Lonjakan Inflasi Paksa Sumut Kebut Belanja Daerah

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 menyusul lonjakan inflasi yang mencapai 4,42% secara tahunan (yoy) pada Agustus 2025. Angka ini melonjak dari inflasi Juli sebesar 2,25% dan jauh di atas target ideal 2,5%.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Togap Simangunsong mengatakan, percepatan realisasi anggaran penting dilakukan agar daya beli masyarakat tidak semakin tertekan. Meski hingga Juni 2025, realisasi APBD Sumut sudah mencapai Rp7,26 triliun atau 54,66% dari total belanja Rp13,29 triliun.

Hal itu disampaikan Togap saat memimpin rapat lanjutan percepatan realisasi anggaran dan penanganan inflasi bersama sekretaris daerah kabupaten/kota se-Sumut, di Aula Gedung Bina Graha Bappelitbang Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro No. 21 Medan, Senin (8/9). Sebelumnya, Togap juga memimpin rapat serupa bersama pimpinan OPD Pemprov Sumut.

Baca juga : Beras Pemicu Inflasi, Sulteng Masifkan Pasar Murah Hingga ke Pelosok Desa

"Pertemuan ini kita adakan untuk melakukan langkah yang proaktif terkait kondisi perekonomian di Sumut. Idealnya inflasi di angka 2,5% agar masyarakat dan pengusaha tidak terganggu," kata Togap.

Menurutnya, inflasi yang tinggi sangat menekan daya beli masyarakat. Penyumbang utama berasal dari komoditas cabai merah, bawang merah dan daging ayam.

Yang mana sebagian besar dari komoditas-komoditas tersebut justru disuplai keluar provinsi sehingga menekan ketersediaan dan harga di Sumut.

Baca juga : BPS Ungkap Inflasi Agustus Capai 0,08 Persen

"Kita harus melakukan intervensi agar kebutuhan pokok terlebih dahulu untuk masyarakat Sumut, baru bisa dijual ke luar provinsi," ujarnya.

Togap meminta kabupaten/kota memperkuat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan memantau harga, stok dan distribusi. Langkah lain adalah menjaga ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi serta mengoptimalkan operasi pasar dan pasar murah.

Selain pengendalian harga, Togap kembali menegaskan percepatan belanja dan pendapatan daerah menjadi hal terpenting juga. Menurutnya, masih banyak daerah yang belum merealisasikan anggaran sehingga uang mengendap dan tidak beredar di masyarakat.

"Ini sangat berdampak pada inflasi. Dengan percepatan realisasi anggaran, daya beli masyarakat diharapkan terdongkrak," ujarnya. (H-1)