Gubernur Kaltim Kembalikan Mobil Dinas Rp8,49 Miliar, Utamakan Kepercayaan Publik

GUBERNUR Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud, resmi memutuskan untuk mengembalikan mobil dinas baru setelah mendapat sorotan publik. Mobil tersebut sebelumnya dianggarkan melalui APBD Perubahan 2025 senilai Rp8,49 miliar. Kebijakan ini diambil setelah muncul polemik dan perbincangan luas di media sosial.

Respons atas Dinamika Sosial di Benua Etam

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, di Samarinda, Minggu, menyampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk sensitivitas kepala daerah terhadap respons publik di Benua Etam.

Menurutnya, sebelum mengambil langkah final, Gubernur telah melakukan konsultasi dengan sejumlah lembaga pengawas negara guna memastikan kebijakan yang diambil tetap berada dalam koridor aturan.

Baca juga : Balasan Dedi Mulyadi Disindir Gubernur Konten saat Rapat di DPR

Bapak Gubernur mencermati masukan dari Kemendagri, KPK, dan BPK. Beliau juga mendengar langsung kegelisahan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Sebagai pemimpin yang memegang teguh amanah, beliau memilih untuk mengutamakan harmoni dan kepercayaan publik di atas fasilitas jabatan," ujar Faisal.

Mobil Dinas Rp8,49 Miliar Belum Digunakan

Faisal menjelaskan, kendaraan dinas yang dimaksud adalah Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e dengan nilai Rp8,49 miliar. Unit tersebut baru menjalani proses serah terima pada 20 November 2025.

Meski demikian, ia memastikan kendaraan tersebut belum pernah dipakai untuk aktivitas operasional di wilayah Kaltim.

Baca juga : KPK Pantau Isu Mobil Dinas Gubernur Kaltim Rp8,5 Miliar

"Unitnya masih berada di Kantor Badan Penghubung Kaltim di Jakarta. Jadi, mumpung belum pernah digunakan untuk operasional, Bapak Gubernur memerintahkan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk segera memproses pengembaliannya," tambahnya.

Proses Administrasi dan Pengembalian Dana

Faisal mengungkapkan, tahapan administrasi pembatalan pengadaan telah berjalan sejak Jumat lalu. Pihak penyedia, CV Afisera Samarinda, disebut bersikap kooperatif serta memahami situasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Sesuai mekanisme hukum, dana sebesar Rp8.499.936.000 wajib dikembalikan penyedia ke kas daerah paling lambat 14 hari setelah unit diterima kembali.

Komitmen Good Governance Pemprov Kaltim

Keputusan ini diharapkan mampu meredakan polemik yang sempat mencuat di ruang publik. Sebagai konsekuensinya, Rudy Mas'ud akan kembali menggunakan kendaraan pribadi untuk mendukung aktivitas kedinasannya sebagai Gubernur Kaltim.

"Keputusan ini adalah bukti nyata komitmen Pemprov Kaltim terhadap prinsip good governance. Bapak Gubernur berterima kasih atas kritik konstruktif dari masyarakat. Bagi beliau, menjaga integritas dan kebersamaan jauh lebih berharga daripada fasilitas mewah," jelas Faisal. (Ant/E-4)