Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT olahraga Djoko Pekik menekankan pentingnya pengawasan terhadap anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI) yang dialokasikan untuk pembinaan prestasi berbagai cabang olahraga. Ia menyarankan agar pengawasan melibatkan berbagai pihak demi memastikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan secara tepat sasaran.
"Kita berharap setiap cabang olahraga mampu menggunakan anggaran secara efisien dan disiplin, agar betul-betul mendukung peningkatan prestasi," ujar Djoko.
Djoko menambahkan bahwa karena anggaran berasal dari APBN, maka perlu ada pengawasan bersama antara pemerintah—dalam hal ini Kemenpora—dan cabang olahraga sebagai penerima dana.
Ia juga menyarankan agar pengawasan ini melibatkan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebagai lembaga induk olahraga nasional. Dari sisi pemerintah, pengawasan bisa dilakukan oleh Inspektorat, termasuk dalam penyusunan nota kesepahaman (MoU).
“MoU tersebut sebaiknya mencantumkan pasal-pasal yang menjelaskan mekanisme pengawasan dan bentuk pertanggungjawaban, supaya penggunaan anggaran bisa berjalan dengan efisien,” jelasnya.
Kemenpora telah mengalokasikan anggaran untuk program pemusatan latihan jangka panjang bagi 13 cabang olahraga yang lolos kualifikasi Olimpiade 2024, kecuali sepak bola.
Berikut rincian anggarannya: panjat tebing Rp24,9 miliar, angkat besi Rp15,9 miliar, bulu tangkis Rp37,6 miliar, panahan Rp20,3 miliar, atletik Rp19,9 miliar, dayung Rp19,2 miliar, menembak Rp18 miliar, balap sepeda Rp13,4 miliar, judo Rp10,6 miliar, renang Rp9,8 miliar, selancar ombak Rp8,9 miliar, senam Rp8,8 miliar, dan sepak bola Rp199,7 miliar.
Menurut Djoko, dana tersebut terbilang masih terbatas, kecuali sepak bola yang menerima hampir sepertiga dari total anggaran keseluruhan.
“Olahraga prestasi memang membutuhkan biaya tinggi. Di tengah keterbatasan anggaran Kemenpora, terlebih di masa efisiensi, perlu strategi cermat agar dana yang tersedia tetap dapat mendorong prestasi optimal,” paparnya.
Djoko juga mendorong agar cabang olahraga tidak hanya bergantung pada dana dari pemerintah. Ia menyarankan agar mereka aktif mencari sumber pendanaan lain di luar APBN dengan dukungan dari Kemenpora.
“Pemerintah berharap tiap cabang olahraga bisa menjajaki potensi pendanaan alternatif, seperti sponsor atau program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR),” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah juga memiliki peran penting dalam menjembatani kerja sama antara cabang olahraga dan dunia usaha demi mendukung peningkatan prestasi atlet. (Ant/I-3)
Prestasi gemilang yang ditorehkan kontingen Indonesia pada ajang SEA Games 2025 Thailand tidak hanya menjadi catatan sejarah olahraga nasional.
Presiden Prabowo Subianto menyerahkan bonus bagi atlet berprestasi SEA Games ke-33 Thailand. Ia berpesan dana tersebut dijadikan tabungan, bukan sekadar upah.
Kemenpora bersama FAO mendorong keterlibatan generasi muda Indonesia dalam sektor pertanian, perikanan, dan peternakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan nasional
Kemenpora membuka peluang domino masuk agenda olahraga nasional termasuk dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta masukan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat terkait program deregulasi aturan di Kementerian Pemuda dan Olahraga.
TIM bulutangkis Indonesia tengah memasuki fase pematangan menuju SEA Games Thailand 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada 6 sampai 20 Desember.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Kunci utama dalam menyiasati keterbatasan biaya adalah dengan mengoptimalkan bahan makanan lokal dan musiman yang lebih terjangkau.
Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana untuk pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut, Sumbar.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan perlunya perubahan cara berpikir dan pendekatan mendasar dalam tata kelola kehutanan Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa APBN 2025 mencapai sekitar Rp3.600 triliun, sementara APBD sebesar Rp1.350 triliun, dan seluruh eksekusi anggaran tersebut berada di tangan ASN.
Kongres AS menyetujui RUU pendanaan sementara untuk mengakhiri penutupan pemerintahan selama 43 hari.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved