Layanan Kesehatan Pascabencana di Taput Masih Abu-abu

LEBIH dari sebulan pascabencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), kondisi layanan kesehatan bagi warga terdampak masih menyisakan tanda tanya. Berbagai aspek krusial terkait pemenuhan hak kesehatan masyarakat belum mendapat penjelasan terbuka dari Dinas Kesehatan setempat.

Hingga kini belum ada kejelasan mengenai cakupan riil layanan kesehatan yang telah menjangkau warga terdampak bencana. Berapa persen masyarakat yang benar-benar telah menerima pelayanan kesehatan secara menyeluruh, serta berapa jumlah warga yang hingga saat ini belum tersentuh layanan medis, masih belum dipaparkan secara transparan.

Potensi lonjakan penyakit pascabencana sepanjang Desember juga perlu mendapat penjelasan. Dinas Kesehatan diharapkan mengungkap apakah terjadi peningkatan kasus penyakit yang lazim muncul pascabencana, seperti diare, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), penyakit kulit, maupun demam berdarah dengue (DBD). Jika lonjakan terjadi, wilayah kecamatan dan desa dengan angka kasus tertinggi perlu diungkap sebagai dasar mitigasi lanjutan.

Baca juga : 372 Tenaga Medis Bergerak Serempak Tangani Korban Banjir Tapteng

Kondisi layanan kesehatan di lokasi pengungsian menjadi sorotan. Apakah posko kesehatan masih beroperasi aktif, bagaimana ketersediaan tenaga medis, serta sejauh mana pelayanan tetap berjalan optimal di tengah potensi meningkatnya kebutuhan layanan selama masa libur.

Muncul pula pertanyaan terkait kendala struktural yang dihadapi Dinas Kesehatan, mulai dari keterbatasan anggaran, logistik obat-obatan, hingga kekurangan tenaga kesehatan menjelang penutupan tahun anggaran. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu kesinambungan pelayanan kesehatan bagi warga terdampak bencana.

Memasuki awal tahun baru, publik menunggu langkah konkret dan strategi antisipatif Dinas Kesehatan Tapanuli Utara untuk mencegah terjadinya krisis kesehatan lanjutan di wilayah pascabencana, khususnya bagi kelompok rentan seperti balita, lansia, dan ibu hamil.

Baca juga : Akses Sibolga lewat Pakkat mulai Terbuka

Lampiran konfirmasi ini disampaikan sebagai bagian dari upaya memperoleh informasi yang utuh dan berimbang terkait tanggung jawab negara dalam menjamin hak kesehatan warga pascabencana.

Namun, hingga Rabu (31/12), upaya konfirmasi serupa yang dilakukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah, Lisnawati Panjaitan, melalui pesan WhatsApp terkait kesiapan dan ketersediaan tenaga medis di posko pengungsian saat pergantian tahun, belum mendapat respons.

Sikap bungkam sejumlah pejabat terkait kian menambah daftar pertanyaan publik mengenai keseriusan dan kesiapan pemerintah daerah dalam memastikan layanan kesehatan tetap berjalan optimal bagi warga terdampak bencana. (E-2)