Banjir Sumatera Meluas, Baramuda Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional

Di tengah bencana banjir yang masih melanda sejumlah wilayah di Sumatera, kebijakan pemerintah pusat dalam menetapkan status bencana dipertanyakan. Barisan Muda (BARAMUDA) Indonesia menilai negara terlalu berhati-hati dalam mengambil keputusan politik penting, khususnya terkait status bencana nasional.

Salah satu pendiri Baramuda Indonesia, Ferdiansyah Rusman, menegaskan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan dampak banjir belum berakhir, dengan aktivitas warga terganggu, akses logistik belum pulih, dan beban penanganan masih banyak ditanggung pemerintah daerah.

“Kalau situasinya masih seperti ini, wajar jika publik bertanya, negara mau menunggu sampai kapan untuk bersikap tegas? Status bencana nasional seharusnya sudah dipertimbangkan,” papar Ferdi, kemarin.

Baca juga : Polres Garut Cek Kesiapan Seluruh Sarana Evakuasi

Menurut Ferdi, penetapan status bencana adalah keputusan politik yang menentukan seberapa besar negara hadir dalam krisis. Tanpa status nasional, daerah dipaksa bekerja dengan keterbatasan, padahal ini adalah bencana besar yang dampaknya lintas wilayah.

Selain menuntut status bencana nasional, Baramuda Indonesia juga menyoroti kebijakan pemerintah yang belum membuka ruang terhadap bantuan internasional. Ferdi menilai, dalam situasi darurat kemanusiaan, keselamatan warga seharusnya diutamakan.

“Kemandirian nasional penting, tapi jangan sampai menjadi alasan menunda pertolongan. Bantuan internasional bisa menjadi penguat jika dikelola negara dengan baik,” terangnya.

Ferdi menambahkan, Baramuda Indonesia mendesak pemerintah pusat segera mengevaluasi arah kebijakan penanganan banjir di Sumatera agar keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat terdampak dan menjawab rasa keadilan publik. (AN/P-5)