TIONGKOK memperingatkan negara-negara Barat pada Kamis (9/12) bahwa mereka akan membayar mahal jika melakukan boikot diplomatik Olimpiade di Beijing 2022.
Washington mengungkapkan keputusannya untuk tidak mengirim delegasi diplomatik awal pekan ini. Katanya, hal itu didorong oleh pelanggaran hak asasi yang meluas oleh Tiongkok terhadap yang dilihatnya sebagai genosida minoritas Muslim Uyghur di Xinjiang.
Australia, Inggris, dan Kanada mengikuti Amerika Serikat pada Rabu. Seorang menteri Prancis mengatakan negara itu tidak akan bergabung dengan upaya yang didukung AS, meskipun seorang pejabat kemudian mengatakan Paris masih mempertimbangkan pilihannya.
Boikot itu bukan berarti tidak mengirim atlet ke Olimpiade pada Februari tetapi tetap membuat marah Beijing yang mengisyaratkan pembalasan. "Penggunaan ajang Olimpiade oleh AS, Australia, Inggris, dan Kanada itu untuk manipulasi politik tidak populer dan mengasingkan diri. Mereka pasti akan membayar harga untuk kesalahan mereka," kata juru bicara kementerian luar negeri Wang Wenbin kepada wartawan, Kamis (9/12).
Segera setelah itu Beijing menerima kabar baik dari Paris, karena Menteri Pendidikan dan Olahraga Jean-Michel Blanquer mengatakan Prancis tidak akan bergabung dengan boikot. "Kita perlu berhati-hati tentang hubungan antara olahraga dan politik," kata Blanquer selama wawancara dengan radio RMC dan televisi BFM, seraya menambahkan Prancis akan terus mengutuk pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok.
Baca juga: Kanada dan Inggris Ikut Boikot Diplomatik Olimpiade Beijing 2022
"Olahraga ialah dunia yang terpisah yang perlu dilindungi dari campur tangan politik," katanya. Namun seorang pejabat dalam rombongannya, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan kepada AFP bahwa posisi Paris atas kehadiran diplomatiknya di Olimpiade itu masih didiskusikan dan belum diputuskan.
Komentar itu ditentang hampir bersamaan oleh Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian yang mengatakan dia masih mencari sikap bersama UE tentang kemungkinan boikot. (AFP/OL-14)
