Doa Bersama dan Refleksi Kemanusiaan, Elemen Sipil Desak RI Keluar dari Board of Peace

KONFLIK di Timur Tengah serta dinamika kebijakan luar negeri Indonesia yang krusial memicu keprihatinan mendalam dari berbagai elemen masyarakat. Merespons situasi tersebut, para tokoh, aktivis dan elemen masyarakat sipil dari beragam latar belakang menggelar acara "Doa Bersama dan Refleksi Kemanusiaan" di Aula Dr. K.H. Jalaluddin Rakhmat, Bandung, pada Sabtu (7/3).

Acara yang mengusung tema Menjaga Nalar dan Konstitusi di Tengah Gejolak Dunia Global ini diselenggarakan untuk memberikan penghormatan kepada para syuhada tragedi kemanusiaan. Perhatian utama tertuju pada gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, serta ribuan warga sipil yang menjadi korban serangan militer akibat ambisi geopolitik.

Wakil Ketua Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (IJABI), Ustadz Syamsuddin Baharuddin, menyebut krisis yang terjadi saat ini murni merupakan tragedi kemanusiaan. "Ini tragedi kemanusiaan yang terjadi di Iran, bukan tragedi atas dasar agama atau mazhab tertentu," tuturnya.

Baca juga : FPCI Gelar Konferensi Kebijakan luar Negeri Tahunan

Menurut Syamsuddin forum ini bertujuan untuk menggugah hati nurani masyarakat luas agar melihat tragedi yang menimpa bangsa lain sebagai tragedi kemanusiaan bersama yang harus disikapi. Selain doa bersama, elemen masyarakat sipil ini menyoroti tajam arah kebijakan luar negeri pemerintah, khususnya terkait posisi Indonesia di ranah internasional. Terdapat desakan kuat agar pemerintah mengambil langkah konkret dan berani. Pemerintah RI didesak menarik diri dari keanggotaan Board of Peace.

"Keterlibatan dalam badan tersebut dinilai sebagai bentuk kompromi terhadap kedaulatan negara. Bergabung pada Board of Peace merupakan keterlibatan yang bertentangan dengan konstitusi kita karena sama halnya dengan bergabung bersama penjajah yang melakukan agresi kemanusiaan di Iran," tegasnya.

MELANGGAR AMANAT UUD 45
Kebijakan tersebut lanjut Syamsuddin dianggap melanggar amanat UUD 1945 yang mewajibkan Indonesia untuk menjunjung tinggi ikhtiar melawan penjajahan. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dituntut untuk mengembalikan marwah diplomasi Indonesia ke jalur yang bebas aktif, non-blok dan berpihak pada keadilan.

Melalui forum ini menyerukan agar komunitas internasional memberikan tekanan politik kepada Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan provokasi dan agresi militer. 

"Ini dinilai mendesak guna mencegah meletusnya Perang Dunia III yang akan membawa dampak katastropik bagi kemanusiaan universal. Pemerintah RI juga didorong untuk memimpin konsolidasi negara-negara Non-Blok dan OKI dalam memberikan bantuan kemanusiaan pasca-gugurnya Ayatullah Ali Khamenei," jelasnya.

TEMBUS SEKAT MAZHAB
Ikhtiar kemanusiaan ini dipastikan tidak akan berhenti pada ruang-ruang diskusi. Syamsuddin menyatakan bahwa gerakan masyarakat sipil ini akan dilanjutkan dengan aksi nyata yang melibatkan akar rumput. Pada hari Jumat (13/3) mendatang, gerakan ini akan membagikan puluhan ribu Buletin Al Quds secara serentak. Buletin tersebut akan disalurkan oleh para pengurus kepada seluruh jaringan masjid di berbagai daerah di Indonesia.

"Pembagian buletin ini merupakan gerakan untuk menyerukan pembebasan Palestina agar isu tersebut tidak terlupakan dari benak umat. Momentum ini sekaligus digunakan untuk menghilangkan sekat-sekat mazhab seperti Sunni dan Syiah demi mengedepankan persatuan agama, kemanusiaan, dan kebangsaan," sambungnya.

Acara ini merupakan hasil kolaborasi dari sejumlah organisasi, antara lain IJABI, Nurcholish Madjid Society (NCMS), Ma'arif Institute, Majlis Ukhuwah Sunni Syiah Indonesia (MUHSIN), Kajian Kang Jalal (KKJ), Komunitas Islam Madani, dan MADDAH.

Turut hadir memberikan refleksi kebangsaan sebanyak 18 tokoh lintas iman dan pakar dari berbagai institusi. Di antaranya adalah Usman Hamid (Amnesty International), KH Zuhairi Misrawi (Duta Besar RI untuk Tunisia), Dina Yulianti Sulaeman (Ahli Politik Timur Tengah Unpad), Dwi Rubiyanti Kholifah (AMAN Indonesia) dan Mukhaer Pakkanna (PP Muhammadiyah). (E-2)