Pemprov Jateng Kaji Pengembalian Kebijakan Sekolah Lima Hari

PROVINSI Jawa Tengah tengah mengkaji rencana pengembalian kebijakan sekolah enam hari dalam sepekan. Kajian dilakukan dengan melibatkan akademisi, pakar pendidikan, hingga elemen masyarakat.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen saat memberikan sambutan pada Gebyar Hari Santri Jam’iyyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Muballighoh (JPPPM) Pusat 2025 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Kamis (2/10)..

Menurutnya, penerapan sekolah lima hari yang berlaku saat ini bertujuan memberi waktu luang anak-anak untuk berkumpul bersama keluarga. Namun, dalam praktiknya, banyak orang tua bekerja hingga enam bahkan tujuh hari dalam sepekan.

Baca juga : Pemprov Jateng Jadikan Peringatan HUT RI Bentuk Refleksi bagi Anak Bangsa

 “Dengan kebijakan lima hari sekolah, ada dua hari libur anak. Maka ada satu hari yang tanpa pengawasan,” ujar pria yang akrab disapa Gus Yasin.

Karena itu, Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin menilai opsi sekolah enam hari perlu dipertimbangkan kembali, terutama untuk melindungi anak dari potensi dampak negatif saat tidak berada dalam pengawasan orang tua.

Meski demikian, Gus Yasin menegaskan keputusan akhir tetap menunggu hasil kajian dari pakar pendidikan, perguruan tinggi, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng. Kebijakan ini rencananya akan diberlakukan terlebih dahulu untuk SMA/SMK yang menjadi kewenangan Pemprov. Tidak menutup kemungkinan, kebijakan tersebut juga akan diterapkan di jenjang SD, SMP, TK, dan PAUD yang berada di bawah kewenangan kabupaten/kota.

Di sisi lain, Gus Yasin juga menekankan pentingnya peran pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Menurutnya, Pemprov Jateng telah menunjukkan komitmen dengan menerbitkan Perda dan Pergub tentang Pondok Pesantren.

 “Mari kita bersama-sama mengawal penegakan Perda dan Pergub Pondok Pesantren ini,” tandasnya.(H-1)