Menko Pangan: Koperasi Merah Putih Bisa Cegah Beras Oplosan

Temuan beras oplosan belakangan ini mencuat di masyarakat. Menteri Koordinator (Menko) Pangan, Zulkifli Hasan pun bereaksi.

"Kalau rugikan rakyat, tindak tegas,"" terang Zulkifli di Sleman, Sabtu (19/7). Pasalnya, beras oplosan mencapur beras nonsubsidi dengan subsidi, tetapi dijual dengan harga beras nonsubsidi. 

Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bisa mencegah munculnya beras oplosan. Pasalnya, bantuan pangan nanti akan masuk lewat Koperasi Desa Merah Putih.

Baca juga : Ratas di Halim, Prabowo Bahas Koperasi Desa Merah Putih Besok Diluncurkan

"Insya Allah aman," kata dia di Koperasi Desa Merah Putih di Kalurahan Sinduadi, Sleman, 

Zulkifli Hasan mengapresiasi langsung sistem kerja dan kelengkapan unit usaha Koperasi Desa Merah Putih Sinduadi. Berbagai unit usaha koperasi ada, dsri gerai sembako, gas LPG 3 kg, pupuk subsidi, simpan pinjam, layanan perbankan via BRILink, hingga klinik kesehatan lengkap dengan apoteker.

“Kopdes atau Kopdes Kalurahan itu menjadi salah satu infrastruktur pemerintah untuk pasar murah, untuk bagi sembako, untuk operasi pasar, untuk pembagian program-program sosial lainnya. Pemerintah belanja di Kopdes,” jelasnya.

Baca juga : Kabulog Ahmad Rizal Pantau SPHP di Pasar Gede Solo, Antisipasi Penyelewengan

Terakhir, Menko Bidang Pangan turut meminta Sri Sultan untuk dialog bersama Presiden pada saat peluncuran lebih dari 80 ribu kopdes merah putih, Senin 21 Juli mendatang. Guna membagikan pengalaman sukses DIY dalam mengembangkan kopdes merah putih, agar dapat ditiru oleh daerah lain.

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menjelaskan, menyediakan pemanfaatan tanah kas desa seluas 1–1,25 hektar untuk pengembangan koperasi yang menyuplai kebutuhan bahan baku pangan, dapat juga untuk mendukung program makanan gratis sehat bagi pelajar. “Bagaimana koperasi ini bisa hidup dengan manajemen yang lebih baik karena kita punya banyak pengalaman dan sumber daya manusia di desa itu makin relatif makin kecil, tapi bagaimana juga sistem manajemen ini dari awal dan pengorganisasiannya itu juga tidak amatiran, tapi bisa profesional menjadi kekuatan-kekuatan baru,” jelas Sri Sultan.

Sri Sultan turut menyampaikan bahwa desa wajib mandiri dan berbudaya selaras dengan program provinsi. (H-1)