Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI X DPR RI menyetujui usulan pagu indikatif Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1,9 triliun.
Persetujuan itu disepakati delapan fraksi DPR RI dalam rapat kerja pembahasan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan rencana kerja pemerintah (RKP) kementerian/lembaga tahun 2022 bersama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/6).
“Komisi X DPR RI menyetujui usulan perubahan pagu antarprogram dan antarfungsi Kemenpora pada RAPBN tahun 2022 dan selanjutnya akan menyampaikan usulan tersebut kepada Badan Anggaran DPR RI,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.
Zainudin Amali memaparkan anggaran Rp1,9 triliun itu terbagi untuk beberapa unit utama, antara lain Sekretariat sebesar Rp300,3 miliar, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda Olahraga Nasional sebesar Rp66 miliar, serta Deputi Pengembangan Pemuda Rp128,8 miliar.
Baca juga : Olimpiade Tokyo Ketat, Pelanggar Prokes Bakal Diusir dari Jepang
Sementara itu, alokasi untuk Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Museum Olahraga dan 34 Satker Dekontrasi sebesar Rp194,9 miliar. Selanjutnya untuk Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga ditambah biaya PPITKON, ROSN dan LPDUK sebesar Rp1,25 triliun.
“Semua yang telah disampaikan, kami siap mengakomodir dan di dalam perjalanan ke depan, kami tetap meminta untuk diawasi siapa tahu ada yang sudah dikomitmenkan, tetapi kemudian dalam perjalanannya Kemenpora tidak komitmen,” kata Zainudin.
“Maka saya meminta silakan ibu pimpinan, para bapak, ibu anggota Komisi X DPR RI, kita sama-sama memegang catatan, jika Kemenpora lari dari komitmen, bisa mengingatkan kami," tutup dia. (Ant/OL-7)
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengelola ekonomi secara pruden dengan mengusung kebijakan yang pro-pertumbuhan dan pro-rakyat. T
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
urbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran yang digunakan untuk iuran 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza bisa diambil dari apbn
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved