SETAHUN pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, terlihat jelas adanya keinginan untuk membenahi olahraga nasional. Terbaru, Jokowi meminta agar segera dilakukannya pembenahan pembinaan atlet agar peningkatan prestasi dapat terwujud. Menindaklanjuti arahan Presiden, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pun bergegas membuat program-program untuk dapat merealisasikan itu semua.
Menurut pengamat olahraga Tommy Apriantono, ada tiga hal yang ditekankan Kemenpora dalam programnya, yakni sport science, industri olahraga, dan pariwisata olahraga. Namun, implementasinya terlihat lambat di lapangan.
"Tapi, implementasinya terkesan lambat, mungkin pandemi (covid-19) ini salah satu alasannya (berjalan lambat)," sebutnya.
Tommy mengatakan Kemenpora harusnya tetap dapat bergerak dan tidak membiarkan pandemi menjadi alasan untuk tidak segera mengimplementasikan program-program tersebut. "Kemudian, saya ingin Menpora jangan lagi bikin cetak biru peta olahraga, lanjutkan saja yang sudah ada. Jadi saya rasa enggak usah lah Kemenpora setiap ganti Menteri, cetak biru bikin lagi, bikin lagi, harusnya tinggal dilanjutkan saja," sebutnya.
Sementara itu, Menpora Zainudin Amali mengatakan memang sport science adalah salah satu yang menjadi perhatian khusus pihaknya saat ini. Dia mengatakan dengan sport science, segalanya bisa diukur dengan pasti.
Selain mengukur hal-hal fisik yang dapat membantu peningkatan prestasi atlet, dalam pendampingan sport science para atlet juga akan mendapatkan pendampingan kesehatan mental. "Oleh karenanya kami mau dorong sport science ini, memang ini tidak murah dengan sumber daya yang kami miliki tentu kami tidak mampu melakukannya sendiri. Karena itu, kita bekerja sama dengan beberapa pihak termasuk perguruan tinggi," tegasnya.
Komitmen anggaran
Walau telah merancang berbagai program untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional, peran pemerintah dirasa kurang jika belum adanya komitmen serius untuk pendanaannya.
Pakar olahraga Djoko Pekik mengatakan saat ini keseriusan pemerintah dalam hal penganggaran untuk sektor olahraga masih terus dinanti. Djoko menilai selama ini penyediaan anggaran untuk bidang olahraga masih di bawah standar.
Namun, dengan momentum saat ini terkait upaya merevisi UU 3/2005 tengang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN), keseriusan pemerintah dapat dituangkan di sana.
Saat ini pun sudah banyak masukan, seperti terkait pembagian kewenangan pemerintah dan para pemangku kepentinga soal mandatory budgeting.
"Kita berharap pemerintah lebih banyak ke soal regulasinya. Adapun eksekusi implementasi lebih ke stakeholder. Saat ini budget dari APBN tidak ada patokan yang jelas. Di UU (SKN) hanya menyebutkan dapat diberikan dalam bentuk hibah baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah," terang Djoko. (Rif/Dro/R-3)
