Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
KOMISI X DPR RI menyetujui usulan pagu indikatif Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1,9 triliun.
Persetujuan itu disepakati delapan fraksi DPR RI dalam rapat kerja pembahasan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan rencana kerja pemerintah (RKP) kementerian/lembaga tahun 2022 bersama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/6).
“Komisi X DPR RI menyetujui usulan perubahan pagu antarprogram dan antarfungsi Kemenpora pada RAPBN tahun 2022 dan selanjutnya akan menyampaikan usulan tersebut kepada Badan Anggaran DPR RI,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.
Zainudin Amali memaparkan anggaran Rp1,9 triliun itu terbagi untuk beberapa unit utama, antara lain Sekretariat sebesar Rp300,3 miliar, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda Olahraga Nasional sebesar Rp66 miliar, serta Deputi Pengembangan Pemuda Rp128,8 miliar.
Baca juga : Olimpiade Tokyo Ketat, Pelanggar Prokes Bakal Diusir dari Jepang
Sementara itu, alokasi untuk Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Museum Olahraga dan 34 Satker Dekontrasi sebesar Rp194,9 miliar. Selanjutnya untuk Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga ditambah biaya PPITKON, ROSN dan LPDUK sebesar Rp1,25 triliun.
“Semua yang telah disampaikan, kami siap mengakomodir dan di dalam perjalanan ke depan, kami tetap meminta untuk diawasi siapa tahu ada yang sudah dikomitmenkan, tetapi kemudian dalam perjalanannya Kemenpora tidak komitmen,” kata Zainudin.
“Maka saya meminta silakan ibu pimpinan, para bapak, ibu anggota Komisi X DPR RI, kita sama-sama memegang catatan, jika Kemenpora lari dari komitmen, bisa mengingatkan kami," tutup dia. (Ant/OL-7)
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved