Kasus Kekerasan Anak Tinggi, Pemko Padang Genjot Peran PATBM di Tingkat Kelurahan

TINGGINYA kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang, Sumatra Barat, sepanjang 2024 menjadi sorotan serius berbagai pihak. Berdasarkan data Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang, tercatat sebanyak 78 kasus kekerasan anak terjadi hanya dalam setahun. Mirisnya, 31 di antaranya merupakan kekerasan seksual.

Sebagai upaya memperkuat barisan pencegahan dari akar rumput, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas P3AP2KB (Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB) mengoptimalkan peran Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Sebanyak 104 Aktivis PATBM dari seluruh kelurahan se-Kota Padang mengikuti kegiatan sosialisasi dan bimtek bertajuk "Implementasi Manajemen dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak" yang digelar di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Kamis (19/6).

“Masih terdapat kasus kekerasan terhadap anak yang membutuhkan penanganan dan pendampingan langsung dari pihak berwenang, termasuk peran aktif PATBM di kelurahan,” ujar Emilza, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dinas P3AP2KB Kota Padang.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta dibekali pemahaman mendalam tentang tugas dan fungsi PATBM, termasuk tata cara menangani laporan kasus di lingkup masyarakat. Hadir sebagai narasumber, Ketua Dewan Pembina Ruandu Foundation serta seorang Psikolog Klinis yang memberikan materi berbasis pendekatan empati dan trauma healing.

Dari 78 kasus yang tercatat, rinciannya adalah 31 kasus kekerasan seksual, 28 kasus kekerasan psikis, 7 kasus KDRT, 6 kasus kekerasan fisik, 5 kasus penelantaran, 1 kasus eksploitasi. “Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan bahwa para Aktivis PATBM mampu merespons secara aktif dan tepat setiap dugaan kekerasan yang terjadi di kelurahan mereka,” tambah Emilza.

Upaya ini juga sejalan dengan visi-misi Pemko Padang di bawah kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir melalui program unggulan Padang Melayani, yang salah satu fokusnya adalah perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

“Ini bukan sekadar program teknis, tapi bentuk komitmen pemerintah untuk menjamin hak-hak dasar anak dan perempuan, terutama perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan,” pungkas Emilza.(E-2)