Rote Jadi Lokasi Peresmian Puncak Pelayanan KB Serentak di Pulau Terluar

KABUPATEN Rote Ndao di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi lokasi peresmian Puncak Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Serentak di pulau terluar.

Pulau Rote seluas 1.922.570 kilometer persegi merupakan salah satu pulau terluar di selatan Indonesia yang berbatasan dengan Australia.

Ketua Pelaksana Harganas 2025, yang juga adalah Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Kemendukbangga/BKKBN, Wahids mengatakan kegiatan peresmian dilakukan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji pada Senin (23/6). 

Baca juga : Jelang Harganas 2025, Ratusan Kendaraan Kemendukbangga/BKKBN Ramaikan Kirab Bangga Kencana

Pada saat yang sama, akan ada Peluncuran Kegiatan Konsorsium Aksi Perguruan Tinggi. 

"Kegiatan ini dipancarluaskan secara daring oleh seluruh provinsi dengan mengundang mitra kerja terkait, serta akan dilakukan teleconference oleh menteri dengan provinsi terpilih. Pelaksanaan pelayanan telah  berlangsung pada 16 Juni dan akan berakhir di 30 Juni 2025," kata Wahids, Minggu (22/6).

Selain itu, akan disiarkan melalui live streaming YouTube Kemendukbangga/BKKBN Official dan virtual meeting. Sasaran pelayanan meliputi KB ulangan, ganti cara, pasca persalinan, akseptor baru.

Baca juga : Mensos Risma Sediakan Lumbung Sosial untuk Obati Kusta di Wilayah Terluar

Terkait konsorsium aksi perguruan tinggi, diketahui  telah disusun rencana aksi untuk melakukan berbagai inovasi. Antara lain, inovasi kesehatan dan lingkungan seperti penyediaan teknologi air bersih, inovasi produksi dan pengolahan bahan pangan lokal bergizi, inovasi dalam melakukan pendampingan dan edukasi gizi. 

Pada tahap awal, ada tiga kabupaten dan kota yang akan menjadi lokus intervensi aksi tersebut, yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya, dan Manggarai Timur.

Melalui kegiatan ini, Kemendukbangga/BKKBN berkomitmen memberikan pelayanan KB serentak secara merata di seluruh wilayah demi Indonesia berkeadilan, dengan target sasaran satu juta akseptor. Dilakukan pada sejumlah target yang telah ditetapkan untuk tiap provinsi dengan mempertimbangkan potensi angka unmet need, potensi KB pascapersalinan, rata-rata capaian pelayanan KB baru, ulangan dan ganti cara serta pertimbangan lainnya.

Menurut Wahids, jenis pelayanan KB yang diberikan terdiri dari pil, kondom, suntik, IUD, implan, tubektomi, dan vasektomi. Dipastikan, pelayanan diberikan dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan, kondisi wilayah serta protokol pelayanan kesehatan.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kemendukbangga/BKKBN Sunarto mengatakan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan akses pelayanan KB yang berkualitas bagi Pasangan Usia Subur (PUS), termasuk  meningkatkan komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah serta mitra kerja tentang program KB.

Selain itu, untuk meningkatkan capaian peserta KB baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan non-MKJP. Serta menjaga keberlangsungan pemakaian kontrasepsi.

Penetapan Target dan Penajaman Program

Menuut Sunarto, rangkaian kegiatan juga bertujuanuntuk memenuhi beberapa target yang telah ditetapkan dalam rancangan Rencana Strategi Kemendukbangga/BKKBN 2025-2029.

Target tersebut yakni pemenuhan kebutuhan ber-KB dengan metode modern, Kementerian menargetkan menjadi 87,1% di 2029 dari 84,7% pada 2025. 

Selanjutnya, target penurunan kehamilan yang tidak diinginkan sebesar 11,3% menjadi 10,0% di periode yang sama. Penurunan juga ditargetkan pada angka kelahiran menurut kelompok umur/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dari 19,4 per 1.000 wanita pada  2025 menjadi 17,8 per 1.000 wanita pada 2029.

Untuk mencapai beberapa sasaran strategis di atas, Kemendukbangga/BKKBN memerlukan penajaman program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan dan berdampak terhadap sasaran yang diharapkan. 

Mengutip pernyataan Kedeputian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Kemendukbangga/BKKBN, salah satu kebijakan kementerian adalah meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KBKR) yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran. 

Dia menyebutkan, evaluasi implementasi kebijakan ini akan diukur setiap tahun dengan indikator kinerja program yaitu Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) dengan target 61,8% pada 2025.

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need akan diturunkan menjadi 10,5% pada  2025; dan persentase Pasangan Usia Subur dengan Kehamilan Risiko Tinggi  sebesar 27,6% tahun 2025.

Untuk mewujudkan akselerasi peningkatan cakupan peserta KB sehingga target program KBKR  tahun 2025 dapat tercapai, maka dilaksanakan pelayanan KB serentak di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan momentum/hari besar nasional atau internasional.

Wahids menambahkan, hari Keluarga Nasional  merupakan salah satu hari besar nasional yang sangat krusial dan fundamental. Hal ini mengingat peran keluarga sebagai pilar utama dalam pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang makmur dan sejahtera. (PO/E-4)