Bupati Agam Edukasi Warga Terkait Hunian Sementara dan Tetap

Bupati Agam, Benni Warlis, meninjau langsung kondisi infrastruktur yang luluh lantak akibat bencana banjir dan galodo (banjir bandang) di Kecamatan Tanjung Raya, Minggu (21/12). Kunjungan ini bertujuan memastikan percepatan penanganan pascabencana berjalan tepat sasaran, sekaligus memberikan kepastian hunian bagi warga terdampak.

Peninjauan dimulai dari Jorong Bancah, Labuah, Nagari Kubu, dan beberapa titik lainnya yang mengalami kerusakan paling parah. Selain memantau akses jalan, Bupati fokus berdialog dengan warga yang kehilangan tempat tinggal.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Benni Warlis secara khusus memberikan edukasi mengenai tahapan pemulihan pemukiman, yakni konsep Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap). Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman agar masyarakat tidak merasa terabaikan selama masa transisi.

Baca juga : Presiden Prabowo Soroti Tata Kelola Lingkungan

“Rumah yang mengalami rusak berat tentu tidak aman untuk langsung ditempati kembali. Sebagai solusi cepat, pemerintah menyiapkan Huntara agar masyarakat tetap memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan sehat sembari kita memproses pembangunan Huntap,” jelas Bupati kepada warga.

Bupati menegaskan bahwa validitas data kerusakan di lapangan adalah kunci utama dalam menjemput anggaran dari pemerintah pusat. Saat ini, tim teknis terus bekerja melakukan verifikasi agar bantuan perbaikan rumah dan infrastruktur publik tidak mengalami kendala administratif.

“Pendataan yang akurat adalah dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun langkah penanganan lanjutan dan mengajukan bantuan kepada pemerintah pusat. Kami ingin memastikan tidak ada warga terdampak yang terlewatkan dalam proses rehabilitasi ini,” tegasnya.

Melalui dialog langsung ini, Pemkab Agam berharap warga mendapatkan informasi yang utuh mengenai birokrasi pemulihan pascabencana, sehingga dapat meredam kesalahpahaman di tengah situasi sulit.

Pemerintah Kabupaten Agam berkomitmen untuk terus hadir mendampingi masyarakat, tidak hanya dalam pemulihan fisik infrastruktur, tetapi juga menjamin aspek kemanusiaan dan keberlanjutan hidup warga yang kehilangan harta benda akibat bencana. YH/P-5)