Hanya 8,2% Lulusan SMK di Kalimantan Selatan Diserap Dunia Kerja

SERAPAN dunia kerja terhadap lulusan SMK di Provinsi Kalimantan Selatan masih rendah, baru 8,2%. Rapat Koordinasi Pendidikan se Kalimantan Selatan membahas beragam tantangan dunia pendidikan di wilayah tersebut.

"Dunia pendidikan di daerah masih menghadapi beragam tantangan. Disini kualitas guru menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Guru yang hebat akan melahirkan peserta didik yang unggul guna memperkuat daya saing bangsa di masa mendatang,” tegas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Galuh Tantri Narindra, saat Rapat Koordinasi Pendidikan se Kalimantan Selatan, Selasa (25/11) malam di Banjarmasin.

Beragam tantangan dunia pendidikan di Kalsel terutama di daerah pedalaman antara lain pemerataan layanan pendidikan, kualitas guru dan lulusan pendidikan, kendala akses, sarana dan prasarana hingga kesejahteraan guru. Salah satu yang menjadi perhatian 60% angkatan kerja masih berpendidikan di bawah SMP, termasuk 39,9% lulusan SD, yang menunjukkan perlunya peningkatan mutu pendidikan dasar. Serapan lulusan SMK baru 8,02%, masih tertinggal dari lulusan SMA sebesar 22,2%.

Baca juga : Manajemen Risiko Fondasi Utama Pengambilan Keputusan Strategis

"Baru 8,2% lulusan SMK terserap untuk dunia kerja. Ini menjadi sinyal agar bagaimana kita meningkatkan kualitas lulusan SMK serta kolaborasi dengan dunia usaha. Disamping berbagai masalah pendidikan lainnya," ungkap Galuh.

PROGRAM PRIORITAS
Terkait hal ini Pemprov Kalsel telah menyusun beberapa program prioritas yang saat ini tengah disiapkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya bagi para guru.

Ada tiga fokus utama yang sedang dikerjakan, yaitu peningkatan kesejahteraan guru, peningkatan kompetensi, dan pembangunan database guru. Database tersebut akan menjadi bagian dari sistem digitalisasi pendidikan banua yang rencananya akan segera diluncurkan.

Baca juga :  Kalimantan Selatan Jadi Sponsor Utama Bazar Amal WIC 2025

“Melalui sistem tersebut, kita bisa memetakan penempatan guru secara lebih akurat. Ada daerah yang guru­nya sangat banyak, di sisi lain ada yang kekurangan. Sistem ini akan membantu kita melakukan redistribusi agar pemerataan benar-benar tercapai,” jelasnya. Terkait kesejahteraan guru, Galuh Tantri menyebut bahwa pemerintah sedang menyiapkan langkah peningkatan tunjangan daerah pada tahun 2026.

Rakor Pendidikan se Kalsel juga dihadiri Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Nunuk Suryani, yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh guru dan pemerintah daerah yang telah bekerja keras menjaga keberlanjutan pendidikan nasional. 

Sebelumnya pada momen peringatan Hari Guru Nasional, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M Syarifuddin, menegaskan komitmen Pemprov untuk terus berupaya memperkuat sektor pendidikan, khususnya dalam pemerataan layanan pendidikan hingga ke pelosok daerah. Termasuk peningkatan kesejahteraan dan penuntasan status tenaga honorer.

Di momentum Hari Guru Nasional ini, Syarifudin mengajak seluruh tenaga pendidik untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan meningkatkan kompetensi, sehingga mampu memberikan layanan pendidikan terbaik bagi generasi masa depan. (E-2)