Pokja Studi Palestina UII Kecam Indonesia Gabung Dewan Perdamaian

KELOMPOK Kerja (Pokja) Kebudayaan Studi Palestina Universitas Islam Indonesia mengecam keras masuknya Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Donald Trump.

Juru Bicara Pokda Kebudayaan Studi Palestina Universitas Islam Indonesia Muhammad Rezky Utama melalui keterangan tertulisnya, Rabu (28/1) malam, inisiatif pembentukan BoP tidak tampak menjadi solusi yang dapat menuntaskan kompleksitas masalah Palestina-Israel secara menyeluruh dalam perspektif penegakan HAM. 

Alasannya, Rezy mengatakan, pembentukan Dewan Perdamaian atau BoP merupakan inisiatif dari Amerika Serikat yang dalam sejarah panjangnya tidak berpihak untuk kemerdekaan Palestina dan tidak pernah berpihak kepada Palestina. "Namun selalu berpihak pada kepentingan Israel yang notabene melakukan pelanggaran HAM," katanya. 

Baca juga : AS Keluar dari WHO, ini yang Perlu Dilakukan Indonesia

Ia menambahkan pembentukan Dewan Perdamaian lebih mencerminkan kepentingan Amerika Serikat dan Israel untuk melemahkan perlawanan warga Palestina dan menutupi kejahatan besar Israel atas genosida terhadap warga Palestina. Dewan ini, jelasnya, sejak awal tidak memiliki posisi dan komitmen jelas untuk pengakuan kemerdekaan Palestina.  

Meskipun beranjak dari tesis asas dua negara sebagai kerangka perdamaian, lanjutnya lagi, pembentukan BoP berangkat dari perspektif hegemoni kepentingan satu pihak, mengakui Israel tanpa menghukum negara ini atas genosida kepada Palestina dan pelanggaran atas kesepakatan gencatan senjata sebelumnya. 

Terkait dengan masuknya Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau BoP, katanya, justru berpotensi mereduksi perjuangan panjang advokasi kemerdekaan Palestina dan mencederai prinsip penyelesaian pelanggaran HAM terhadap Israel sebagai prakondisi bagi perdamaian di Timur Tengah. 

Baca juga : Indonesia - AS Sepakati Substansi Perundingan Perdagangan Resiprokal (Agreements on Reciprocal Trade)

"Keikutsertaan Indonesia lebih mencerminkan sikap pragmatis. Secara khusus pembayaran iuran US$1 miliar juga aneh. Angkanya terlampau besar dibandingkan iuran selaku anggota ASEAN yang hanya US$1 juta. Tanpa disertai penjelasan teknis penggunaannya," tegasnya.

Di sisi lain, pernyataan Presiden Prabowo bahwa perlu menghormati hak Israel sebagai negara juga membuktikan sikap pragmatisme yang melukai warga Palestina dan perjuangan panjang mendukung kemerdekaan Palestina dari seluruh masyarakat.  

Untuk itu, Kelompok Kerja menyatakan protes keras dan prihatin atas sikap yang diambil Presiden Prabowo. "Kami menyerukan semua pihak yang mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina berlandaskan HAM agar meminta peninjauan kembali keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza dan mendorong inisiatif serupa oleh PBB," tegasnya. 

Menurut dia, upaya membentuk Dewan Perdamaian melalui PBB dan diinisiasi oleh Indonesia dinilai lebih strategis, tidak menunjukkan posisi Indonesia yang dikendalikan oleh Amerika Serikat dan Israel. (I-2)