Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBAGAI seorang pemirsa setia Metro TV, beberapa waktu yang lalu ada berita-berita yang menarik untuk disimak lebih lanjut. Berita-berita tadi, pertama, kaderisasi yang diadakan Partai NasDem (Nasional Demokrat). Kedua, putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menjadi kandidat Wali Kota Solo yang diusung PDIP. Untuk kedua hal itu, harus kita ketahui bahwa hal itu ialah masalah yang menyangkut politik. Dibolak-balik urusannya ialah politik.
Jadi, pertama-tama, haruslah kita ketahui dengan jelas, apa sebenarnya politik itu? Menurut Bung Karno, politik itu tidak lain ialah machtsvorming dan machtsaanwending, penyusunan kekuatan dan kekuasaan yang bila sudah tersusun digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Namun, penggunaan kekuatan dan kekuasaan tadi bila tidak didukung suatu teori politik yang jelas; ideologi politik yang tegas bisa-bisa usaha tadi menyeleweng dari arah yang dikehendaki dan justru melenceng dari tujuan semula.
Terus terang saya mengacungkan jempol dengan adanya kaderisasi dari Partai NasDem. Walaupun kita masih saja direpotkan urusan perang melawan covid-19, Partai NasDem berani mengadakan kaderisasi, tidak tanggung-tanggung kepada 1.000 kadernya! Melaksanakan hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Apalagi, dalam situasi pandemi saat ini. Tidak semua partai atau organisasi mampu melaksanakannya.
Buat saya, sudah jelas NasDem pasti akan berdiri tegak menggunakan ideologi Pancasila sebagai bintang penuntunnya. Di samping itu, saya berharap kepada kaderkader Partai NasDem juga diberikan bekal pengetahuan mengenai ajaran Islam yang seluas-luasnya, paling tidak diberikan pemahaman mengenai visi Islam yang diajarkan Bung Karno melalui artikel-artikel, Surat-Surat Islam dari Endeh.
Mengapa saya berpendirian demikian, karena bila kaderisasi selesai pastinya mereka akan diterjunkan ke masyarakat luas yang 90% beragama Islam. Apabila mereka pengetahuan agama Islamnya tipis, pastilah mereka akan kesulitan. Hal ini bukan berarti pengetahuan lain tidak diperlukan. Pengetahuan lain sangat mereka perlukan, tetapi ja ngan dilupakan pemahaman masalah keislaman. Hal serupa pernah saya utarakan kepada panitia kaderisasi dari PDIP, beberapa waktu lalu.
Masalah lain yang ingin saya utarakan ialah perlunya partai-partai atau organisasi massa lainnya mempunyai kerapian dalam ideologi dan organisasinya.
Rapi ideologi, rapi organisasinya ialah hal yang mutlak perlu bila ingin maju dalam sepak terjangnya, terutama sepak terjang politiknya.
Walaupun ideologi sudah rapi dan monolit dalam tafsirnya, bila organisasinya berantakan, kacau balau karena terdapat terlalu banyak faksifaksi di internalnya, partai tadi akan sulit berkembang maju. Salah-salah kemunduran yang terjadi.
Apalagi, bagi suatu partai yang tidak pernah mengadakan kaderisasi di internalnya, pasti partai tadi akan mandek dan amblek.
Hanya partai-partai yang mempunyai kader-kader yang bersemangat nasionalisme dan patriotisme yang menggapai langit dan organisasinya rapi dan kuat sekuat bajanya baja, tidak terpengaruh situasi. Partai yang demikianlah yang akan mampu bertahan menghadapi ujian tantangan zaman!
Kandidat Wali Kota Solo
Sekarang mengenai putra Presiden Jokowi menjadi calon wali kota. Seperti apa yang diberitakan di Metro TV beberapa waktu lalu, Gibran Rakabuming Raka telah diputuskan DPP PDIP menjadi calon Wali Kota Solo.
Keputusan itu terus terang telah memunculkan pro-kontra di kalangan masyarakat, bahkan di internal PDIP. Hal ini sudah barang tentu dapat saya maklumi. Jangankan soal wali kota di Indonesia yang untuk saat ini bentuk demokrasinya belum jelas, bagaimana tipe dan modelnya, masalah tetek bengek urusan apa pun bisa terjadi pro-kontra.
Menurut saya, yang penting untuk Gibran saat ini bahwa ia sudah harus mulai (mudah-mudahan sudah) membaca dan memahami isi pidato Bung Karno di BPUPKI pada 1 Juni 1945 yang terkenal sebagai pidato lahirnya Pancasila. Tanpa memahami isi pidato itu, sia-sia saja akan memahami Pancasila sebagai dasar dan ideologi NKRI.
Janganlah kita berkomat-kamit berteori tentang Pancasila, tetapi tidak memahami isi pidato lahirnya Pancasila. Kalau hal itu terjadi, berarti kita membohongi diri kita. Itu yang pertama. Hal kedua hendaknya Gibran juga membaca dan berusaha akrab dengan kumpulan artikel-artikel Bung Karno yang dihimpun dalam kitab Di Bawah Bendera Revolusi Jilid I, antara lain mencapai Indonesia merdeka, surat-surat dari Endeh, kitab Pancasila sebagai dasar negara (kuliah umum).
Kelihatannya banyak sekali yang harus dibaca untuk dipahami. Namun, apa mau dikata apabila memang ingin menjadi politikus yang benar-benar menguasai ideologi serta menduduki jabatan politis sebagai wali kota memang harus siap, dengan kemampuan ideologis ataupun organisatoris. Itu karena nanti sekiranya terpilih pasti ada pro dan kontra. Jadi, persiapan mental dan semangat harus tetap terpelihara walaupun menghadapi seranganserangan dari pihak-pihak tertentu. Terutama siap menghadapi hujatan yang tidak objektif.
Banyak pelajaran yang dapat Gibran ambil dari pengalaman-pengalaman ayahanda sejak menjadi wali kota sampai menjabat orang nomor 1 di Indonesia, sebagai Presiden RI.
Banyak bertanya salah satu jalan terbaik untuk menimba ilmu agar dapat menjadi seorang pemimpin yang dicintai rakyatnya.
Dari dua hal yang saya simak di atas tadi ada beberapa kesimpulan. Pertama, untuk menjadi kader yang baik bagi masyarakat, perlu menguasai dengan baik, paling tidak visi Bung Karno mengenai Pancasila dan keislaman. Kedua, harus mampu mengorganisasi organisasinya secara baik. Istilah sekarang mengatur manajemen organisasinya dengan baik, apakah itu partai, pemerintah daerah, dan lain sebagainya.
Memang tidak mudah menjadi seorang kader yang benar-benar sadar akan tugas yang ia pikul di pundaknya dan bukan kader asal namanya saja kader. Namun, sebenarnya ia ialah seorang kader palsu alias kader karbitan!
Ekspektasi masyarakat terhadap akselerasi pembangunan pascapilkada sejauh ini hanya menjadi retorika tanpa aksi nyata.
Warga telah berupaya mengatur alur pembuangan agar sampah tidak semakin tercecer ke jalan raya.
Masalah terbesar Kota Bandung saat ini adalah sampah. Setiap hari ada sekitar 1.500 ton timbulan sampah baru. Ini tidak mungkin dibiarkan begitu saja.
Rotasi, baik secara vertikal maupun horizontal, merupakan bagian dari evaluasi organisasi yang dilakukan secara profesional.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung melantik 11 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (17/12).
Mamdani berkeinginan datang ke Washington untuk berbicara langsung dengan Trump.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved