Mayoritas Pengurus Provinsi Dorong Munas PP FTI

SEJUMLAH Pengurus Provinsi (Pengprov) mendorong dilakukannya Musyawarah Nasional (Munas) PP FTI karena menilai pengurus era saat ini banyak melanggar AD/ART organisasi.

Salah satu pengprov yang menuntut dilakukannya Munas adalah Pengprov FTI Sumatera Utara yang dipimpin Yopie War. Yopie menilai FTI Sumut dibekukan tanpa alasan yang masuk akal. Menurutnya, Munas PP FTI harus digelar secepatnya agar program PP FTI bisa hidup kembali dan meraih prestasi di kancah nasional maupun internasional.

"Perlu saya jelaskan bahwasannya, sejak terbentuk kepengurusan 2015 sampai 2022, kami mengadakan kegiatan event dan pelatihan, bersifat daerah maupun nasional. FTI Sumatra Utara sangat aktif dalam kegiatanya. Namun, Juni kemarin kami dibekukan oleh PP FTI pimpinan Joko Warsito, dengan alasan tidak masuk akal karena kami tidak mempunyai atlet," kata Yopie.

Baca juga: Triathlon, Aquathlon, Duathlon Siapkan 10 Atlet ke Kamboja

"Padahal setiap tahunnya kami buat event, selalu ada kegiatan pembinaan dan pelatihan. Bagaimana mungkin program kami jelas setiap tahunnya diadakan, kami tidak punya atlet," lanjutnya.

Menurutnya, pembekuan FTI Sumatra Utara melanggar AD/ART. Tidak ada pembekuan Pengprov FTI dengan dasar perolehan ada atau tidaknya atlet.

Baca juga:  Hobi Triathlon? Kesehatan Lutut Perlu Perhatian Ekstra

"Harusnya berkaitan dengan pembentukan Pengcabnas. Kami sudah terbentuk sekitar 10 pengcab kabupaten/kota di Sumatra Utara. Itu sudah memenuhi syarat, tetapi KONI Sumatra Utara belum menerima kami, tidak ada penjelasan soal ini juga dari mereka," jelasnya.

Keluhan senada diutarakan Ketum FTI Jawa Tengah (Jawa Tengah), Suryati Azizah. Suryati mengatakan bahwa selain Pengprov FTI Sumut yang dibekukan, Pengprov FTI Papua juga sempat mengalami masalah akibat pimpinannya diganti saat hendak melakukan eksibisi PON.

"Hal-hal itu sering dilakukan PP FTI, mengambil keputusan sepihak," kata Suryati Azizah.

Yopie menambahkan tidak ada program dari PP FTI pimpinan Joko Warsito periode 2019-2023. Selama ini PP FTI mengatasnamakan sepihak program pengprov sebagai program mereka.

"Perihal kegiatan PP FTI Joko Warsito 2019-2023 ini sampai sekarang tidak ada program kegiatan apa pun, event atau kepelatihan. Mereka mengharapkan event dibuat komunitas dan pengprov. Mereka telah gagal total," tegas Yopie.

Keluhan lain mengenai keputusan PP FTI yang dirasa kerap melanggar AD/ART. PP FTI tidak menjalankan rapat kerja nasional (rakernas) soal Musyawarah Nasional (Munas) karena masa jabatan Joko Warsito telah habis.

Namun PP FTI justru mengajukan surat perpanjangan kepengurusan ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) selama tiga bulan.

Dengan berbagai keluhan yang ada, sejumlah pengprov berharap Munas PP FTI untuk memilih ketua umum baru dapat dilakukan.

"Kurang lebih sudah 50+1, 17-18 Pengprov ingin segera digelarnya munas. Harus secepatnya paling tidak bulan September atau Oktober. Semakin lambat semakin banyak lagi kebijakan yang kurang memihak kepada pengprov, tidak sesuai AD/ART," kata Sekretaris Umum FTI Bangka Belitung Fathoni. (Mal/Z-7)