BPBD Bantul Siagakan Posko hingga Relawan Hadapi Ancaman Bencana Hidrometeorologi

BPBD Kabupaten Bantul masih mewaspadai ancaman bencana Hidrometeorologi. Mitigasi bencana disiapkan, mulai dari pembentukan posko di setiap kelurahan dan menyiapkan seluruh potensi relawan.

"Kejadian akibat hidrometeorologi memang menjadi atensi kami," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bantul, Mujahid Amiruddin saat melakukan rapat monitor dan evaluasi bersama Komisi A DPRD DIY, Selasa (20/1).

Pihaknya telah menyiapkan mitigasi bencana agar bisa merespon secepat mungkin apabila terjadi kejadian bencana.

Baca juga : Air Bah Datang Tiba-tiba, Ibu dan Anak Balita Hilang usai Rumah Ambruk

"Pos Siaga Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang sudah disiagakan di seluruh kalurahan, ada 75 Pos yang operasionalnya juga disupport oleh APB Kalurahan," ungkap dia.

Sebanyak 75 Pos itu juga menjadi media komunikasi sekaligus koordinasi untuk penanganan kondisi kebencanaan. Apabila Kalurahan tersebut kekurangan sumberdaya, kelurahan terdekat juga bisa memberikan bantuan ataupun dari BPBD Bantul.

"Seluruh komponen relawan di Bantul sudah mengorganisasi diri dan berkonsolidasi," ungkap dia. Upaya itu dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat.

Baca juga : 166.579 Jiwa Penduduk Terdampak Banjir Sumatra masih Berada di Pengungsian

Komponen relawan tersebut secara efektif melakukan penanggulangan bencana. Misalnya, pada 26 Desember 2025, mereka melakukan pembersihan terhadap sekitar 150 pohon tumbang akibat bencana hidrometeorologi.

Selain itu, Kabupaten Bantul juga memiliki komponen relawan kebakaran di 36 titik. Tujuh pos pemadam kebakaran dan penyelamatan juga siap mendukung penanganan bencana jika dibutuhkan.

Ketujuh pos tersebut berada di Kecamatan Piyungan, Imogiri, Pundong, Bantul, Banguntapan, Kasihan, dan Sedayu. "Dari kebutuhan 9 pos, kita baru bisa mendirikan 7 pos dan akan segera ditambah 2 lagi (di Kecamatan Dlingo dan Srandakan) agar respon menangani kebakaran dan penyelamatan lebih cepat," ungkap dia.

Selain itu, Belanja Tidak Terduga (BTT) juga bisa digunakan untuk menangani bencana. Hal tersebut sudah dilakukan saat bencana hidrometeorologi pada 2025 yang lalu.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Hifni Muhammad Nasikh mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bantul dalam penanggulangan bencana. "Di tengah banyaknya potensi ancaman bencana, kita perlu meningkatkan kesiapsiagaan bencana dengan lebih baik lagi," terang dia.

Kolaborasi multipihak dibutuhkan dalam penanggulangan bencana. Selain itu, mitigasi bencana juga harus disusun secara matang. (AT)