Tahura di Era Baru: Sinergi Drone Jatim–Jepang untuk Layanan Publik

BERAWAL dari Hearings & Study Meetings on project’s implementation plan for the “Feasibility Study on UAS Line Operations in Indonesia” yang digagas bersama antara Chiba Institute of Science Jepang, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Universitas Budi Luhur (UBL) dan Pemerintah  Provinsi (Pemprov) Jawa Timur ( Jatim).

Kemudian berkembang menjadi tahapan lebih signifikan, dengan fokus pada Taman Hutan Raya (Tahura) di Provinsi Jawa Timur.  Tahura sejatinya bukan sekadar ruang hijau konservasi juga laboratorium alam yang menyimpan dinamika ekologis, sosial, dan ekonomi. Namun selama bertahun-tahun, pengelolaan Tahura di Indonesia masih berhadapan dengan tantangan klasik yakni  keterbatasan pengawasan, akses yang sulit, dan proses pemantauan yang lamban. 

"Pada titik ini, kolaborasi  Pemprov Jawa Timur, BRIN, UBL dan Jepang dalam pemanfaatan drone membuka babak baru yang menarik, bukan hanya untuk layanan publik juga untuk masa depan pengelolaan kawasan konservasi," ungkap perwakilan Pemprov Jatim , Profesor.Abdul Hamid, Peneliti Utama dari BRIDA Jatim dalam keterangan resmi.

Baca juga : Didukung Kepala BRIN, BRIDA Jawa Tengah Siap Bangun Science Techno Park

Abdul Hamid menyatakan kerja sama ini patut diapresiasi karena menghadirkan pendekatan yang lebih modern terhadap pengawasan lingkungan. Drone memungkinkan pemetaan vegetasi secara cepat, identifikasi titik rawan kebakaran, dan deteksi aktivitas ilegal di dalam kawasan. 

Jika sebelumnya satu siklus monitoring bisa memakan waktu berhari-hari dengan mobilisasi tim lapangan, maka kini proses yang sama dapat dilakukan dalam hitungan jam dengan akurasi lebih tinggi. Tahura, sebagai kawasan yang luas dan beragam secara topografi, sangat diuntungkan oleh transformasi teknologi ini.

Abdul Hamid memaparkan drone generasi terbaru dari Jepang yang akan diuji coba di Tahura pada akhir Januari memiliki kemampuan yang jauh melampaui perangkat komersial biasa. Drone ini mampu mengangkut beban antara 30 hingga 50 kilogram dalam satu kali penerbangan, menjadikannya sangat efektif untuk mendukung berbagai operasi lapangan. 

Baca juga : BRIN Kembangkan Pesawat Udara Nir Awak

Dalam kondisi darurat, misalnya bencana banjir atau daerah yang terisolasi, drone dapat membawa bantuan obat-obatan, makanan siap saji, dan logistik penting ke lokasi yang sulit dijangkau jalur darat. Fungsi ini menjadikan drone bukan sekadar alat teknologi, tetapi instrumen penyelamat nyawa di situasi krisis.

Strategi Besar Modernisasi

Pada kesempatan sama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan sekadar proyek teknologi, tetapi bagian dari strategi besar modernisasi layanan publik.

“Pemanfaatan drone di Tahura adalah langkah nyata untuk mempercepat respon, meningkatkan akurasi pengawasan, dan memastikan konservasi berjalan lebih efektif. Kami ingin memastikan bahwa inovasi teknologi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah melihat teknologi bukan sebagai aksesori, tetapi sebagai instrumen strategis dalam tata kelola lingkungan.

Selain fungsi pengawasan, drone juga berpotensi mengubah cara layanan publik di sekitar Tahura dikelola. Jepang telah menunjukkan bagaimana drone menjadi bagian dari manajemen kawasan alam — mulai dari pemantauan satwa liar hingga pengangkutan logistik ringan bagi petugas lapangan. 

Bagi Jawa Timur, adaptasi model ini membuka peluang besar. Bayangkan ketika distribusi bibit pohon, pengiriman sampel tanah, hingga suplai peralatan kecil tidak lagi bergantung pada jalur darat yang terjal. Efisiensi meningkat, biaya turun, dan dampak ekologis dari mobilisasi kendaraan dapat ditekan.

Lebih jauh, dikatakan, integrasi drone dalam pengelolaan Tahura juga dapat mengubah hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Data yang dihasilkan drone — seperti citra udara, sebaran vegetasi, atau kondisi tutupan lahan — dapat menjadi dasar transparansi kebijakan. Publik tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga mitra pengawasan. 

Dengan kata lain, teknologi ini berpotensi mendorong demokratisasi data lingkungan, sebuah langkah penting dalam governance berbasis bukti.
Kolaborasi Jatim–Jepang juga memberi nilai tambah dari sisi transfer teknologi. Jepang selama ini dikenal unggul dalam teknologi drone industri, stabilitas navigasi, dan sistem keamanan penerbangan.

Jika kerja sama ini diperluas pada peningkatan kapasitas SDM dan riset bersama, maka transformasinya bisa jauh lebih mendalam. Jatim dapat menjadi pionir provinsi yang mengadopsi sistem monitoring berbasis drone secara sistemik di kawasan konservasi.

Meski demikian, pemanfaatan drone di Tahura juga harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Isu privasi, potensi gangguan terhadap satwa, hingga keamanan penerbangan harus menjadi bagian dari kerangka regulasi. Penggunaan teknologi tidak boleh meminggirkan aspek ekologis yang menjadi inti keberadaan Tahura itu sendiri. Terlepas dari tantangan itu, kolaborasi Jatim–Jepang merupakan momentum penting.

"Kita sedang menyaksikan bagaimana Tahura, yang sebelumnya identik dengan metode konservasi konvensional, kini bertransformasi menjadi ruang inovasi teknologi. Drone bukan hanya alat, tetapi simbol bahwa konservasi dan layanan publik bisa bergerak seiring kemajuan zaman," tambah Abdul Hamid.

Hemat dia,di tengah ancaman perubahan iklim dan tekanan terhadap lingkungan, langkah berani seperti ini layak diperluas. Jika Tahura dapat menjadi model, kawasan konservasi lain di Indonesia dapat mengikuti. Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan Tahura bukan hanya kemenangan bagi lingkungan, juga bukti bahwa teknologi dan kolaborasi global mampu menghadirkan manfaat nyata bagi publik. (H-2)