. Tidak hanya itu, perusahaan-perusahaan yang tidak mampu bertahan pun lebih memilih untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawainya. Itu karena arus ekonomi yang ada tidak mendukung mereka untuk mampu menggaji pegawainya seperti kondisi biasanya. Sudah pasti hal ini membuat jumlah pengangguran di Indonesia semakin meningkat. Bahkan tidak sedikit juga pemilik usaha yang memilih untuk gulung tikar dan ‘angkat tangan’ dengan kondisi yang ada saat ini.

Kontraksi pertama sejak 1999

Apabila melacak pada pertumbuhan ekonomi triwulanan Indonesia, kontraksi pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini merupakan kontraksi pertama sejak kuartal I 1999. Kontraksi pertumbuhan ekonomi pada masa itu mencapai 6,13%, namun setelahnya Indonesia selalu mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif. Dilihat dari pertumbuhan ekonomi YoY, lapangan usaha yang paling terpukul dengan kontraksi pertumbuhan signifikan adalah transportasi dan pergudangan sebesar 30,84%. Sektor ini sangat terpukul dikarenakan beberapa kebijakan pemerintah yang disesuaikan dengan kondisi pandemi ini, di antaranya bekerja dari rumah (work from home) dan belajar dari rumah sebagai bentuk upaya mencegah penularan covid-19. 

Selain itu, kebijakan pelarangan mudik pada hari raya Idul Fitri juga semakin membuat arus ekonomi sektor transportasi megap-megap, ditambah adanya penurunan aktivitas kargo pada masa pandemi. Moda transportasi udara merupakan moda yang paling terpukul dengan pertumbuhan ekonominya terperosok hingga -80,23% disusul moda transportasi rel dengan pertumbuhan ekonominya -63,75%. Adanya penurunan tajam yang dialami sektor transportasi dan pergudangan ini, bukan berarti diartikan dengan kurang tepatnya kebijakan yang diambil pemerintah. 

Pandemi covid-19 memang membuat pemerintah cukup kesulitan dalam mengambil kebijakan. Mau tidak mau pemerintah harus mengambil kebijakan yang dapat diibaratkan seperti mata koin yang memiliki dua sisi. Pemerintah ‘dipaksa’ untuk memilih antara kesehatan dan keselamatan rakyatnya, atau perekonomian yang dapat berjalan normal. Kedua hal tersebut tentunya pilihan sulit karena keduanya merupakan hal yang berkesinambungan. Namun sepertinya pemerintah merasa saat ini kedua hal tersebut harus berjalan beriringan. 

Membatasi ruang gerak masyarakat untuk tetap di rumah hingga pandemi, yang entah sampai kapan usai, tentunya akan membuat perekonomian Indonesia hancur. Oleh karena itu pemerintah mulai melakukan tatanan hidup yang baru di era new normal guna menunjang aktivitas perekonomian dengan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan. 

Struktur perekonomian Indonesia

Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada triwulan II 2020 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 58,55%. Hal ini menggambarkan bahwa Pulau Jawa masih menjadi mesin utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Akan tetapi, lagi dan lagi, pandemi berhasil memengaruhi kinerja ekonomi kelompok provinsi di Pulau Jawa hingga mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,69% (YoY). Adanya tekanan di sektor industri yang menjadi sektor dominan, dibarengi dengan penutupan mal serta tempat-tempat wisata yang membuat usaha kuliner dan perhotelan sepi pengunjung, membuat perekonomian di Pulau Jawa goyah. 

Sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional, maka dapat dikatakan cepat lambatnya perekonomian nasional pulih, tidak lepas dari peran laju perekonomian di Pulau Jawa. Di era new normal ini, salah satu penghambat laju perekonomian di Pulau Jawa adalah belum mampunya pemerintah daerah bersama dengan masyarakatnya menekan angka penularan covid-19. Apabila angka penularan dan pasien terkonfirmasi positif semakin meningkat di kota-kota besar di Pulau Jawa, tentu akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi potensial yang ada di daerah tersebut. Sehingga tidak mengherankan jika hal ini akan berpengaruh pada lamanya perekonomian nasional dapat pulih kembali. 

Adanya tatanan hidup baru yang mengatur gerak masyarakat agar tetap beraktivitas menjadi titik harapan untuk menggerakkan seluruh sektor perekonomian di Indonesia. Tentunya tidak ada yang menginginkan pertumbuhan ekonomi negatif ini berlanjut, apalagi untuk berjalan bersama dengan kondisi resesi. Saat ini masyarakat sudah mulai melanjutkan usahanya kembali meski masih terdapat keraguan sekaligus trauma dengan risiko menjalankan usaha di masa pandemi. Namun, kunci pulihnya perekonomian justru ada pada keyakinan mereka untuk memulai kembali usaha yang setelah beberapa bulan vakum. 

Mulai dibukanya mal, restoran, dan tempat wisata merupakan suatu upaya pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mencatat daya beli masyarakat Indonesia hilang sekitar Rp362 triliun akibat tekanan pandemi korona. Pemerintah masih menaruh sikap optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi dapat pulih di kuartal III tahun ini di angka 1%. Tugas kita adalah membantu untuk merealisasikannya dengan konteks semampu kita, yaitu dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang ada.