Sekolah Rakyat di Cianjur Kemungkinan Dilaksanakan Tahun Depan

SEKOLAH Rakyat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kemungkinan akan mulai dilaksanakan pada 2026. Saat ini tengah dilakukan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Tedy Artiawan, menjelaskan sekitar pekan lalu turut menghadiri undangan rapat koordinasi dengan seluruh dinas sosial kota dan kabupaten serta provinsi di Kementerian Sosial. Salah satu pembahasannya menyangkut Instruksi Presiden Nomor 4/2025 serta Instruksi Presiden Nomor 8/2025 berkaitan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dan Sekolah Rakyat. Inpres tersebut merupakan implementasi Astacita Presiden RI.

"Berkaitan Sekolah Rakyat, sebelum saya menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, Kabupaten Cianjur sudah mengajukan usulannya. Rencananya memang akan dimulai pada 2025. Namun diprediksi akan dilaksanakan pada 2026 setelah syarat-syarat terpenuhi," kata Tedy, Rabu (16/7). 

Baca juga : Komisi VIII DPR RI Temukan SR SMA Sentra Terpadu Prof Dr Soeharso belum Punya Laptop

Secara teknis, kata Tedy, Sekolah Rakyat ada dua kategori yaitu persiapan dan permanen. Persiapan Sekolah Rakyat dilaksanakan dengan sistem sewa bangunan. Sebaliknya, Sekolah Rakyat permanen yakni dengan membangun sekolah dari nol.

"Untuk Kabupaten Cianjur, pada awal pengajuan luas lahannya sekitar 5 hektare karena informasinya berubah-ubah," jelasnya.

Namun, lanjut dia, pihak kementerian meminta lahan yang akan dibangun Sekolah Rakyat minimal memiliki luas 8 hektare. Karena ada perubahan, Tedy sudah mengajukan kembali ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengalokasikan luas lahan yang dipersyaratkan.

Baca juga : Siswa Diharapkan Segera Beradaptasi di Sekolah Rakyat

"Alhamdulillah ternyata direalisasi seluas 8 hektare. Tetapi nanti lahannya akan disurvei tim dari Kemensos," ucap Tedy.

Survei dilakukan untuk melihat kondisi lahan yang disiapkan pemerintah daerah. Misalnya, lahan harus berada pada kondisi tanah datar dan konturnya tidak labil karena dikhawatirkan rawan berpotensi bencana.

"Itu ada dua (lokasi). Kalau tidak di Kecamatan Cibinong, bisa juga di Kecamatan Campaka," ungkap dia.

Pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat melibatkan lintas sektor. Untuk pengerjaan cut and fill dan pembangunan dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, infrastruktur jalan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta siswa dan guru dilaksanakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora).

"Nanti kami akan berkolaborasi, terutama dengan Asda (Asisten Daerah) karena ini berkaitan dengan tiap OPD," pungkasnya. (H-1)

Pemkab Cianjur melalui Dinas Sosial tengah melengkapi berbagai persyaratan mengimplementasikan Sekolah Rakyat. 
Images