Sekutu dan Seteru di Demokrasi ala Indonesia

MARI tidak membahas komposisi menteri asal partai dan nonpartai yang dianggap timpang. Bolehlah dianggap persoalan komposisi hanya masalah sudut pandang dan selera. Ada orang suka bubur dengan campuran daging ayam, kacang, dan sambal yang meluber, ada pula yang memilih menggubakan suwiran daging ayam saja.

Ada yang suka mengonsumsi komposisi bubur beserta isi dengan diaduk. Ada yang tidak diaduk. Tetap saja itu adalah bubur ayam, penikmatnya bebas untuk suka-suka.

Bagi yang ingin tetap berkutat dengan masalah komposisi kabinet juga tidak lacur. Kembali pada soal bubur ayam. Tidak ada hukum positif yang melarang untuk anti pada konsumen bubur yang diaduk ataupun tidak.

Yang jelas, banyak yang bilang bahwa Kabinet Indonesia Maju mencerminkan oligarkis, kompromistis, dan akomodatif. Penunjukan menteri digunakan untuk membagi kekuasaan pada para elite dan pembantu yang dulu berpeluh. Jabatan menteri juga dianggap untuk mengakomodasi sekutu dan seteru demi meredam gejolak.

Anggapan itu lalu dibalik dengan banyaknya pihak yang tidak merasa terakomodasi dengan jabatan menteri. Mereka pun kecewa. Di sinilah letak pembahasannya. Salah satu sisi akomodatif, tapi sisi lain banyak yang kecewa. Bukankah itu saling bertolak?

Lalu posisi menteri pun diadakan, tak tanggung-tanggung, suara sumbang pada menteri langsung merdu dengan posisi jabatan wakil menteri. Semua pihak dirangkul untuk diberi tempat pada kabinet.

Prinsip dialektik bertumpu pada posisi, oposisi, dan komposisi. Posisi mendapati perlawanan dari oposisi, hingga keduanya berpadu dalam komposisi. Komposisi tidak pernah final. Ia bakal menjadi posisi baru yang siap ditantang oposisi. Senada dengan tesis, antitesis dan sintesis. Seirama pula dengan pro, kontra, dan kompromi.

Begitulah dunia berkerja, sejarah bertumpu padanya. Tidak ada perlawanan, tidak ada pergerakan. Tidak ada gejolak, tidak akan ada lompatan. Setidaknya jika menganut ilmu dan pengetahuan yang disebut-sebut ala barat.

Rupanya kultur baru ingin diterapkan pada tata kelola negara. Indonesia dikelola dengan gotong-royong. Tanpa antitesis, oposisi, dan kontra. Semua diselesaikan bersama-sama. Benarkah demikian?

Tidak juga, mustahil membayangkan kondisi tenang tanpa gejolak. Bahkan dalam konsep gotong-royong pun selalu diwarnai dengan ketidaksetujuan, peraduan gagasan, dan perlawanan ide. Selain pembagian peran tentunya. Artinya akan selalu ada pihak sebaliknya yang bertolak belakang.

Mustahil membayangkan koin hanya punya satu sisi. Begitupula sulit membayangkan mobil hanya dibekali pedal gas tanpa tuas rem. Gotong royong membersihkan lingkungan kompleks pun pasti ada pro-kontra. Setidaknya, pro-kontra tentang lokasi mana yang didahulukan.

Ruang untuk berpro-kontra digelar dalam musyawarah warga kompleks. Musyawarah menjadi prasyarat bagi gotong royong. Sebelum melaksanakan gotong-royong, lebih dulu musyawarah berangkat untuk penentuan lokasi, pembagian tugas, dan sebagainya.

Jika secara konsep gotong royong memang tidak mengizinkan adanya perlawanan gagasan, maka hal sebaliknya terjadi dalam musyawarah. Sulit mengandaikan musyawarah hanya sekedar ngobrol dan makan camilan, tanpa ada pertarungan gagasan.

Berkenaan dengan kabinet, sebaiknya, akademisi, peneliti, dan ilmuwan segera diminta untuk merumuskan kultur baru dalam tata kelola pemerintahan yang disebut-sebut demokrasi gotong-royong tanpa oposisi. Demi sebuah pembuktian dari keyakinan bahwa demokrasi Indonesia semakin baik.

Indonesia istimewa. Di sini, demokrasi tidak butuh oposisi, semua bergotong royong untuk membangun Indonesia. Kalaulah benar demikian. Oposisi, antitesis, kontra hanya ada saat kampanye saja.(OL-8)