Khofifah Minta Bupati dan Wali Kota di Jatim tidak Naikkan PBB di Luar Kemampuan Masyarakat

GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah melakukan komunikasi dengan seluruh bupati dan wali kota di Jawa Timur, agar tidak menaikkan Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat.

Khofifah mengakui bahwa soal PBB tidak menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang bisa dilakukan melakukan komunikasi dengan seluruh bupati dan wali kota di Jatim.

“Sudah saya komunikasikan ke semua bupati dan wali kota, sekali lagi, ya, sudah saya komunikasikan ke mereka, agar jangan menaikkan PBB di luar kemampuan masyarakatnya,” kata Khofifah menjawab pertanyaan awak media saat melakukan kunjungan di Pasuruan, Selasa (19/8).

Baca juga : Daerah Lain Naikkan PBB, Kabupaten Sukabumi Terapkan Pengurangan dan Berikan Bonus

Dari komunikasi yang dilakukan dengan bupati dan wali kota, telah membuahkan hasil. Mereka yang sudah terlanjur menaikkan PBB akan meninjau kebijakannya, ada pula yang akan memberikan potongan. 

“Ada bupati atau wali kota yang siap menurunkan hingga 35%, ada yang siap meninjau ulang. Kita serahkan kepada mereka. Pemprov tidak bisa intervensi ke daerah jika menyangkut PBB,” ujarnya. 

Apalagi, lanjut Khofifah, pendapatan dari PBB seluruhnya masuk ke dalam pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke kabupaten dan kota. Jadi, Pemprov Jatim tidak bisa melakukan intervensi, apalagi mengeluarkan kebijakan khusus soal PBB. Ada undang-undang yang khusus mengatur terkait tarif pengenaan PBB-P2. (FL/E-4)