Sumut Berstatus Tanggap Darurat Bencana hingga 10 Desember

PEMPROV Sumut menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari menyusul bencana banjir dan longsor yang melanda. Kebijakan ini dikeluarkan setelah 12 kabupaten/kota terdampak dan 221 kejadian bencana terjadi hingga Kamis (27/11).

Status tanggap darurat bencana ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/836/KPTS/2025 yang berlaku mulai 27 November hingga 10 Desember 2025. Melalui keputusan tersebut, seluruh instansi terkait diperintahkan bergerak cepat mengambil langkah penanggulangan, termasuk evakuasi, penyelamatan serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

"Penetapan status ini diperlukan untuk mempercepat penanganan dan mengurangi risiko korban," ungkap Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansyah Harahap, Jumat (28/11).

Baca juga : Basarnas Pekanbaru Kirim Personel Bantuan SAR ke Bencana Banjir Besar Sumatra Utara

SK itu juga menginstruksikan koordinasi lintas sektor yang intensif untuk memastikan warga terdampak mendapat pertolongan. Dengan status tanggap darurat ini pemprov juga melakukan pendampingan terhadap pemerintah kabupaten/kota terdampak, berkoordinasi Tim Reaksi Cepat (TRC).

Seperti pendirian pos pengungsian serta pos lapangan, penggalangan bantuan dari BUMN, BUMD serta stakeholder lain. Upaya pemulihan jaringan komunikasi turut dilakukan karena beberapa daerah mengalami gangguan sejak banjir dan longsor terjadi.

Selama masa tanggap darurat bencana, pemprov mengimbau masyarakat tetap waspada dan memperhatikan arahan petugas hingga kondisi dinyatakan aman. Hingga 27 November, bencana di Sumut menyebabkan 48 warga meninggal dunia dan 88 lainnya hilang.

Baca juga : Presiden Kerahkan Empat Pesawat untuk Percepatan Bantuan ke Sumatra

Korban terbanyak berada di Tapanuli Selatan dengan 17 orang meninggal, disusul Tapanuli Utara sembilan orang dan Tapanuli Tengah empat orang. Kemudian Pakpak Bharat dua orang, Nias Selatan satu orang, Sibolga delapan orang dan Padangsidimpuan satu orang.

BNPB juga melaporkan tambahan empat korban meninggal di Humbang Hasundutan. Selain itu, sebanyak 81 orang mengalami luka-luka dan lebih dari 1.168 warga harus mengungsi. Pemprov menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan memastikan pencarian terhadap warga hilang dilakukan secara maksimal bersama pemerintah pusat dan Polri.

Pemprov juga memfokuskan penanganan pada pelayanan, pencarian, pertolongan dan pembukaan akses jalan yang tertutup material longsor. Hal itu merupakan keputusan dalam rapat koordinasi penanganan bencana bersama Menko PMK Pratikno yang digelar secara daring pada Kamis (27/11).

Bantuan logistik telah disalurkan ke wilayah terdampak, meski beberapa lokasi masih sulit dijangkau melalui jalur darat. Delapan wilayah sudah dapat menerima suplai bantuan.

Namun Tapanuli Tengah dan Sibolga masih terisolasi, sehingga pemprov berkoordinasi dengan TNI untuk pengiriman melalui udara. Hasilnya, dua unit helikopter dapat dikerahkan untuk memasok kebutuhan darurat.

Sebelumnya pemprov telah mengirim peralatan evakuasi berupa empat perahu karet, dua mesin perahu, dua dongkrak angin, dua genset dan enam pompa jinjing. Kemudian empat pompa kohler, dua tenda pengungsi, dua unit starlink, dua chainsaw dan 42 lampu lentera.

"Pemprov juga berkoordinasi dengan BNPB terkait dana siap pakai serta bantuan dari perusahaan-perusahaan BUMN," imbuh Erwin.

Untuk kebutuhan pangan, bantuan yang telah disalurkan meliputi satu ton minyak goreng, 500 kg gula, 500 kotak teh celup, 20 ribu bungkus mie instan dan 1.000 kaleng sarden. (YP/E-4)